DPR Minta Rencana Pembelajaran Jarak Jauh Harus Diterapkan secara Selektif

JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi upaya pemerintah dalam melakukan penghematan energi melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring. Namun, Lalu menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ, khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik. Ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.

"Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah," kata Lalu dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).

Baca Juga

Apresiasi Peluncuran Uji Terap PJJ, Legislator: Bisa Diakses Anak Pekerja Migran Indonesia

Politikus PKB itu juga menekankan pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal. Selain itu, Lalu Hadrian mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini.

Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan. "Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia," ucapnya.

Baca Juga

Momen Prabowo Masuk Kelas dan Ikuti Pembelajaran Digital di SMPN 4 Bekasi 

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan kebijakan penghematan energi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni penerapan PJJ. Namun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan kebijakan efisiensi energi tersebut dilakukan secara terukur.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.