Ini Alasan Pemerintah Tetapkan Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan mengenai pertumbuhan ekonomi untuk 2026 yang sebesar 5,4%. Salah satu komponen yang dilihat untuk memacu pertumbuhan ekonomi ini yaitu investasi.

“Kalau dilihat dari investasi yang lebih bagus dan kemampuan untuk kreatif investasi lebih banyak,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Sri Mulyani mengatakan akan memberikan insentif kepada daerah untuk mendorong investasi yang lebih baik hingga tingkat daerah. Selain itu pemerintah berupaya untuk mendorong peningkatan iklim usaha yang lebih baik ke depan.

“Sehingga tidak hanya inflasinya yang rendah, tapi pertumuhan dan investasi meningkat,” kata dia.

Baca Juga

Celios Minta Data Pertumbuhan Ekonomi Diaudit PBB, Kemenko Perekonomian: Metodologinya Ada

Sementara itu, komponen ekspor yang tumbuh akan terus dipantau. Ini karena ada beberapa kerja sama ekonomi yang akan mendivesifikasi tujuan ekspor Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan akan terus memantau pertumbuhan ekonomi yang didorong dari kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Sektor ini akan didukung oleh kekayaan alam Indonesia berupa mineral kritis.

“Jadi kita juga berharap ekspor dan hilirisasi akan memiliki kontribusi cukup banyak. Dari sisi growth sekitar 4,4%” kata dia.

Direktur Jenderal Strategi dan Ekonomi Fiskal (DJSEF) Febrio Kacaribu mengatakan terdapat delapan sektor prioritas yang akan digerakkan pemerintah. Delapan sektor tersebut antara lain, ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dari desa.

“Tadi kita sebutkan tentang koperasi desa dan kelurahan (Kopdes) Merah Putih, kita juga sebutkan tentang pertumbuhan investasi dan perdagangan internasional, termasuk sektor perumahan,” ujar dia.

Baca Juga

Jaga Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2025, Pemerintah Fokus Dorong Konsumsi Rumah Tangga 

Sektor perumahan sendiri memiliki target yang besar pada 2026. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mencantumkan target untuk membangun 770.000 rumah yang akan mendapat dukungan dari APBN.

“Ada sekitar 350.000 (unit) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan FLPP. Ada 400.000 rumah yang sifatnya bantuan swadaya untuk stimulan bagi rumah di desa, kota maupun pesisir,” kata Febrio.

Selain itu, ada sekitar 40.000 unit rumah yang mendapat PPN DTP 100% untuk rumah dengan harga Rp 2 miliar. “Jadi sektor itu akan cukup besar,” jelas dia.