Bahlil Tegaskan RI Tetap Pegang Paris Agreement, 30 GW PLTS Mulai Dibangun Tahun Ini
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjalankan Paris Agreement dan mendorong pencapaian net zero emission (NZE) pada 2050-2060. Pemerintah juga mulai mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), termasuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar.
Bahlil mengatakan komitmen terhadap transisi energi tetap dijalankan Indonesia meski sejumlah negara dinilai tidak konsisten dalam menjalankan kesepakatan global terkait pengurangan emisi.
“Kalau kita mendorong kepada konsensus Paris Agreement, itu kan kita bicara tentang net zero emission dan memakai energi baru terbarukan. Indonesia akan tetap konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi kesepakatan terkait dengan Paris Agreement,” kata Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Baca Juga
PLTS 1 MWp 'Nyalakan' Upacara HUT RI Pertama di Pulau Sembur Batam
Menurut dia, Indonesia menargetkan pencapaian NZE pada rentang 2050 hingga 2060. Namun, Bahlil menyoroti adanya ketidakkonsistenan sejumlah negara yang sebelumnya mendorong pengurangan energi fosil, tetapi di sisi lain masih meningkatkan pembelian batu bara dari Indonesia.
Bahlil bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk inkonsistensi dalam kesepakatan energi global. Dia juga menyinggung keputusan Amerika Serikat yang keluar dari Paris Agreement.
“Beberapa negara yang melakukan inisiasi untuk segera beralih dari fosil ke energi baru terbarukan sekarang ini mereka memesan batu bara yang cukup besar di Indonesia. Amerika sendiri keluar daripada komitmen Paris Agreement,” ujarnya.
Meski demikian, Bahlil memastikan Indonesia tidak akan menjadikan sikap negara lain sebagai alasan untuk mengendurkan agenda transisi energi. Dia mengatakan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, transisi dari energi fosil menuju energi bersih tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi target NZE.
Untuk mempercepat transisi energi, pemerintah telah menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 dengan porsi pembangkit berbasis energi baru terbarukan dan sumber energi transisi mencapai sekitar 70%-75%. Bahlil mengatakan bauran tersebut akan mencakup berbagai sumber energi, mulai dari gas, tenaga surya, panas bumi hingga tenaga air.
“70% sampai 75% RUPTL kita itu adalah dengan bauran energi atau sekaligus dengan energi baru terbarukan. Mulai dari gas, mulai dari solar panel, mulai dari geothermal, mulai dari air, semuanya,” jelas Bahlil.
Baca Juga
Salah satu proyek yang menjadi andalan adalah pembangunan PLTS berkapasitas total 100 gigawatt (GW) dalam beberapa tahun ke depan. Target tersebut sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato pengantar APBN 2027. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu langkah besar untuk mempercepat pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.
“Dan tahun ini kita akan sudah mulai di tahun 2026 kita akan mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 gigawatt. Ini dengan Pak Dirut PLN kita sudah bahas. Tendernya kita akan mulai lakukan sekarang. Jadi semua bauran energi, energi baru terbarukan kita akan tetap lakukan,” beber Bahlil.