Presiden: Birokrasi Korup Bisa Hancurkan Bangsa, Harus Diberantas dan Jangan Ditutupi

JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap birokrasi Indonesia yang masih berbelit-belit, tidak efisien, dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Presiden secara terbuka mengakui masih terdapat birokrat yang menggunakan jabatan dan kewenangannya bukan untuk melayani masyarakat, melainkan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.

Menurut Prabowo, persoalan tersebut tidak boleh disembunyikan atau ditutup-tutupi. Birokrasi yang tidak efisien dan korup, jika dibiarkan, bukan hanya menghambat pembangunan dan menyulitkan masyarakat, tetapi pada akhirnya dapat menghancurkan sebuah bangsa.

“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien,” kata Prabowo dalam pidato di hadapan anggota MPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026)..

Presiden secara terbuka menyinggung praktik penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan birokrasi. Menurut dia, masih terdapat aparatur yang memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bukan menjalankan mandat pelayanan publik. “Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi,” tegas Presiden.

Prabowo menilai menutupi persoalan birokrasi tidak lagi relevan pada era digital dan keterbukaan informasi. Masyarakat mempunyai akses semakin luas terhadap informasi dan dapat mengetahui bagaimana pemerintah bekerja. Karena itu, persoalan yang ada justru harus diakui dan diselesaikan. “Era sekarang era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi, justru kita harus selesaikan masalah ini,” ujarnya.

Menurut Presiden, pemberantasan birokrasi yang tidak efisien dan korup membutuhkan persatuan para pemimpin nasional dan seluruh kekuatan politik. Persoalan birokrasi, menurut Prabowo, tidak dapat dilihat sebagai persoalan satu kementerian, satu pemerintah daerah, ataupun satu kelompok politik karena dampaknya menyangkut kemampuan negara menjalankan seluruh agenda pembangunan.

“Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa,” kata Prabowo.

Negara Harus Memudahkan Rakyat

Prabowo menempatkan perubahan orientasi birokrasi sebagai salah satu kunci reformasi pemerintahan. Aparatur negara, menurut dia, harus kembali kepada fungsi dasarnya, yakni melayani dan memudahkan masyarakat, bukan menciptakan prosedur yang justru menjadi beban bagi rakyat. “Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” tegas Presiden.

Pesan tersebut tidak hanya ditujukan kepada kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Prabowo secara khusus mengingatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat agar mendengar langsung persoalan rakyat.

“Kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat,” katanya.

Pernyataan itu memperluas makna reformasi birokrasi yang disampaikan Presiden. Persoalannya bukan semata-mata berapa cepat surat atau izin diterbitkan, melainkan apakah keputusan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran.

Sebuah program dapat mempunyai anggaran besar dan desain kebijakan yang baik, tetapi manfaatnya dapat berkurang apabila pelaksanaannya tersendat oleh prosedur panjang, koordinasi yang lemah, kepentingan birokrasi, pungutan, ataupun korupsi.

Prabowo menghubungkan kebutuhan memperbaiki birokrasi dengan kecepatan pemerintah mengambil keputusan. Dalam 21 bulan atau tepatnya 663 hari pemerintahannya, Presiden mengatakan telah diputuskan dan dijalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara yang sebagian telah berlangsung selama puluhan tahun. Jika dirata-ratakan, pemerintah mengambil satu kebijakan transformatif setiap lima hari.

Prabowo mengakui seluruh persoalan bangsa belum selesai dan seluruh janji pemerintah belum tertunaikan. Namun, menurut dia, pengalaman selama kurang dari dua tahun menunjukkan berbagai persoalan yang sebelumnya dianggap terlalu rumit mulai dapat diselesaikan apabila pemerintah berani mengambil keputusan, bekerja keras, mempunyai orientasi yang jelas kepada rakyat, dan membangun gotong royong antarinstansi.

