Optimalkan Stok CBP 5 Juta Ton, Pemerintah Ekspansi Penyaluran Beras SPHP ke Ritel dan Distributor

JAKARTA, Investortrust.id -- Pemerintah berkomitmen memperkuat stabilitas pangan nasional dengan mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sepanjang tahun 2026.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang sering terkendala transisi anggaran, penyaluran beras SPHP tahun ini dipastikan berjalan tanpa jeda sejak awal tahun. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat bahwa kelancaran distribusi ini didukung oleh skema perpanjangan program tahun 2025 pada Januari hingga Februari, yang kemudian dilanjutkan dengan program baru tahun 2026 mulai bulan Maret.

Hingga 25 April 2026, total realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 371,2 ribu ton, yang terdiri dari 221 ribu ton pada periode awal tahun dan 150,2 ribu ton sejak bergulirnya program baru di bulan Maret.

Untuk mempercepat daya serap dan jangkauan pasar, Bapanas bersama Perum Bulog melakukan ekspansi besar-besaran pada kanal penyaluran. Strategi ini mencakup keterlibatan distributor dari unsur BUMN dan BUMD, perluasan jaringan di ritel modern melalui koordinasi dengan asosiasi terkait, hingga prioritas pengisian stok di pengecer pasar rakyat.

Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, dalam keterangannya di Jakarta menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah daerah sangat diharapkan melalui peran BUMD.

"Pertama, program SPHP beras bahwa di 2026 untuk penyaluran SPHP beras, sudah boleh melalui distributor, khususnya BUMN dan BUMD. Jadi kami harapkan keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki BUMD terkait ini," ujar Maino dikutip dari laman Bapanas, Sabtu (2/5/2026). Langkah ini diambil mengingat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini berada pada level yang sangat kokoh, yakni menembus rekor di atas 5 juta ton.

Baca Juga

Mentan Sebut Cadangan Beras RI Capai 5 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Terkait pergerakan harga, meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 109 wilayah pada pekan keempat April, Bapanas menegaskan bahwa kondisi di lapangan masih terkendali.

Hasil telaah menunjukkan hanya 14,65% atau sekitar 52 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Secara nasional, rerata harga beras medium per 28 April di Zona I, II, dan III justru menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga beras SPHP demi menjaga daya beli masyarakat. Ia memastikan kendala teknis seperti ketersediaan kemasan plastik telah diatasi dengan mengizinkan penggunaan stok kemasan tahun sebelumnya melalui penyesuaian label informasi yang akurat.

"Ada namanya SPHP. Itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang," tegas Amran.

Keberhasilan program SPHP yang masif ini terbukti efektif menekan laju inflasi komoditas beras di tahun 2026. Data menunjukkan tingkat inflasi beras bulanan kini jauh lebih stabil dibandingkan lonjakan signifikan yang pernah terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Jika sebelumnya inflasi beras sempat menyentuh angka di atas 5 persen, pada Maret 2026 indeks tersebut berhasil ditekan hingga ke level 0,65 persen. Pencapaian ini menjadi sinyal positif bahwa sinergi antara penguatan stok CBP dan perluasan jalur distribusi mampu menjaga kedaulatan pangan nasional.