Indef Kritik Porsi Jumbo MBG di RAPBN Tahun 2026

JAKARTA, investortrust.id - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras, memberikan kritik terhadap porsi jumbo alokasi program makan bergizi gratis (MBG) pada RAPBN Tahun 2026 yang mencapai Rp 335 triliun. Adapun di RAPBN Tahun 2026, program MBG menyasar sebanyak 82 juta penerima manfaat dengan 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menyoroti dalam RAPBN Tahun 2026, program MBG mengambil sekitar 44,2% alokasi anggaran untuk sektor 2026. Ia menyayangkan anggaran jumbo itu semestinya dapat dialokasikan untuk permasalahan yang lebih mendesak seperti kesejahteraan guru hingga perbaikan infrastruktur sarana pendidikan.

"Ini sangat tidak mencerminkan penyelesaian permasalahan yang urgent, yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru, karena tadi mengambil sangat banyak anggaran pendidikan di tahun depan," katanya dalam diskusi publik yang digelar secara daring oleh Indef, Kamis (4/9/2025).

Selain itu, ia juga menyoroti adanya alokasi untuk MBG pada pos anggaran sektor kesehatan. Ia menguraikan, terdapat alokasi sebesar Rp 24,7 triliun untuk makan bergizi bagi 7,4 juta penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil/menyusui dan balita. Angka ini memakan 10,1% anggaran pos kesehatan pada RAPBN Tahun 2026.

"Padahal kalau kita cek di anggaran MBG ini 82,9 juta orang itu sebenarnya sudah mencakup ibu hamil dan anak bayia. Lantas, kenapa ada anggaran lain, makanan bergizi pula, di porsi anggaran kesehatan? Apakah ini nanti jadi tidak tumpah tinggi antara anggaran kesehatan dengan anggaran pendidikan?," ungkapnya.

Ia menyebut, pemerintah setidaknya dapat menghemat sebesar Rp 24,7 triliun apabila mengurai sasaran penerima manfaat MBG yang tersebar di sejumlah pos anggaran, seperti pendidikan dan kesehatan. Ia berharap agar pemerintah bersama DPR dapat mencermati postur RAPBN Tahun 2026 yang saat ini pembahasannya masih bergulir.

Tidak sampai disitu, ia juga mengungkap program MBG pada dasarnya juga didukung oleh pos pembangunan desa, koperasi, dan UMKM dalam RAPBN Tahun 2026 yang berjumlah Rp 181,8 triliun. Dari anggaran Rp 181,8 triliun itu, ia menemukan adanya pemberdayaan pelaku usaha dalam mendukung program MBG.

Baca Juga

Indef Minta Prabowo Stop Sementara Program MBG

"Mungkin untuk pelatihan, edukasi, sosialisasi, sehingga ini juga masuk. Jadi memang secara realnya program MBG ini sebenarnya memakan anggaran sangat besar, artinya lebih dari yang tertera di sini sebesar Rp 335 triliun," jelasnya.

Magister University College London itu menghitung, setidaknya ada sekitar Rp 360 triliun anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program MBG yang tertera dalam RAPBN Tahun 2026. Artinya, kata dia, program MBG telah menyerap hampir 10% total belanja pada RAPBN Tahun 2026.

"Rp 360an triliun hampir 10% dari total belanja RAPBN 2026 yang sebesar Rp 3.700an triliun, hanya untuk satu program. Sementara itu banyak program-program lainnya," tutur dia.

Postur RAPBN Tahun 2026 yang Ideal

Ekonom Senior Indef, Aviliani, pada kesempatan yang sama mengungkap bagaimana semestinya pemerintah membentuk postur RAPBN Tahun 2026 yang lebih ideal. Ia mengimbau agar pemerintah lebih serius menaruh perhatian pada isu kesenjangan.

Ia menguraikan, setidaknya saat ini terdapat struktur lapisan masyarakat yang terdiri dari kelas atas, kelas menengah atas, kelas menengah bawah, dan kelas bawah. Sayangnya, program-program bantalan sosial pemerintah umumnya hanya menyasar kelas bawah.

"Kebijakan di dalam RAPBN seharusnya memang sudah harus ada keperbihakan di dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Apapun itu harus dikaitkan dengan mereka (kelas menengah bawah)," kata Aviliani.

Petinggi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu menjelaskan, lapisan kelas menengah bawah menjadi sulit lantara selain harus menghadapi ancaman inflasi kebutuhan dasar, mereka hampir tidak tersentuh bantalan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) hingga fasilitas BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah.

Menurut Aviliani, kelas menengah bawah saat ini tengah menghadapi fenomena yang disebut dengan makan tabungan atau mantab. Sehingga ia meyakini, situasi sulit ini kemudian dapat menjadi pemantik adanya gelombang gerakan sosial seperti yang terjadi pada pekan terakhir Agustus 2025.

"Pemerintah sudah mulai harus menyadari bahwa akar masalah yang saat ini harus diselesaikan jangka pendek dan tidak bisa ditawar-tawar adalah bagaimana daya beli masyarakat ini bisa kembali normal," ungkapnya.

Lebih jauh ia mendorong agar postur RAPBN Tahun 2026 dapat mendukung terjaganya daya beli masyarakat, utamanya kelompok kelas menengah. Selain itu, ia pun berharap agar ke depan RAPBN Tahun 2026 juga memperhatikan dukungan penguatan terhadap masyarakat yang bekerja pada sektor informal.

"Bagaimana sektor informal juga punya pendapatan dan mereka itu paling banyak di sektor UMKM sebenarnya. Baik mereka bekerja sendiri maupun bekerja dengan orang-orang di sekitarnya itu lebih banyak di UMKM. Makanya saya melihat program-program pemerintah yang ada ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan mereka untuk meningkatkan pendapatan," jelasnya.