Tradisi Diplomasi dari Sumitro Djojohadikusumo hingga Presiden Prabowo Subianto
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto akan segera berangkat menuju Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025.
Indonesia mendapat kehormatan besar karena Presiden Prabowo dijadwalkan menjadi pembicara ketiga di hari pertama, tepat setelah tuan rumah Amerika Serikat. Hal ini menegaskan ekspektasi dunia terhadap peran Indonesia di tengah dinamika global yang penuh tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik, krisis kemanusiaan, hingga ancaman perubahan iklim.
Bagi Prabowo, panggung internasional bukan hal baru. Sebagai Menteri Pertahanan sebelumnya, ia aktif membangun kerja sama strategis dengan berbagai negara, dan kini sebagai Presiden, ia melanjutkan kiprah itu dengan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Namun, bagi keluarga besar Djojohadikusumo, PBB memiliki makna khusus.
Di Forum PBB pula, mendiang Profesor Sumitro Djojohadikusumo, pernah bertugas sebagai Pejabat Kepala Delegasi Republik Indonesia untuk PBB pada 1948–1949, pada masa-masa kritis perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, saat Belanda melancarkan agresi militer kedua yang menjatuhkan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik.
Baca Juga
Sebagai diplomat muda, Sumitro memainkan peran penting dalam membela kepentingan nasional Indonesia di forum internasional. Ia mengirimkan memorandum kepada Robert A. Lovett, Pejabat Menteri Luar Negeri AS, yang kemudian dimuat oleh New York Times pada 21 Desember 1948. Dalam dokumen itu, Sumitro mengecam agresi Belanda sebagai ancaman serius bagi legitimasi PBB dan perdamaian dunia, sekaligus mendesak agar Amerika Serikat menghentikan bantuan yang justru disalahgunakan Belanda untuk membiayai agresinya.
Sumitro juga aktif menggalang dukungan negara-negara Asia, termasuk melalui pertemuan di India pada Januari 1949, yang memperkuat solidaritas kawasan menentang agresi Belanda. Usaha diplomasi ini, berpadu dengan perlawanan rakyat Indonesia di dalam negeri, menghasilkan keputusan penting Dewan Keamanan PBB yang memerintahkan penghentian operasi militer Belanda, pembebasan para pemimpin Republik, dan percepatan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Jalan panjang itu akhirnya bermuara pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949.
Tradisi diplomasi itu kini diteruskan oleh Prabowo. Di berbagai forum internasional, ia menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan penyelesaian damai konflik global. Salah satu sikap konsisten Prabowo adalah dukungannya terhadap solusi dua negara bagi Palestina dan Israel, yang dinilai sebagai jalan paling adil dan berkelanjutan menuju perdamaian di Timur Tengah. Pandangan ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang sejak awal berpihak pada kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas.
Maka perjalanan Prabowo ke PBB pada September 2025 bukan hanya agenda kenegaraan rutin, tetapi juga simbol keberlanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi. Dari Sumitro yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum internasional hingga Prabowo yang kini memperjuangkan perdamaian dunia.