Joko Purnomo, dari Gadai BPKB hingga Panen Padi 9 Ton per Hektare

JAKARTA, investortrust.id – Namanya Joko Purnomo. Selama sekitar 20 tahun hidupnya melekat pada sawah di Desa Purwosari, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ia bukan petani yang sejak awal mempunyai modal besar atau peralatan modern. Ketika ingin memiliki hand tractor, Joko pernah harus berutang dan menggadaikan BPKB untuk membeli mesin bekas. Dari perjalanan panjang itulah ia kemudian tumbuh menjadi petani, penggerak kelompok tani, sekaligus penyuluh pertanian swadaya yang namanya akhirnya disebut Presiden Prabowo Subianto di hadapan sidang kenegaraan.

Jumat (14/08/2026), Joko berada di balkon Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Di bawahnya duduk para pimpinan MPR, DPR dan DPD, anggota kabinet, pimpinan lembaga negara serta para tokoh politik. Dari podium, Prabowo tiba-tiba menyebut namanya dan meminta hadirin memberikan tepuk tangan kepada petani asal Ngawi tersebut.

“Hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini Ketua Kelompok Tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur,” kata Prabowo. Presiden kemudian menjelaskan bahwa Joko telah sekitar 20 tahun bertani dan, dengan dukungan air, teknologi serta pupuk, kini mampu melakukan tiga kali panen dalam setahun dengan produktivitas hingga sekitar sembilan ton padi per hektare. Penurunan harga pupuk sebesar 20% juga disebut ikut memangkas biaya produksinya.

Baca Juga

Prabowo: Indonesia Sudah Swasembada 8 Komoditas, Impor Solar Dihentikan Mulai 1 Juli 2026

Joko yang duduk di balkon kemudian berdiri dan memberi salam dari kejauhan. Prabowo menyebutnya sebagai wakil para petani Indonesia dan “pahlawan bangsa” karena petanilah yang menghasilkan pangan bagi seluruh rakyat. Presiden menekankan bahwa kekuatan sebuah negara pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kemampuan menyediakan makanan bagi penduduknya.

Namun, cerita Joko sesungguhnya lebih panjang daripada angka sembilan ton per hektare yang disebut Presiden. Joko tumbuh sebagai anak petani. Ia mengenal sejak kecil bagaimana kehidupan keluarga petani sangat bergantung pada musim, ketersediaan air, harga pupuk, tenaga kerja dan hasil panen. Ketika mulai membangun usaha pertaniannya sendiri, keterbatasan modal menjadi persoalan nyata. Untuk memperoleh hand tractor, Joko mengaku pernah membeli secara berutang dan bahkan menggadaikan BPKB.

Dari pengalaman itulah ia perlahan bergerak menuju mekanisasi. Joko memanfaatkan teknologi mulai dari metode persemaian dapog, sumur submersible untuk membantu pengairan, rotavator untuk pengolahan tanah hingga combine harvester untuk memanen padi. Menurut keterangannya, pekerjaan panen satu hektare yang dahulu dapat memerlukan waktu sampai empat hari dengan tenaga manual kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam menggunakan mesin pemanen.

Perubahan tersebut penting karena salah satu persoalan pertanian saat ini justru ketersediaan tenaga kerja. Ketika panen berlangsung hampir bersamaan, kekurangan pekerja dapat membuat padi terlambat dipanen. Gabah yang terlalu lama berada di sawah menghadapi risiko rontok dan penyusutan hasil. Mekanisasi karena itu bukan sekadar soal mengganti manusia dengan mesin, melainkan menekan kehilangan hasil dan mempercepat siklus produksi.

Di bawah kepemimpinan Joko, para petani di desanya berhimpun dalam Kelompok Tani Sri Makmur. Organisasi petani inilah yang menjadi salah satu basis kegiatan Joko. Kelompok tersebut tidak hanya menjadi tempat berkoordinasi mengenai produksi padi, tetapi juga mengembangkan pengelolaan usaha bersama, termasuk pupuk dan pemanfaatan alat pertanian. Joko juga dikenal aktif mendorong perbaikan pendataan dan distribusi pupuk bersubsidi agar petani yang mempunyai keterbatasan modal tidak tersingkir dari akses terhadap input produksi.

