Menggugat Kontrak Sosial Investasi di Tanah Papua

"Untuk memutus rantai konflik horisontal dan vertikal yang terus memproduksi luka serta kerugian material di atas Tanah Papua, arah kebijakan investasi dan tata kelola pembangunan infrastruktur harus didekonstruksi secara total."

Oleh: Muhammad Amin Wadjo - Akademisi Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Papua

INVESTORTRUST – Paradoks pembangunan dan investasi di tanah Papua (selanjutnya, Papua) kembali menemui titik krusialnya yang berulang. Rencana pembangunan (dipaksa dilaksanakan) mega-proyek tebu dan sawit berskala masif di Merauke akhir-akhir ini menuai gelombang resistensi yang sangat keras dari masyarakat adat setempat.

Di sisi lain, potret penolakan, penyegelan hingga pemalangan terhadap berbagai fasilitas publik dan infrastruktur strategis yang dibangun pemerintah terus terjadi dari waktu ke waktu di berbagai sudut kota dan kampung di Papua. Fenomena empiris ini seolah menjadi pembenaran bagi stigma usang yang dilekatkan oleh kaum teknokrat dan investor bahwa masyarakat adat Papua adalah entitas yang "anti-pembangunan" dan "sulit menerima kemajuan."

Namun, benarkah asumsi stigmatis tersebut? Jika saja kita sedikit ikhlas membedah anatomi konflik agraria, ruang, dan pembangunan di Papua secara jernih melalui kacamata sosiologi ekonomi dan akuntansi sosial, kesimpulannya justru berbalik secara diametral. Masyarakat adat Papua pada dasarnya tidak menolak investasi maupun pembangunan fisik; mereka menolak model investasi dan pembangunan yang buta terhadap akuntansi sosial.

Konflik yang meletus di berbagai bentang alam Papua bukanlah sekadar resistensi teknis atau kriminalitas biasa yang mengganggu ketertiban umum. Ini adalah sebuah alarm keras yang menandakan terjadinya kegagalan fatal dalam membangun kontrak sosial yang sah, adil, dan bermartabat antara pihak luar (pemerintah dan investor) dengan masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah leluhur. Pembangunan yang dipaksakan berjalan tanpa adanya legitimasi sosial yang tuntas pada akhirnya hanya akan melahirkan bom waktu sengketa ruang yang tak berkesudahan.

Studi Komparatif LNG Tangguh dan Freeport

Untuk memahami bagaimana relasi antara investasi skala besar dengan masyarakat adat dikelola, kita dapat melihat kontras yang nyata pada dua potret investasi besar di Papua dalam menavigasi dinamika sosial dan hak ulayat mereka. Di satu sisi, proyek Liquid Petroleum Gas (LNG) Tangguh yang dioperasikan di wilayah Teluk Bintuni, Papua Barat sering kali diklaim oleh banyak kalangan industri sebagai salah satu benchmark model mitigasi dampak sosial yang lebih terstruktur.

Sejak awal perencanaan proyeknya, manajemen berupaya meletakkan fondasi operasional melalui pendekatan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta perumusan skema pembagian pendapatan (revenue sharing) yang tertulis. Langkah-langkah seperti pengakuan formal atas hak ulayat marga, alokasi dana abadi untuk sektor pendidikan serta penyediaan utilitas dasar seperti listrik kampung dicoba untuk diterapkan.

Meskipun demikian, kebenaran empiris di lapangan menunjukkan bahwa proyek LNG Tangguh ini pun tidak sepenuhnya bebas dari gejolak konflik. Hingga saat ini, letupan protes dan gugatan struktural dari lembaga masyarakat adat Suku Besar Sebyar dan Suku Sumuri masih terus bergulir.

Masyarakat adat kerap mempersoalkan transparansi tata kelola dana abadi, menuntut kepastian realisasi alokasi hak atas pembayaran participating interest (PI) sebesar 10 persen serta mengadukan perubahan ruang hidup ekologis yang mengancam ketahanan pangan lokal akibat relokasi permukiman.

