Wamendagri: Indonesia Punya Modal Kuat Jadi Produsen Produk Halal Dunia
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi produsen produk halal dunia jika mampu optimal dalam memanfaatkan peluang pasar halal dunia.
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam kegiatan Kadin Sharia Economic Outlook 2026 dengan tema “Driving Indonesia’s Halal Industry Competitiveness & Global Export Readiness yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BPEKS) di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Bima memaparkan bahwa Indonesia memiliki modal yang sangat kuat, yakni sebagai pasar konsumen halal terbesar di dunia. Berdasarkan data terbaru, State of the Global Islamic Economy (2022), kontribusi belanja produk halal Indonesia mencapai 11,34% dari total pengeluaran ekonomi halal global. Angka ini menunjukkan dominasi domestik yang sangat signifikan namun sekaligus menjadi pengingat akan besarnya potensi ekspor yang belum tergarap maksimal.
"Nah, kemudian peluang kita, saya kira semua mungkin sudah bisa mempelajari atau memahami ini juga. Pasar konsumen halal terbesar di dunia kita itu," ujar Bima.
Baca Juga
Kampung Haji RI di Makkah Disiapkan Jadi Etalase Ekonomi Halal Global
Namun, Bima juga menyoroti tantangan serius terkait rendahnya angka ekspor produk halal nasional. Saat ini, tingkat ekspor Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) baru mencapai 3%, yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-9.
Selain isu ekspor, Bima juga menyinggung absennya perusahaan Indonesia dalam daftar Forbes Global 2021 untuk sektor halal. Padahal, Indonesia memiliki pemain besar seperti Indofood, Mayora, Kalbe, hingga Kimia Farma yang berpotensi menjadi global player.
Lebih lanjut, di sektor keuangan, Indonesia sebenarnya telah memimpin sebagai pemain utama keuangan Islam dengan nilai pasar fintech dan penerbitan sukuk mencapai US$ 2,9 miliar. Kendati demikian, Bima mencatat konvergensi keuangan Islam dengan sektor halal terbatas. Termasuk kesenjangan ahli keuangan Islam dan penetrasi.
"Nah ini lagi-lagi, ekosistem halal kan juga mencakup pendanaannya, financing-nya seperti apa. Jadi betul-betul dari hulu ke hilir. Ini bapak-ibu sekalian yang menjadi PR kita, karena yang ujung-ujungnya adalah kepala daerah," jelas Bima.
Baca Juga
Wamen P2MI: Dunia Berubah, Peran Pekerja Migran dan Industri Halal Semakin Penting
Sejalan dengan hal tersebut, Bima menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai enabler atau fasilitator sekaligus penggerak utama dalam membangun ekosistem ekonomi di daerah, khususnya dalam memperkuat ekosistem halal. Menurut Bima, seorang kepala daerah tidak hanya dituntut memimpin birokrasi, tetapi harus mampu mengoordinasikan seluruh rantai nilai ekonomi, mulai dari proses produksi, pendanaan, pemasaran, hingga edukasi kepada masyarakat.
"Nah ini kayaknya kita kepala daerah ini harus paham betul tentang elemen Kadin di daerah, tapi saya kira penting untuk bersinergi bersama kepala daerah untuk membangun pemahaman yang sama untuk membangun ekosistem halal," pungkas Bima.