Survei Kadin Ungkap Ketegangan Geopolitik Tekan Sentimen Bisnis Nasional di Kuartal I-2026

JAKARTA, Investortrust.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara resmi merilis hasil survei Kadin Indonesia Business Pulse Kuartal I-2026 yang menyoroti dinamika dunia usaha pasca memanasnya konflik di Timur Tengah. Survei yang dilaksanakan dalam rentang waktu 17 Maret hingga 5 April 2026 ini melibatkan 210 responden dari kalangan anggota Kadin yang tersebar di 27 provinsi di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menjelaskan bahwa inisiatif survei tersebut merupakan langkah strategis untuk memotret kondisi riil para pelaku usaha di tengah guncangan geopolitik global. Ketegangan di Timur Tengah telah memicu dampak berantai yang signifikan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, terutama dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia serta peningkatan biaya operasional yang membebani struktur modal perusahaan.

Anindya menekankan bahwa situasi ini semakin menantang karena tekanan biaya operasional tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan daya beli masyarakat yang memadai. Menurutnya, hambatan utama saat ini terletak pada keterbatasan aliran modal di pasar.

“Akan tetapi (lonjakan harga minyak mentah dunia serta peningkatan biaya operasional) tidak dibarengi dengan kenaikan daya beli, karena lagi zaman likuiditas sangat ketat,” ujar Anindya di Menara Kadin, Jakarta, pada Jumat (24/4/2026).

Direktur Insight Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, menambahkan bahwa data hasil survei menunjukkan adanya tren penurunan sentimen pelaku bisnis yang cukup tajam. Tercatat sebanyak 40,5% responden menyatakan tidak setuju bahwa kondisi ekonomi pada kuartal I-2026 mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan performa pada kuartal IV-2025.

Fakhrul memaparkan ketidakpuasan berakar pada kenaikan biaya produksi yang perlu diwaspadai. “Jadi ada kenaikan (biaya) yang harus kita perhatikan dengan kondisi bisnis,” kata Fakhrul.

Baca Juga

Bertemu Dubes Republik Cile, Kadin Fokuskan Potensi Impor Ternak Hidup untuk MBG

Selain faktor eksternal, kebijakan pemerintah turut diidentifikasi sebagai salah satu tantangan krusial bagi dunia usaha saat ini. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 16,7% responden menganggap program pemerintah justru memberikan tekanan tersendiri. Fakhrul merinci beberapa poin yang dikeluhkan oleh pengusaha, termasuk pengetatan standar lingkungan, perubahan skema subsidi energi, hingga perubahan regulasi di sektor tertentu seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Dari berbagai wawancara yang dilakukan, ada beberapa perubahan kebijakan seperti penerbitan dan pengetatan standar lingkungan, perubahan skema subsidi energi, dan pengetatan aturan sektor tertentu seperti RKAB,” ucap dia.

Di samping itu, tantangan internal berupa hambatan birokrasi yang mencapai 14,2% dan akses pembiayaan sebesar 9,5% masih menjadi kendala klasik yang menghambat akselerasi bisnis di awal tahun ini.

Dengan kondisi ini, dunia usaha menurunkan peluang investasi pada enam bulan mendatang. Sebanyak 39% dari responden menyebut tidak akan berinvestasi dan 28,6% responden bersikap biasa saja, yang dapat diartikan sebagai langkah wait and see. Sementara itu, proporsi setuju menurun dari 47,1% (pada kuartal IV-2025) menjadi 38,6%.

“Dari persepsi pelaku usaha ini menunjukkan bahwa persepsi untuk menjaga likuiditas perusahaannya menjadi hal yang paling utama, ini yang kita lihat dari rencana investasi yang turun,” kata dia.