Masyita Crystallin Ditunjuk Jadi Head of Economic & ESG Strategic Positioning Danantara
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Keuangan merilis akhir masa tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), Masyita Crystallin. Masyita melanjutkan pengabdian sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero), efektif sejak 11 Februari 2026.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan penugasan Masyita merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional.
"Dengan pengalaman panjang di bidang makro-keuangan, stabilitas sistem keuangan, serta pengembangan kebijakan sektor keuangan berkelanjutan, Masyita Crystallin diharapkan dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), dan strategi investasi jangka panjang," kata Deni, dalam keterangan resminya, Jumat (13/2/2026).
Baca Juga
Ini 5 Perusahaan Asal China yang Lolos Tender Proyek Waste-to-Energy Danantara
Selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, Masyita berperan dalam berbagai agenda reformasi sektor keuangan, termasuk penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan domestik, serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Alih tugas ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas, serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia.
Baca Juga
Danantara Kerahkan PT PAL dan Jaladri Dukung Ekosistem Kampung Nelayan
"Seluruh proses transisi dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prinsip good governance," ujar dia.
Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Masyita selama mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal SPSK, serta meyakini bahwa peran barunya akan semakin memperkuat orkestrasi kebijakan dan investasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