Perbedaan mendasar model ini dengan model klasik terletak pada ketersediaan ruang negosiasi struktural yang sejak awal menempatkan masyarakat adat sebagai subjek dengan daya tawar tertentu, walaupun proses pemenuhan haknya tetap diwarnai ketegangan yang melelahkan.

Di sisi lain, potret operasional PT Freeport Indonesia di Mimika pada masa lampau menyajikan lembaran sejarah konflik yang panjang, berdarah, dan destruktif. Konflik ini lahir sebagai akibat langsung dari implementasi model tata kelola investasi kolonialistik kuno: izin konsesi diterbitkan sepihak di Jakarta, proyek mulai dikerjakan secara fisik, dan sosialisasi baru dilakukan di tingkat adat ketika alat berat sudah beroperasi.

Dalam perspektif akuntansi kontemporer, model tata kelola Freeport di masa lalu merupakan kegagalan akuntansi sosial total. Kalkulator korporasi dan negara hanya sibuk mencatat laba finansial, dividen, dan setoran pajak. Sementara eksternalitas negatif berupa kehancuran ekosistem hutan, pendangkalan sungai akibat jutaan ton tailing serta marjinalisasi sosial-ekonomi penduduk asli sama sekali tidak dimasukkan dalam pembukuan sebagai biaya sosial yang wajib ditanggung perusahaan.

Eksploitasi sumber daya alam berjalan masif, namun menyisakan luka ekologis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Kini, kecemasan eksistensial yang serupa sedang membayangi masyarakat adat di Merauke. Penolakan total yang mereka suarakan sejak awal proyek agribisnis tebu dan sawit bukanlah sebuah tindakan irasional.

Masyarakat adat di Merauke melakukan resistensi karena mereka adalah pembelajar sejarah yang baik dari kasus Freeport dan sengketa lahan lainnya di Papua. Mereka tidak ingin hak ulayat atas ruang hidup mereka dinegosiasikan di ujung bayang-bayang proyek yang terlanjur berjalan, di mana posisi tawar mereka telah dikebiri sejak dalam dokumen perizinan birokrasi.

Mata Rantai Kontrak Sosial yang Terputus

Dinamika kegagalan kontrak sosial ini tidak hanya terjadi pada lingkar investasi industri ekstraktif berskala raksasa, melainkan merembet secara masif pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur domestik yang dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Realitas sosial terkini di Papua diwarnai oleh maraknya aksi pemalangan terhadap fasilitas publik vital. Fenomena ini bukan lagi sekadar kasus kasistis, melainkan telah bermutasi menjadi sebuah instrumen perlawanan kultural dan struktural yang dilakukan oleh masyarakat adat ketika hak-hak dasar mereka diabaikan oleh penguasa.

Salah satu fakta empiris terbaru yang sangat mencolok adalah aksi pemalangan jalan vital di jalur Jembatan Merah Youtefa dan ruas jalan Ring Road Hamadi-Skyline di Kota Jayapura. Jembatan Youtefa, yang secara megah membentang sepanjang 732 meter di atas Teluk Youtefa dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai simbol kemajuan infrastruktur Papua, berulang kali harus mengalami kelumpuhan akses akibat aksi pemalangan yang dipelopori oleh perwakilan Ondoafi Besar dan Dewan Adat Tobati-Enggros serta kepala suku pemilik hak ulayat.

Aksi pemalangan di infrastruktur vital bernilai ratusan miliar rupiah ini dipicu oleh satu alasan mendasar: Pemerintah Provinsi Papua dinilai belum menuntaskan kewajiban pembayaran sisa ganti rugi atas pemanfaatan tanah adat yang digunakan sebagai tapak struktur jembatan dan ruas jalan tersebut sesuai dengan janji dan kesepakatan sebelumnya.