Dalam konteks tersebut, birokrasi menjadi faktor penentu. Kecepatan pemerintah mengambil keputusan di tingkat pusat tidak banyak berarti apabila keputusan tersebut kemudian tersendat ketika masuk ke rantai birokrasi pelaksana.

145 Aturan Pupuk Dihapus

Prabowo menjadikan kebijakan pupuk sebagai salah satu contoh konkret bagaimana pemangkasan birokrasi dapat menghasilkan dampak langsung terhadap perekonomian.

Pemerintah, menurut Presiden, telah menghapus 145 aturan mengenai penyaluran pupuk. Penyederhanaan tersebut membuat rantai distribusi menjadi lebih pendek sehingga petani lebih mudah memperoleh pupuk. Hasilnya, menurut Prabowo, harga pupuk berhasil diturunkan 20%, sementara volume dan ketersediaan pupuk untuk petani justru bertambah.

Presiden menyebut kebijakan tersebut sebagai salah satu faktor yang membantu meningkatkan produksi pertanian dan mempercepat pencapaian swasembada pangan. Menariknya, penurunan harga pupuk tidak membuat perusahaan negara yang memproduksinya kehilangan keuntungan. Prabowo mengatakan laba PT Pupuk Indonesia justru meningkat 252,8%.

Dengan demikian, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi, peningkatan pelayanan masyarakat, dan peningkatan efisiensi korporasi tidak harus saling bertentangan. Harga kepada masyarakat dapat turun, distribusi dapat diperbaiki, tetapi perusahaan tetap dapat meningkatkan keuntungan apabila kebocoran dan inefisiensi ditekan.

Menurut Presiden, reformasi tersebut ikut mendukung pencapaian swasembada delapan komoditas pangan pada 2026, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Digitalisasi Bansos

Contoh lain reformasi pelayanan publik yang dipaparkan Prabowo adalah digitalisasi pendaftaran bantuan sosial. Pemerintah mulai mengubah mekanisme pelayanan yang sebelumnya mengharuskan masyarakat mendatangi kantor pemerintah dan menyerahkan berbagai dokumen secara berulang.

Menurut Presiden, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial telah berjalan di 153 kabupaten dan kota di 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar, menuju target sekitar 49 juta keluarga pendaftar ketika sistem tersebut diterapkan secara nasional.

Sebelumnya, keluarga tidak mampu dapat mengeluarkan sekitar Rp150.000 untuk biaya perjalanan, dokumen, fotokopi, dan kehilangan waktu kerja hanya untuk mengurus bantuan. Dengan sistem digital, pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya.

Perubahan yang lebih drastis terjadi pada waktu pemrosesan. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya membutuhkan sekitar 75 hingga 200 hari, menurut Presiden, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.

“Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara,” ujar Prabowo.

Pemerintah berencana memperluas digitalisasi tersebut ke seluruh program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi. Tujuannya meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan negara.

Baca Juga

DPR Sudah Sahkan 28 UU, tapi 5 Komisi Masih Nol

Transformasi tersebut sekaligus menunjukkan arah reformasi birokrasi yang ingin dibangun pemerintah: data yang sudah dimiliki negara harus digunakan bersama sehingga masyarakat tidak terus-menerus diminta membuktikan informasi yang sebenarnya sudah berada dalam sistem pemerintah.

Pelayanan Publik Harus Satu Pintu dan Digital

Dalam naskah pidato kenegaraan, pemerintah juga menempatkan integrasi pelayanan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Hingga 2026, 313 kabupaten dan kota telah mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dalam satu lokasi, masyarakat dapat memperoleh hingga sekitar 150 jenis pelayanan, mulai dari dokumen kependudukan, izin usaha, pertanahan, perpajakan, jaminan sosial, imigrasi, hingga pelayanan kepolisian.

Model pelayanan satu atap diarahkan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat berpindah dari satu kantor pemerintah ke kantor lainnya. Selain menghemat waktu dan biaya, integrasi tersebut dapat mempersempit ruang bagi percaloan dan pungutan yang muncul akibat panjangnya rantai birokrasi.

