DFK Paling Populer dalam 2 Tahun Prabowo: Antikritik hingga Tersandera Orang Besar

JAKARTA, Investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto menjalani dua tahun pertama pemerintahan dengan sejumlah langkah yang ditujukan untuk memperkuat kebijakan publik. Meski demikian, dua tahun pemerintahan Prabowo menghadapi berbagai disinformasi, fitnah, dan kabar bohong (DFK).

Sejumlah narasi yang menyebut Prabowo antikritik, tidak mau mendengarkan masukan pakar, hingga tersandera kepentingan orang besar menjadi DFK paling populer selama dua tahun pertama pemerintahannya.

Baca Juga

Bahas MSCI dengan Prabowo, DEN Sarankan Lanjutkan Reformasi Pasar Modal dan Penegakan Hukum

Berdasarkan data yang diterima, narasi-narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta. Hal ini lantaran Prabowo justru mendengarkan masukan pakar, menyesuaikan kebijakan berdasarkan evaluasi, hingga mengambil tindakan terhadap persoalan yang berdampak pada masyarakat.

Anti-Pakar

Dalam dua tahun terakhir, Prabowo aktif mencari, mengundang dan mendengarkan pakar pakar untuk meningkatkan kerja pemerintahan. Prabowo mendengarkan masukan para pakar yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mantan presiden, diplomat, akademisi, hingga pakar gambut. Masukan juga datang dari sejumlah tokoh dunia, seperti investor global kawakan Ray Dalio, pendiri Gates Foundation Bill Gates, ilmuwan politik John Mearsheimer, hingga profesor ekonomi dari Korea Selatan Ha Joon Chang.

Prabowo kerap mengundang para pakar ke Istana Kepresidenan. Pada Kamis (24/9/2026) lalu misalnya, Prabowo menggelar pertemuan dengan sekitar 20 pakar gambut dan lingkungan. Pertemuan itu membahas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Kamis (24/9/2026) lalu.

Sebulan sebelumnya, tepatnya Kams (6/8/2026), Prabowo menggelar pertemuan dengan ratusan peneliti BRIN. Kepala Negara saat itu juga menyaksikan ratusan hasil inovasi dan riset BRIN untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Selain itu, Prabowo juga rutin mendengarkan kelompok kepakaran yang diinstitusikan untuk memberi masukan rutin ke Presiden. Pada Selasa (20/10/2026) kemarin, Presiden menggelar pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional (Dekonas) yang membahas berbagai isu ekonomi terkini. Selain itu, Prabowo juga telah melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat (2/10/2026 lalu.

Antikritik

DFK yang menyebut Prabowo anti-pakar juga seiring dengan DFK Prabowo antikritik. Padahal, terdapat sejumlah kebijakan yang diambil Prabowo berdasarkan masukan dari para pakar.

Dalam pertemuan dengan para pakar gambut misalnya, Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang menjadi salah satu upaya pemerintah memitigasi dan mencegah karhutla terus terjadi.

Baca Juga

Cegah Karhutla Terus Berulang, Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional

Penanganan kebakaran gambut juga dialihkan dari water bombing dari helikopter yang tidak efektif padamkan api menjadi pembuatan sumur bor air dan penguatan personalia di lapangan.

Contoh lainnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dengan model prasmanan yang saat ini mulai diuji coba setelah Kepala BGN Sudaryono studi banding dengan pakar-pakar MBG dari Jepang.

Anti dan Tertutup dengan Wartawan

Selama dua tahun terakhir ini, DFK lain yang kerap muncul adalah Prabowo anti dan sangat tertutup dengan wartawan. Padahal, Prabowo tercatat telah tiga kali melakukan wawancara panjang dengan format meja bundar yang melibatkan banyak jurnalis.

Dalam program bertajuk "Prabowo Menjawab" tersebut Presiden Prabowo ditanya mengenai berbagai hal dengan durasi wawancara selama sekitar 4 jam. Tak tertutup kemungkinan wawancara itu merupakan on the record terpanjang seorang presiden Indonesia dalam sekali take.

Prabowo juga melakukan wawancara eksklusif dengan sejumlah media, termasuk SCTV, TIME, dan Bloomberg.

Tersandera Orang Besar

DFK lain yang populer adalah narasi Prabowo tersandera kepentingan banyak orang besar dan tidak berani membuat kebijakan yang dibutuhkan Indonesia. Padahal, terdapat sejumlah kebijakan Prabowo dalam dua tahun pemerintahan yang diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menertibkan tata kelola.

Di sektor energi, penyaluran LPG bersubsidi diarahkan langsung melalui Pertamina ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih. Kebijakan itu diambil untuk memastikan rakyat mendapat LPG subsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) karena tak lagi melalui banyak perantara.

Pemerintah juga memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk. Saat ini penjualan pupuk subsidi langsung dari PT Pupuk Indonesia ke petani atau penyalur terdekat.

Di sektor perkebunan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyita 6,2 juta hektare kebun sawit ilegal dari pihak-pihak yang dianggap orang besar. Luasan itu setara dengan 12 kali luas Pulau Bali dan hampir 100 kali luas Jakarta. Selain itu, Prabowo juga memperbaiki pengelolaan ekspor komoditas strategis dengan membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pemerintah pun menutup celah under invoicing dan transfer pricing yang selama ini menguntungkan perusahaan di luar negeri milik orang besar.