Ketika akses transportasi publik terhenti, kerugian ekonomi masyarakat luas tidak terhindarkan. Namun bagi masyarakat adat, kain merah dan kayu palang yang melintang di tengah aspal Jembatan Youtefa adalah satu-satunya simbol kedaulatan yang tersisa untuk memaksa negara yang acuh tak acuh agar bersedia duduk di meja dialog.

Ironisme pembangunan ini terasa semakin menyedihkan ketika aksi pemalangan juga menyasar pada fasilitas pelayanan dasar kemanusiaan seperti gedung sekolah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sebagai contoh riil, Puskesmas Sentani di Kabupaten Jayapura berulang kali dipalang dan digembok pintu gerbang utamanya oleh pihak keluarga pemilik hak ulayat dari marga Pangkali.

Aksi penyegelan ini dipicu oleh tuntutan ganti rugi lahan senilai Rp 15,2 miliar yang tidak kunjung diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, meskipun kesepakatan tertulis telah dibuat sebelumnya. Dampak langsung dari aksi ini sangat fatal: ribuan warga terancam kehilangan akses berobat dan tenaga medis terpaksa diungsikan demi keamanan.

Tragedi serupa menimpa Puskesmas Yobeh di wilayah Komba, di mana marga Sokoy melakukan pemalangan gerbang pelayanan medis sebagai bentuk tekanan langsung karena janji Bupati Jayapura terkait penyelesaian tanah hak ulayat tak kunjung ditepati. Di sektor pendidikan, nasib suram dialami oleh SD Inpres Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, yang mengalami pemalangan lahan selama berbulan-bulan.

Aksi-aksi pemalangan fasilitas umum juga sering terjadi belahan lain Tanah Papua seperti pemalangan yang berulang kali terhadap SMK di Kampung Perwasak Kabupaten Fakfak. Akibat sengketa tanah yang tak kunjung dimediasi secara tuntas oleh dinas pendidikan setempat, ratusan siswa terpaksa dirumahkan dan kehilangan hak konstitusional mereka untuk mendapatkan keadilan pendidikan yang layak secara tatap muka.

Dari perspektif sosiologi hukum, rentetan peristiwa pemalangan jalan, jembatan, Puskesmas hingga sekolah ini menegaskan satu hipotesis penting: segala bentuk pemalangan fasilitas umum di Papua merupakan bukti autentik dari tiadanya kontrak sosial yang tuntas antara pemerintah dengan masyarakat pemilik hak ulayat sebelum fasilitas tersebut mulai dibangun.

Pemerintah sering kali terjebak dalam delusi administratif, merasa bahwa pembangunan sarana publik otomatis akan diterima dengan suka cita tanpa perlu memberesi urusan keperdataan adat di tingkat bawah. Negara lupa bahwa di atas tanah Papua, selembar sertifikat dinas atau SK Bupati tidak akan pernah memiliki legitimasi moral yang lebih tinggi daripada ikatan genealogis masyarakat adat terhadap tanah warisan leluhur mereka. Pemalangan adalah opsi terakhir (the last resort) bagi masyarakat adat untuk menegakkan eksistensi hukum mereka di hadapan arogansi pembangunan teknokratis.

Kegagalan Legitimasi dan Batasan Teoretis Akuntansi Sosial

Jika dianalisis menggunakan perangkat teori akuntansi keperilakuan dan sosial (social and environmental accounting), konflik ruang di Papua terjadi karena adanya legitimacy gap (kesenjangan legitimasi) yang sangat lebar. Berdasarkan legitimacy theory yang dikembangkan Rob Gray dan Craig Deegan, operasi suatu organisasi atau proyek pembangunan hanya dapat dianggap sah (legitimate) apabila terdapat keselarasan antara sistem nilai yang dianut perusahaan/pemerintah dengan sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat sekitar.

Investor dan jajaran birokrasi pemerintahan di Papua kerap kali menderita "rabun dekat secara sosial." Mereka merasa posisi hukumnya sudah sangat aman dan untouchable hanya karena telah mengantongi dokumen formal seperti hak guna usaha (HGU), izin usaha perkebunan (IUP), dokumen AMDAL teknokratis atau alokasi anggaran APBD dari pusat.

