Presiden Prabowo Tegaskan Ekonomi Kekeluargaan dan Penguasaan Negara atas Sektor Vital

JAKARTA, Investortrust.id  – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan arah pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (15/8/2025), Presiden menyatakan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sementara cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Presiden. Ia menekankan bahwa perekonomian nasional harus dijalankan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Presiden memaparkan capaian 299 hari pemerintahannya yang mencakup berbagai sektor strategis. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 tercatat sebesar 5,12%. Realisasi investasi semester pertama mencapai Rp 942 triliun atau naik 13,6% dari tahun sebelumnya, dan telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Di bidang ketahanan pangan, pemerintah memotong birokrasi penyaluran pupuk dengan mengirimkannya langsung dari pabrik ke petani. Harga beli gabah ditingkatkan menjadi Rp 6.500 per kilogram, sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak. “Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah kita,” kata Presiden.

Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui setiap hari, dengan 5.800 satuan pelayanan gizi tersebar di 38 provinsi. Program ini telah menciptakan 290.000 lapangan kerja di dapur-dapur dan melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.

Di bidang pendidikan, pemerintah membangun 100 Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, memastikan setiap anak memiliki kasur, selimut, komputer, meja belajar, dan lingkungan tumbuh yang baik. Gaji guru ASN ditingkatkan dan tunjangan bagi guru non-ASN diberikan secara langsung dari pemerintah pusat. Tahun ini juga dilakukan renovasi terhadap 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah, distribusi 288.000 layar pintar, serta pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Pemerintah membangun SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di seluruh pelosok negeri, dan membuka 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, termasuk program spesialis, subspesialis, umum, dan kedokteran gigi.

Baca Juga

Program Prabowo Dapat Pujian di Sidang MPR, Muzani: Kita Melangkah di Jalur yang Benar

Pemerintah juga membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi desa, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan menyalurkan kebutuhan pokok bersubsidi. Lembaga investasi Danantara dengan aset kelolaan lebih dari USD 1 triliun dihadirkan untuk mendorong hilirisasi industri dan menciptakan lapangan kerja berkualitas, sehingga tingkat pengangguran nasional berada di level terendah sejak krisis 1998.

Di bidang kesehatan, lebih dari 18 juta warga memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis. Pemerintah juga meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional.

Pada bidang diplomasi, Indonesia diterima bergabung ke dalam BRICS, menjadi tamu kehormatan perayaan kemerdekaan India dan Prancis, menyelesaikan perundingan dagang EU CEPA dan perjanjian dengan Amerika, serta aktif memperjuangkan pengakuan Palestina melalui pembahasan solusi dua negara.

Dalam penegakan hukum, gaji hakim dinaikkan hingga 280% setelah 12 tahun tidak berubah. Pemerintah mengungkap kasus korupsi besar, menertibkan 3,1 juta hektare lahan kelapa sawit ilegal, dan berencana menindak tambang yang melanggar aturan.

Untuk pertahanan, pemerintah membentuk satuan baru yang mencakup enam Kodam, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, dan berbagai brigade, resimen, serta batalyon untuk memperkuat Pertahanan Semesta.

Presiden juga menyampaikan capaian lembaga-lembaga negara, termasuk MPR RI yang aktif mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, DPR RI yang mengesahkan 14 RUU dan menjalankan fungsi pengawasan, DPD RI yang menetapkan lebih dari 50 keputusan strategis, BPK RI yang meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Mahkamah Konstitusi yang menangani ratusan perkara strategis, Mahkamah Agung yang memperluas e-Court, serta Komisi Yudisial yang menyeleksi hakim agung dan menindak pelanggaran kode etik hakim.

Presiden menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa seluruh upaya pembangunan ini diarahkan untuk memastikan amanat konstitusi benar-benar terwujud: kekayaan negara dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan.