Strategi Gus Ipul Cegah Korupsi di Sekolah Rakyat, hingga Benchmarking ke Taruna Nusantara

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekolah Rakyat. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menjamin seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga penetapan pemenang lelang, dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh publik.

Gus Ipul memaparkan secara mendalam alur pengadaan kebutuhan siswa Sekolah Rakyat untuk memitigasi isu miring terkait anggaran. Ia menyebut penentuan pagu anggaran dilakukan dengan riset mendalam melalui benchmarking ke sekolah-sekolah unggulan lain.

"Proses perencanaan anggaran menentukan seluruh kebutuhan operasional Sekolah Rakyat. Mekanismenya kami lakukan benchmarking ke Taruna Nusantara, SMA Dwiwarna, serta pengecekan di e-katalog. Ini menjadi dasar untuk menetapkan harga perkiraan tertinggi," ujar Gus Ipul dalam konferensi pers update PHTC di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Proses penetapan pagu ini tidak dilakukan secara sepihak. Mensos menjelaskan pembahasan melibatkan Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Inspektorat Jenderal (Irjen), hingga Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, sebelum akhirnya dibawa ke DPR RI untuk disetujui.

Setelah pagu ditetapkan, langkah berikutnya adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai instrumen kendali kewajaran harga.

Dalam tahap ini, Kementerian Sosial melakukan survei pasar yang luas, mulai dari e-commerce hingga pasar ritel, dengan tetap memprioritaskan komponen dalam negeri.

"Kami memperhatikan betul bahan dan kualitas, terutama komponen dalam negeri. Ini syarat mutlak untuk memprioritaskan produksi nasional. Setelah itu, baru dibahas bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim pokja pengadaan," tambahnya.

Baca Juga

Mensos Klarifikasi Polemik Sepatu Sekolah Rakyat, Sebut Foto Viral di Medsos Salah Alamat

Terkait mekanisme lelang, Gus Ipul memastikan prosesnya berjalan kompetitif melalui e-purchasing atau tender cepat. Tahapan evaluasi mencakup aspek administrasi, teknis, harga, hingga negosiasi untuk memastikan negara mendapatkan harga terbaik tanpa mengorbankan kualitas fasilitas siswa. Guna memastikan tidak ada penyimpangan, Kementerian Sosial juga menggandeng berbagai lembaga pengawas eksternal.

Selain pengawasan internal dari Irjen, Mensos secara khusus meminta pendampingan dari LKPP, Kejaksaan, Kepolisian, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Sebagai contoh, pemenang tender mendapatkan harga sekian, ditambah pajak menjadi sekitar Rp640.000. Seluruh proses dilakukan dengan sangat berhati-hati sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Gus Ipul merinci salah satu contoh pengadaan kebutuhan siswa.

Gus Ipul menyampaikan pesan tegas terkait komitmen antikorupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan dirinya dan Wakil Menteri Sosial tidak akan mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa dalam bentuk apa pun.

"Kami sudah bertekad menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan penyimpangan anggaran. Sudah tidak zamannya lagi otak-atik APBN atau kongkalikong di dalam kementerian. Jika ada pelanggaran, kami akan menjadi pihak pertama yang melaporkannya ke penegak hukum," tegasnya.

Mensos menyatakan kesiapannya untuk terus diaudit, baik oleh BPKP, BPK, maupun masyarakat luas. Ia meyakini bahwa transparansi adalah kunci utama dalam menjalankan amanah negara di sektor pendidikan dan sosial bagi siswa Sekolah Rakyat.