Padahal, legitimasi sejati tidak lahir dari ketukan palu sidang di Jakarta atau Jayapura. Izin operasional yang hakiki adalah "izin sosial" (social license to operate) yang diberikan secara tulus oleh komunitas adat yang hidup bertahun-tahun di atas bentang alam terdampak proyek tersebut. Ketika kesenjangan legitimasi ini melebar karena hak ulayat diabaikan, maka resistensi sosial dalam bentuk penolakan investasi atau pemalangan fasilitas publik adalah konsekuensi logis yang tak terhindarkan.

Selain itu, jika dibedah melalui stakeholder salience model (Mitchell et al., 1997), kesalahan fatal para pengambil kebijakan di Papua adalah menempatkan masyarakat adat semata-mata sebagai secondary stakeholder (pemangku kepentingan sekunder) atau bahkan dianggap sebagai objek pasif pembangunan. Mereka diposisikan sebagai pihak luar yang cukup ditenangkan melalui pendekatan filantropi basi atau Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bersifat karitatif dan konsumtif —seperti pembagian paket sembako menjelang hari raya, sumbangan genset atau bantuan uang tunai sesaat yang tidak berkelanjutan.

Padahal, dalam konseptualisasi ruang di Papua, masyarakat adat adalah definitive stakeholder (pemangku kepentingan definitif). Mereka memiliki perpaduan tiga atribut krusial secara absolut: kekuasaan (power) secara kultural di lapangan, legitimasi hukum adat (legitimacy) yang diakui komunitas, serta urgensi eksistensial (urgency) karena tanah tersebut adalah satu-satunya instrumen penyambung hidup generasi mereka.

Ketika kalkulator keuangan investor dan pemerintah hanya menghitung laba-rugi materiil-finansial serta capaian target fisik penyerapan anggaran, sementara masyarakat adat sedang menghitung runtuhnya pohon-pohon sagu, hilangnya wilayah perburuan tradisional, serta hancurnya situs keramat leluhur, maka dua cara pandang yang saling bertolak belakang ini tidak akan pernah bertemu pada satu titik temu.

Model Kontrak Sosial Papua

Untuk memutus rantai konflik horisontal dan vertikal yang terus memproduksi luka serta kerugian material di atas Tanah Papua, arah kebijakan investasi dan tata kelola pembangunan infrastruktur harus didekonstruksi secara total.

Kita harus merumuskan sebuah kerangka kerja baru yang disebut sebagai "Model Kontrak Sosial Papua". Model ini mewajibkan pergeseran paradigma dari yang semula berbasis "izin birokratis-legalistik" menuju tata kelola yang bertumpu pada "kontrak sosial yang berkeadilan."

Model Kontrak Sosial Papua ini terdiri atas empat tahapan metodologis yang wajib dijalankan secara ketat dan berurutan. Pertama, pra-investasi berbasis FPIC dan pemetaan partisipatif. Pemerintah daerah tidak boleh menerbitkan izin HGU, IUP maupun memulai peletakan batu pertama konstruksi fasilitas publik sebelum proses pemetaan partisipatif batas tanah ulayat dituntaskan bersama Dewan Adat, Ondoafi, dan kepala suku terkait. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) harus dijalankan tanpa tekanan aparat keamanan.

Sebelum izin legal dari negara keluar, harus ada "kontrak sosial" tertulis yang memuat secara rinci hak dan kewajiban mutual antara para pihak. Jika lahan digunakan untuk fasilitas publik seperti sekolah atau puskesmas, status pelepasan tanah adat dan mekanisme kompensasi jangka panjangnya harus diselesaikan secara hukum adat dan hukum positif di tahap ini, bukan menyisakan janji lisan di kemudian hari.

