Menteri HAM Natalius Pigai: Pemerintah Tak Bisa Intervensi Peradilan Militer Kasus Andrie Yunus

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus.

Meski demikian, Pigai menyatakan bahwa pemerintah tetap memegang teguh prinsip trias politica dengan tidak mengintervensi proses hukum yang kini sedang berjalan di peradilan militer.

Pigai menjelaskan bahwa atensi besar ini merupakan sejarah baru di Indonesia. Menurutnya, baru kali ini jajaran eksekutif, mulai dari Presiden hingga Menteri HAM, secara terbuka memberikan perhatian khusus pada kasus kekerasan yang menimpa seorang aktivis.

"Baru kali ini Presiden menghadirkan keadilan. Seluruh presiden sebelumnya, mulai dari era Soeharto, banyak aktivis menjadi korban tetapi pemerintah tidak pernah bersikap. Jangankan Presiden, menterinya saja tidak pernah bicara," ujar Pigai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Lebih lanjut, Pigai menekankan bahwa kekuasaan eksekutif memiliki batasan yang jelas dalam ranah hukum. Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengatur atau mengarahkan vonis di pengadilan, karena hal tersebut akan mencederai martabat institusi negara.

Baca Juga

Kontras Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus setelah 2 Bulan Disiram Air Keras

"Eksekutif tidak bisa mengatur dan mengarahkan proses peradilan. Kami tidak bisa digiring untuk menghukum seseorang, karena negara sejati tidak boleh intervensi dalam proses hukum," tegasnya.

Ia juga mengingatkan publik agar membiarkan proses hukum berjalan secara profesional tanpa adanya trial by the mobs (peradilan oleh massa) atau trial by the press (peradilan oleh pers). Pigai memahami adanya keraguan publik, namun ia menilai tekanan berlebihan justru dapat mengganggu objektivitas hukum.

Menutup pernyataannya, mantan Komisioner Komnas HAM ini meminta masyarakat untuk tidak meragukan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi warga negara tanpa memandang latar belakang politik.

"Bagi kami, apakah Anda dari partai penguasa atau oposisi, itu tidak penting. Kami memegang kebijakan untuk melindungi seluruh tumpah darah. Prabowo mencintai takhta dan harta hanya untuk rakyat," pungkas Pigai.