Tahap berikutnya adalah digitalisasi. Pemerintah ingin pelayanan publik pada akhirnya dapat diakses secara elektronik sehingga masyarakat semakin sedikit berhadapan dengan prosedur administratif yang tidak diperlukan.

Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah menyebut jaringan 4G telah menjangkau 98,94% penduduk Indonesia. Jaringan serat optik telah mencapai seluruh 38 provinsi, 502 dari 514 kabupaten/kota, 5.319 kecamatan serta 43.233 desa dan kelurahan. Satelit SATRIA-1 juga telah melayani 31.803 titik pelayanan publik hingga awal Juli 2026.

Infrastruktur digital tersebut penting karena reformasi birokrasi tidak cukup dilakukan dengan mengubah aturan. Negara juga membutuhkan sistem informasi dan konektivitas yang memungkinkan pelayanan dilakukan secara cepat, transparan, terintegrasi, dan dapat dilacak.

Birokrasi dan Investasi

Reformasi birokrasi juga mempunyai konsekuensi langsung terhadap investasi dan dunia usaha. Dalam pidato yang sama, Prabowo mengungkapkan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester I-2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dan disebut menciptakan lebih dari 1,4 juta pekerjaan.

Bagi investor, kualitas birokrasi menentukan biaya dan kepastian berusaha. Perizinan yang panjang, tumpang tindih regulasi, ketidakpastian keputusan, pungutan tidak resmi, ataupun penyalahgunaan kewenangan dapat meningkatkan biaya investasi dan mengurangi daya saing Indonesia.

Sebaliknya, regulasi yang sederhana, keputusan yang cepat, pelayanan digital, transparansi, serta aparatur yang bebas korupsi dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan kepastian usaha.

Karena itu, reformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari target pemerintah meningkatkan investasi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, serta menciptakan pekerjaan. Investasi membutuhkan bukan hanya insentif fiskal dan sumber daya alam, tetapi juga kepastian bahwa negara dapat mengambil keputusan secara cepat dan konsisten.

Reformasi Birokrasi

Pesan mengenai reformasi birokrasi menjadi semakin penting karena pemerintah sedang menjalankan berbagai program dalam skala sangat besar. Di antaranya Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, pembangunan dan renovasi sekolah, program perumahan rakyat, digitalisasi bantuan sosial, hilirisasi, hingga restrukturisasi BUMN melalui Danantara.

Seluruh program tersebut mempunyai satu kebutuhan yang sama: birokrasi yang mampu mengeksekusi kebijakan.

Tanpa birokrasi yang efektif, besarnya anggaran belum tentu menghasilkan manfaat yang sebanding. Program pemerintah dapat terlambat, biaya meningkat, sasaran meleset, dan ruang korupsi terbuka. Sebaliknya, birokrasi yang sederhana, digital, transparan dan berorientasi hasil dapat membuat anggaran negara menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Baca Juga

Prabowo Ingin Bahasa Asing Diajarkan Sejak Kelas 1 SD, dari Mandarin hingga Rusia

Karena itu, kritik Prabowo terhadap birokrasi kali ini melampaui persoalan prosedur administrasi. Presiden menempatkannya sebagai persoalan fundamental dalam pembangunan negara.

Birokrasi yang baik bukan sekadar birokrasi yang cepat mengeluarkan surat atau izin, tetapi birokrasi yang memastikan keputusan pemerintah berubah menjadi manfaat nyata bagi rakyat. Sebaliknya, birokrasi yang menggunakan kewenangan untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok bukan hanya menciptakan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Pesan Presiden di hadapan MPR pun menjadi tegas: negara harus berani mengakui kelemahannya sendiri. Birokrasi yang berbelit harus disederhanakan, pelayanan harus didigitalisasi, penyalahgunaan kekuasaan harus diberantas, dan praktik korupsi tidak boleh disembunyikan.

Sebab, seperti diperingatkan Prabowo, “birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa.