Muhammadiyah Usulkan Hapus Sidang Isbat, Ini Respons PBNU
JAKARTA, investortrust.id - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Muti mengusulkan sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama untuk menentukan awal puasa atau 1 Ramadan ditiadakan untuk menghemat anggaran negara.
“Dengan tidak diadakan isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Abdul Muti dalam pesan singkat yang diterima Investortrust.id pada Sabtu (09/03/2024).
Baca Juga
Muti menganggap sidang isbat sudah dapat diprediksi dengan jelas sebab Indonesia telah menerapkan kriteria MABIBS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yang fungsinya untuk unifikasi kalender Hijriyah.
“Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS di mana salah satu syarat adalah posisi hilal 4 derajat di atas ufuk. Pada saat awal Ramadan, posisi hilal di bawah 1 derajat. Pada saat akhir Ramadan posisi jauh di atas 6 derajat,” paparnya.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Utama (PBNU) Yahya Cholil Staquf merespons usulan itu. Gus Yahya, sapaan Yahya Cholil Staquf mengatakan Kementerian Agama telah secara rutin menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Sehingga, hal ini tidak bisa dihapuskan secara sepihak dan butuh proses yang lama.
“Pertama, sidang isbat itu sudah menjadi aturan. Sudah menjadi ketentuan pemerintah. Sehingga untuk menghapus itu butuhkan proses panjang. Tidak bisa tiba-tiba lalu misalnya menteri agama tiba-tiba bilang tahun ini tidak ada sidang isbat,” ungkap Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).
NU akan menyampaikan keberatan jika sidang isbat ditiadakan. Hal ini karena sidang isbat telah menjadi aturan untuk menentukan dimulainya bulan suci Ramadan yang telah ditunggu oleh masyarakat.
“Tentu kami akan protes juga karena ini sudah jadi aturan. Dan sebetulnya sidang isbat ini diselenggarakan untuk tujuan agar harmoni masyarakat bisa terpelihara dalam Ramadan dan Idulfitri nanti,” tambahnya.
Baca Juga
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh pada 11 Maret 2024
Untuk itu, Gus Yahya menegaskan NU akan tetap mengikuti hasil sidang isbat yang digelar pemerintah.
“Nah karena ada aturan bahwa pemerintah melakukan sidang isbat, maka kami dengan ini menyandarkan diri pada hasil sidang isbat itu sendiri dari pemerintah. Maka karena ada aturan sidang isbat itu, kami akan menunggu dan mengikuti hasil sidang isbat dari pemerintah,” katanya.
Sebagai informasi, dilansir dari laman resmi Kementerian Agama kemenag.co.id, sidang isbat penetapan awal Ramadan 1445 H akan digelar di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (10/3/2024).
Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa tahun ini atau 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Senin, 11 Maret 2024. Penetapan awal puasa itu berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (CR-4).