Kedua, akuntansi sosial sejak hari pertama (social accounting from day one). Setiap korporasi yang beroperasi di Papua maupun instansi pemerintah daerah wajib menerapkan sistem "dua buku laporan." Buku pertama adalah laporan keuangan konvensional yang menyajikan angka profitabilitas untuk para pemegang saham atau laporan realisasi fisik anggaran APBD untuk kebutuhan administratif.

Buku kedua —yang jauh lebih krusial— adalah Laporan Akuntansi Sosial dan Lingkungan yang disajikan secara transparan dan berkala kepada komunitas adat. Laporan ini harus mencatat secara kuantitatif dan kualitatif berapa hektar hutan yang terkonversi, volume gangguan terhadap kualitas air sungai, jumlah tenaga kerja lokal yang terserap, serta dampak riil pembangunan terhadap ekosistem sosial kampung.

Ketiga, keadilan distributif kultural, bukan CSR karitas. Paradigma CSR harus bermutasi dari model filantropi karitatif menjadi skema keadilan distributif yang mengikat. Bentuk implementasinya wajib diwujudkan dalam program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi struktural.

Hal ini mencakup alokasi kuota tenaga kerja terampil khusus bagi anak-anak asli Papua (minimal 30-40 persen), pembentukan skema dana abadi (endowment fund) untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang dikelola secara independen oleh perwakilan adat bersama akuntan profesional serta pemberian royalti sosial yang konkret atas pemanfaatan sumber daya alam atau lahan ulayat mereka.

Keempat, audit sosial partisipatif (participative social audit). Proses evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan atau laporan keberlanjutan (sustainability report) korporasi tidak boleh lagi hanya dilakukan secara sepihak oleh lembaga audit independen di Jakarta yang buta terhadap realitas sosiologis lokal.

Tokoh adat, keterwakilan perempuan Papua, akademisi lokal, dan perwakilan pemuda harus duduk bersama di dalam komite audit sosial sebagai auditor partisipatif. Mereka diberikan kewenangan penuh untuk menilai dan memverifikasi di lapangan apakah keberadaan investasi atau fasilitas publik tersebut benar-benar membawa kemaslahatan ekonomi-kultural bagi kampung, atau justru memproduksi mudarat struktural.

Menatap Masa Depan Pembangunan Papua yang Bermartabat

Pada akhirnya, kita harus berani melihat realitas secara jujur bahwa masyarakat adat Papua memiliki mekanisme kalkulasi internal mereka sendiri yang disebut sebagai mental accounting. Mereka bukanlah sekelompok orang yang menutup mata terhadap kemajuan zaman.

Namun, mereka menghitung untung-rugi pembangunan tidak menggunakan deretan angka nominal rupiah di atas kertas, melainkan melalui keberlangsungan ekosistem alam, kehormatan identitas kultural, serta jaminan masa depan bagi anak cucu yang melekat erat pada tanah ulayat mereka.

Fenomena pemalangan Jembatan Youtefa, penyegelan Puskesmas Sentani hingga penutupan sekolah dasar di Kampung Harapan adalah potret buram yang mengonfirmasi bahwa pendekatan pembangunan yang mengabaikan suara pemilik tanah adat terbukti gagal total dan tidak efisien secara ekonomi maupun sosial.

Sudah saatnya ada keberanian politik dari pemerintah dan para pelaku investasi untuk merombak total paradigma pembangunan di Papua: bergeser dari arogansi izin birokratis menuju kesetaraan kontrak sosial, dari sekadar mengejar profitabilitas jangka pendek menuju upaya merawat legitimasi sosial, dan dari CSR karitas yang merendahkan martabat menuju akuntansi sosial yang adil dan transparan.

Tanpa adanya dekonstruksi paradigma ini, setiap pembangunan infrastruktur dan investasi yang diturunkan ke atas tanah Papua hanya akan dipandang sebagai mesin ekstraksi gaya baru yang terus-menerus memproduksi luka, memicu resistensi, dan memperpanjang konflik di atas tanah leluhur Papua tercinta. Wallahu a'lam bissawaab. ***