Joko pernah menggambarkan bagaimana distribusi pupuk sebelumnya tidak tertata dengan baik. Petani yang memiliki uang dapat membeli lebih mudah, sementara mereka yang kekurangan modal menghadapi kesulitan mendapatkan pupuk ketika dibutuhkan. Pengalaman tersebut mendorongnya ikut membenahi pengelolaan kelompok dan distribusi input pertanian.

Poktan Sri Makmur kemudian berkembang bukan sekadar sebagai wadah orang menanam dan memanen padi. Kelompok tersebut mengelola kios pupuk dan menghasilkan sisa hasil usaha atau SHU. Menariknya, sebagian manfaat usaha tersebut tidak berhenti di antara anggota kelompok.

Dari hasil pengelolaan usaha pupuk, Sri Makmur membangun depot air minum isi ulang yang dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Purwosari secara gratis. Joko menyebut fasilitas tersebut sebagai bentuk kepedulian kelompok tani kepada warga sekitar. Sekitar 200 keluarga disebut memanfaatkan fasilitas itu dan, menurut Joko, sekitar 80% warga sekitar mengambil air dari depot tersebut.

Warga memang diperbolehkan mengisi air tanpa membayar. Sebagian masyarakat secara sukarela memasukkan uang sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 yang kemudian digunakan membantu perawatan dan biaya operasional depot. Model sederhana tersebut memperlihatkan bahwa sebuah kelompok tani dapat berkembang dari organisasi produksi menjadi institusi ekonomi dan sosial di tingkat desa.

Jejak Joko sebagai penggerak pertanian juga memperoleh pengakuan di tingkat daerah. Pada 2025, berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/437/404.101.2/B/2025, Joko ditetapkan sebagai Juara I Lomba Kreativitas Penyuluh Pertanian Swadaya Kabupaten Ngawi. Penghargaan tersebut memperlihatkan perannya tidak hanya sebagai orang yang mengusahakan sawah sendiri, tetapi juga sebagai petani yang membagikan pengetahuan dan ikut menggerakkan petani lain.

Perjalanan Poktan Sri Makmur memasuki babak lain beberapa hari sebelum Joko disapa Presiden. Pada Selasa, 11 Agustus 2026, kelompok tersebut menjadi satu dari tiga kelompok tani di Ngawi yang menerima bantuan combine harvester. Dua lainnya adalah Kelompok Tani Ingasrejo 1 dan Sri Agung. Bagi Sri Makmur, menurut Joko, mesin tersebut merupakan bantuan alat dan mesin pertanian pertama yang diterima kelompoknya.

Joko mengatakan combine harvester akan dikelola dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh anggota. Harapannya bukan hanya mempercepat panen, tetapi menciptakan nilai tambah bagi kelompok. Pengelolaan mesin secara kolektif juga membuka kemungkinan munculnya pendapatan kelompok yang dapat digunakan untuk biaya perawatan, membentuk kas, bahkan kelak membeli peralatan baru tanpa terus-menerus bergantung kepada bantuan.

Di sinilah kisah Joko menarik untuk dibaca sebagai cerita pembangunan pertanian. Peningkatan produksi bukan hasil dari satu faktor tunggal. Sawah membutuhkan air, benih, pupuk, pengendalian hama, teknologi, tenaga kerja atau mesin, pembiayaan, serta kemampuan manajemen. Tiga kali panen setahun juga hanya mungkin apabila kalender tanam, ketersediaan air dan masa panen dapat dikelola dengan baik.

