Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin Dianugerahi Doktor Kehormatan oleh KMOU

BUSAN, investortrust.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin dianugerani Doktor Honoris Causa (Dr HC) atau Doktor Kehormatan bidang International Regional Studies dari Korea Maritime and Ocean University (KMOU), di Busan, Korea Selatan, Rabu (1/4/2026).

Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat, dipimpin Presiden KMOU, Prof Dr Ryoo Dong-Keun, di Kim Kang-hee Hall, KMOU Library, distrik Yeongdo-gu, Busan. Berdasarkan keterangan pers DPD RI yang diterma investortrust.id, prosesi itu dihadiri segenap civitas academica kampus spesialis maritim terkemuka di Korea Selatan tersebut. Hadir pula promotor Prof Dr Kim Soo-il dari Busan University of Foreign Studies.

Doktor Honoris Causa KMOU untuk Sultan Baktiar Najamudin merupakan kali kedua bagi tokoh nasional Indonesia. Sebelumnya, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri juga mendapatkan gelar yang sama, Honorary Doctorate in International Regional Studies, pada 19 Oktober 2015.

Baca Juga

Kritik Kebijakan Sentralistik, DPD Dorong Evaluasi Otonomi Daerah

Rektor atau Presiden KMOU, Prof Dr Ryoo Dong-Keun mengungkapkan, ada dua agenda besar perihal undangan kepada Ketua DPD RI, Sultan Najamudin. Pertama, pengukuhan Dr HC di kampus KMOU. Kedua, meluncurkan Forum Kerja Sama Maritim Korea–Indonesia, bersama Korea Offshore Plant Service Industry Association di Hanjin Hall (ETRS Center), Busan.

“Kerja sama dengan Indonesia merupakan pilar utama strategi internasionalisasi KMOU dalam memimpin era maritim global. Bersama industri, akademisi, dan riset, kami akan membangun model kolaborasi nyata untuk kemakmuran berkelanjutan kedua negara,” kata Rektor Ryu Dong-geun.

Prof Kim Soo Il yang juga mantan Wakil Ketua Asosiasi Forum Rektor se-Korea, menjelaskan, gelar kehormatan itu diberikan kepada Sultan Baktiar Najamudin karena kiprah dan komitmennya dalam mendorong kerja sama internasional berbasis kemaritiman, serta mengadvokasi pembangunan daerah kepulauan dan masyarakat pesisir.

Baca Juga

Dari Maritim hingga Pendidikan, Prabowo dan PM Starmer Perkuat Kemitraan Strategis RI-Inggris

Mengenakan toga warna biru tua, dan selendang biru kuning keemasan, khas KMOU, Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan orasi ilmiahnya. Dengan bahasa filosofis, senator asal Bengkulu itu menegaskan, laut memiliki peran strategis sebagai penghubung peradaban dan fondasi masa depan kerja sama global.

“Laut adalah pemersatu peradaban. Laut bukan sekadar ruang geografis, tetapi jembatan yang menghubungkan bangsa-bangsa melalui kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan," ujar Sultan Najamudin, pencetus dan penulis buku Green Democracy.

Sultan menekankan pentingnya kerja sama internasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Ini sejalan dengan arah pembangunan global dan visi Indonesia menuju ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy).

Baca Juga

Peringati Maulid, Ketua DPD: Stabilitas Keamanan Syarat Kemajuan Bangsa

Sultan secara khusus menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Korean Maritime and Ocean University atas penganugerahan Dr HC tersebut. “Terima kasih KMOU, sebuah institusi akademik yang telah berkontribusi besar dalam mendorong riset pengembangan potensi sumber daya ekonomi laut bagi Republik Korea dan dunia,” tutur dia.

"Bagi Indonesia, ini strategis karena kami adalah negara maritim. Negara kepulauan, yang cepat atau lambat akan membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman,” tegas dia.

Sultan Najamudin sedang gencar memperjuangkan penguatan peran daerah dalam pembangunan nasional. Dalam agenda legislasi, mantan wakil gubernur Bengkulu ini aktif mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai basis kebijakan yang berpihak pada wilayah kepulauan, masyarakat pesisir, serta optimalisasi potensi kelautan Indonesia sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional.

Menyandang gelar Doktor Kehormatan, menurut dia, menyimpan tanggung jawab moral yang tidak ringan. Pertama, ini momentum baik untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Republik Korea. Kedua, mempertajam kerja sama ekonomi agar lebih konkret, implementatif dan berdampak terhadap kemajuan daerah. “Ketiga, yang tidak boleh dilupakan adalah berkelanjutan,” ujar dia.