Hendra Wardana: Jangan Cuma Berani Lawan MSCI, Benahi Pasar Modal!

JAKARTA, investortrust.id – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak takut terhadap penyedia indeks global MSCI perlu diiringi pembenahan pasar modal. Transparansi kepemilikan saham, akurasi perhitungan free float, dan penegakan hukum menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera diselesaikan.

Analis pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana mengatakan, Indonesia tidak perlu gentar menghadapi MSCI. Namun, pemerintah dan otoritas pasar modal tidak boleh mengabaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian investor global. “MSCI bukan sedang melawan Indonesia, apalagi menentukan apakah perekonomian kita masih layak tumbuh atau tidak,” kata Hendra kepada media, dikutip Kamis (22/10/2026).

Menurut Hendra, tantangan utama pasar modal Indonesia saat ini adalah memenuhi standar internasional, terutama terkait transparansi, keterbukaan informasi kepemilikan saham, dan kewajaran transaksi perdagangan. “Jadi, yang perlu kita hadapi bukan MSCI-nya, melainkan persoalan mendasar di pasar modal kita yang selama ini menjadi sumber keraguan investor,” tuturnya.

Baca Juga

Indonesia Tidak Takut MSCI, Tetapi Harus Berani Membenahi Pasar Modalnya

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang kuat, besarnya kapitalisasi pasar, serta bertambahnya jumlah investor domestik belum cukup untuk memastikan pasar modal Indonesia memenuhi standar internasional.

Investor global juga mempertimbangkan kejelasan pemilik saham, jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan kepada publik, serta kewajaran pembentukan harga di pasar.

Dalam hal ini, transparansi kepemilikan dan akurasi perhitungan free float menjadi faktor penting untuk memastikan investor dapat bertransaksi secara adil tanpa menghadapi ketimpangan informasi. Apabila suatu saham tercatat memiliki free float besar, tetapi kepemilikannya terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga saham tersebut tidak benar-benar tersedia untuk diperdagangkan, keandalan data dan mekanisme perdagangan di pasar modal Indonesia dapat dipertanyakan.

Hendra menilai, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dipandang dari sudut harga diri atau kedaulatan ekonomi. Indonesia memang memiliki kewenangan menentukan kebijakan pasar modalnya sendiri, tetapi upaya menarik investasi global harus dibarengi penerapan aturan yang transparan, konsisten, dan kredibel.

MSCI memiliki metodologi tersendiri dalam menentukan klasifikasi pasar dan menyusun indeks yang menjadi acuan investor institusi global. Karena itu, apabila terdapat indikator yang belum terpenuhi, Indonesia perlu merespons melalui pembuktian dan perbaikan nyata, bukan sekadar pernyataan penolakan. “Justru keberanian yang sesungguhnya adalah berani mengevaluasi kekurangan sendiri dan melakukan pembenahan, bukan hanya menunjukkan sikap keras terhadap pihak yang menyampaikan evaluasi,” terang dia.

Net Sell Saham Rp119 Triliun

Tekanan di pasar saham belakangan ini turut memperlihatkan pentingnya memulihkan kepercayaan investor. Pada perdagangan Rabu (21/10/2026), investor asing masih membukukan penjualan bersih atau net sell sekitar Rp527 miliar. Secara kumulatif, net sell asing sepanjang tahun berjalan mencapai sekitar Rp119 triliun.

Meski demikian, Hendra mengingatkan bahwa keluarnya dana asing tidak semata-mata dipicu persoalan MSCI. Pergerakan investasi asing juga dipengaruhi dinamika global, nilai tukar rupiah, suku bunga, serta prospek perekonomian. Kendati demikian, besarnya arus modal keluar menunjukkan bahwa pemulihan kepercayaan investor perlu menjadi perhatian serius.

Baca Juga

Menko Airlangga: Ada Riak MSCI, Ekonomi Makro Indonesia Tetap Positif

Jika Indonesia benar-benar diturunkan dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market, investor yang menggunakan indeks Emerging Market sebagai acuan investasi berpotensi mengurangi atau menyesuaikan kepemilikan saham Indonesia. Perubahan tersebut berpotensi memicu tekanan jual, mengurangi likuiditas perdagangan, dan meningkatkan persepsi risiko terhadap aset domestik. Dalam situasi tertentu, dampaknya juga dapat meluas ke nilai tukar rupiah, pasar obligasi pemerintah, hingga biaya pendanaan perusahaan.

Reformasi Pasar Modal Jadi PR Besar

Indonesia masih memiliki waktu hingga keputusan final MSCI yang dijadwalkan pada Juni 2027 untuk menunjukkan kemajuan reformasi pasar modal secara konkret. Hendra menilai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan pemerintah perlu mempercepat pengungkapan data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, termasuk informasi mengenai hubungan afiliasi dan pemilik manfaat akhir.

Selain itu, perhitungan free float perlu diperbaiki agar saham yang menjadi bagian dari indeks benar-benar mencerminkan kepemilikan publik yang tersedia untuk diperdagangkan.

Penindakan terhadap dugaan manipulasi harga dan perdagangan terkoordinasi juga perlu diperkuat melalui penegakan aturan yang tegas, konsisten, dan berbasis bukti tanpa tebang pilih. Adapun rencana peningkatan batas minimum free float menjadi 12,5% maupun 15% dinilai sebagai langkah penting untuk memperbaiki kualitas pasar. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan daya serap pasar agar penambahan pasokan saham tidak menimbulkan tekanan harga berlebihan.

Baca Juga

BEI Resmi Evaluasi IHSG, Saham HSC Tak Lagi Masuk Perhitungan Mulai 2 November 2026

Hendra menambahkan, setiap kebijakan reformasi perlu dilengkapi jadwal pelaksanaan yang jelas, hasil yang dapat diverifikasi, serta penegakan aturan yang konsisten. “Pada akhirnya, saya melihat persoalan MSCI ini sebagai momentum untuk memperbaiki fondasi pasar modal Indonesia. Kita tidak boleh menggantungkan kepercayaan investor hanya pada pernyataan politik, pertumbuhan ekonomi, atau besarnya pasar domestik,” bebernya.

Ia menekankan, pemulihan kepercayaan investor membutuhkan keterbukaan informasi, kepastian regulasi, tata kelola yang baik, dan penegakan hukum yang kredibel. Menurut Hendra, sikap tegas pemerintah dalam menghadapi penilaian pihak luar perlu diimbangi keterbukaan untuk mengevaluasi kekurangan di dalam negeri. Dengan demikian, tujuan reformasi tidak sebatas mempertahankan status Emerging Market, tetapi juga membangun pasar modal yang dapat dipercaya oleh investor domestik maupun global.

Pembenahan yang dilakukan secara serius dinilai akan memberikan manfaat lebih luas daripada sekadar mencegah penurunan klasifikasi MSCI. Sebaliknya, jika respons hanya berfokus pada bantahan tanpa menyelesaikan persoalan transparansi, pasar modal Indonesia berisiko menanggung dampak negatifnya. “Kita tidak perlu takut terhadap MSCI, tetapi kita harus serius memperbaiki hal-hal yang membuat investor meragukan pasar modal kita,” terang Hendra.