Karena itu, angka produktivitas hingga sembilan ton per hektare yang disebut Presiden perlu ditempatkan sebagai capaian yang disampaikan pemerintah mengenai usaha Joko, bukan sebagai angka yang otomatis berlaku untuk seluruh sawah di Ngawi atau Indonesia. Produktivitas padi dapat berbeda menurut varietas, kondisi lahan, musim, ketersediaan air, pemupukan, serangan organisme pengganggu tanaman serta apakah ukuran hasil menggunakan gabah kering panen atau gabah kering giling. Klaim spesifik mengenai Joko dalam pidato Presiden tidak merinci basis pengukuran tersebut.

Namun, ada pesan yang lebih besar daripada sekadar mengejar rekor tonase. Joko menunjukkan bagaimana produktivitas dapat meningkat ketika petani memperoleh akses terhadap faktor produksi dan mampu mengorganisasikan diri.

Dari seorang anak petani, ia menjadi petani. Dari membeli hand tractor bekas dengan menggadaikan BPKB, ia masuk ke pertanian yang semakin mekanis. Dari mengelola sawah sendiri, ia memimpin Poktan Sri Makmur. Dari kelompok yang mengurus pupuk dan panen, organisasi tersebut kemudian mampu menghasilkan manfaat sosial berupa air minum bagi masyarakat desa.

Dan perjalanan itu berlangsung di Ngawi, salah satu sentra produksi padi penting di Jawa Timur. Mekanisasi pertanian semakin relevan di wilayah seperti ini karena masa tanam dan panen dalam luasan besar kerap berdekatan sehingga kebutuhan tenaga kerja melonjak pada periode yang sama.

Prabowo menjadikan Joko sebagai contoh ketika menjelaskan agenda kedaulatan pangan pemerintah. Dalam pidato tersebut, Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMN pangan, koperasi dan berbagai unsur lain yang terlibat dalam produksi pangan nasional.

Dalam RAPBN 2027, kedaulatan pangan kembali ditempatkan sebagai salah satu program kerja prioritas nasional. Di tingkat makro, kebijakan itu diterjemahkan dalam anggaran dan target produksi. Tetapi di tingkat yang paling dasar, kedaulatan pangan sesungguhnya tetap bergantung kepada jutaan orang seperti Joko yang setiap musim harus mengambil keputusan nyata: kapan mengolah tanah, varietas apa yang ditanam, bagaimana memperoleh pupuk, dari mana air diperoleh, kapan panen dilakukan, dan bagaimana menekan ongkos agar usaha tani tetap memberikan penghasilan.

Baca Juga

Prabowo Terima Kasih ke PDIP: Bukan Prabowonomics, Ini Marhaen

Itulah sebabnya ketika Prabowo meminta seluruh ruang sidang memberikan tepuk tangan kepada Joko, yang disapa Presiden sesungguhnya bukan hanya seorang petani dari Desa Purwosari. Joko hadir sebagai simbol bahwa swasembada pangan pada akhirnya tidak lahir di ruang rapat atau di atas kertas anggaran. Ia lahir di sawah.

Dan organisasi seperti Poktan Sri Makmur menunjukkan satu hal lainnya: petani yang kuat tidak cukup hanya produktif sebagai individu. Mereka perlu berhimpun, mengelola pupuk bersama, menggunakan mesin bersama, membangun usaha bersama dan mengembalikan sebagian hasil kemajuan itu kepada masyarakatnya.

Dua puluh tahun lalu, Joko menjalani kehidupan petani dengan segala keterbatasannya. Untuk memiliki sebuah traktor bekas saja, BPKB harus digadaikan. Kini namanya disebut Presiden di depan sidang kenegaraan karena sawah yang dikelolanya disebut mampu menghasilkan hingga sembilan ton padi per hektare dan dapat dipanen tiga kali dalam setahun.

Tetapi mungkin keberhasilan Joko yang lebih penting justru tidak seluruhnya terlihat dari berapa ton gabah yang keluar dari sawah. Ia membuktikan bahwa ketika petani memperoleh teknologi, akses terhadap pupuk dan air, serta mempunyai organisasi yang sehat, sawah tidak hanya menghasilkan padi. Sawah dapat menghasilkan kemandirian, usaha bersama, dan bahkan manfaat yang mengalir kembali kepada seluruh desa.