Menteri LH Moh Jumhur Hidayat Perketat Pengendalian Karhutla di Wilayah Open Access
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat langkah mitigasi secara nasional menyusul meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan kesiapsiagaan penuh.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat saat membuka Pekan Rakyat Lingkungan Hidup dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) 2026 yang diinisiasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Pekanbaru, Riau.
Dalam kesempatan itu, Menteri Jumhur juga mengapresiasi ruang konsolidasi masyarakat sipil yang berlangsung di Pekanbaru. Keterlibatan pemerintah dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya mengawal keadilan ekologis.
“Kami menyempatkan hadir untuk menyaksikan langsung inisiatif yang baik ini. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum yang pro-lingkungan, serta seluruh elemen masyarakat merupakan kunci utama untuk menggerakkan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan di Indonesia,” ujar Menteri Jumhur dalam keterangan resminya Jumat, (21/8/2026).
Baca Juga
Konsolidasi Pengendalian Karhutla
Terkait kondisi karhutla yang menjadi perhatian pemerintah, Menteri Jumhur mengatakan sejumlah langkah terpusat telah dilakukan. Komando terpadu lintas sektor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, terus dijalankan untuk memastikan deteksi dini hingga pemadaman titik api (hotspot) dapat dilakukan dengan cepat di lapangan.
Upaya tersebut melibatkan kekuatan lintas lembaga, mulai dari Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, hingga Masyarakat Peduli Api. Sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan respons cepat sehingga kemunculan api dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi bencana ekologis yang lebih luas.
“Kami bersyukur sebagian besar pemilik konsesi saat ini semakin taat pada regulasi dan menjaga hidrologi gambut, sehingga angka kebakaran di kawasan konsesi dapat ditekan. Tantangan terbesar saat ini lebih banyak ditemui di wilayah open access atau lahan terbuka, di mana praktik pembukaan lahan tradisional masih ditemukan dan berdampak luas,” tegas Menteri Jumhur.
Sebagai upaya pencegahan dalam jangka panjang, khususnya selama musim kering, pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap korporasi, memberikan peringatan tegas terhadap aktivitas pembakaran, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga wilayah yang rentan terhadap karhutla.
Melalui momentum tersebut, KLH/BPLH mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dengan mengedepankan penegakan hukum, meningkatkan mitigasi karhutla hingga tingkat akar rumput, serta bersama-sama mengawal terwujudnya keadilan ekologis demi masa depan Indonesia yang lebih hijau.