Uji Coba Digitalisasi Bansos Dimulai Bulan Depan, Kemenkomdigi Jamin Tepat Sasaran

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemenkomdigi) memastikan perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) akan dimulai pada Juni 2026 di 42 kabupaten/kota. Program ini ditujukan untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Kemenkomdigi, Mira Tayyiba mengatakan, digitalisasi bansos dilakukan untuk mengatasi persoalan data ganda dan proses verifikasi yang selama ini masih lambat.

“Dengan demikian, proses penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih presisi, transparan, cepat, dan adil karena semuanya berbasis sistem,” ujar Mira di Kantor Kemenkomdigi, di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Mira, pemerintah menggunakan Digital Public Infrastructure (DPI) yang didukung Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem tersebut memungkinkan pertukaran data antarinstansi tanpa memindahkan database asli masing-masing lembaga.

Baca Juga

Dalam 3 Bulan, Kemensos Coret 11.000 Penerima Bansos Main Judol

Melalui Portal Perlinsos, masyarakat nantinya dapat melakukan verifikasi identitas, mengajukan bantuan sosial, memantau proses verifikasi, hingga mengajukan sanggah apabila dinilai tidak sesuai.

“Target akhirnya sederhana, yaitu masyarakat yang berhak tidak boleh terlewat, dan masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria tidak menerima bantuan,” kata Mira.

Uji coba sebelumnya telah dilakukan di Banyuwangi pada 2025 hingga awal 2026. Hasil evaluasi dari piloting tersebut menjadi dasar perluasan implementasi nasional secara bertahap mulai bulan depan.

Kemenkomdigi juga mengingatkan masyarakat agar hanya mengakses layanan bansos melalui kanal resmi pemerintah berdomain go.id dan mewaspadai tautan phishing maupun pihak yang meminta imbalan atas nama bantuan sosial.