Purbaya Sebut Iuran Dewan Perdamaian Diambil dari Kemenhan

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran kontribusi Indonesia untuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan pos awal berasal dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Ya nanti pasti selalu lewat Kemenhan kan?” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Diketahui nilai kontribusi Indonesia dalam Dewan Perdamaian disebut mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,7 triliun. Namun, Purbaya menegaskan mekanisme pembiayaan masih akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah.

Apabila anggaran Kemenhan tidak mencukupi, pemerintah membuka peluang melakukan realokasi dari kementerian atau lembaga (K/L) lain dalam APBN.

“Nanti kita lihat kalau enggak cukup kan pasti realokasi. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap terjaga,” kata Purbaya.

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Komitmen Perjuangkan Kemerdekaan Palestina melalui Board of Peace

Untuk diketahui, anggaran Kemenhan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 187,1 triliun, yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan prajurit TNI, penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), serta sektor pertahanan lainnya.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa dana US$ 1 miliar tersebut bukan uang pangkal atau membership fee keanggotaan Dewan Perdamaian. Ia menambahkan, dewan ini dibentuk untuk mendukung pendanaan rekonstruksi pascakonflik, dan negara-negara yang diundang diminta berpartisipasi secara sukarela sesuai kebijakan masing-masing.

“Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, pembentukan Board of Peace ini merupakan upaya untuk menyelesaikan situasi di Gaza, khususnya Palestina, termasuk rekonstruksi,” tutup Sugiono.