Program Rumah untuk Setiap Keluarga, Transformasi Besar bagi Bangsa  Indonesia

JAKARTA, Investortrust.id— Program pemerintah tentang kepemilikan rumah bagi setiap keluarga merupakan sebuah transformasi besar bagi bangsa Indonesia. Para pengembang perlu terlibat penuh dalam menyediakan rumah kecil dengan harga terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Memiliki rumah adalah investasi manusia. Hanya di rumah layak huni milik sendiri, meski kecil, anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang sehat jiwa dan raga. Sedang masyarakat yang memiliki penghasilan tetap diimbau membeli rumah, baik untuk hunian sendiri maupun untuk investasi masa depan.

"Perumahan terjangkau bukanlah hak istimewa, melainkan kebutuhan dasar manusia," kata Dr IrJonathan Parapak, Rektor Universitas Pelita Harapan di Lippo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta, Kamis (12/06/2025). Di hadapan media, pengembang,dan pejabatKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), ia menjelaskan, perumahan yang terjangkau bukan hanya tentang tempat tinggal, tapi juga tanggung jawab dalam memberikan harapan dan kesempatan kepada  keluarga.

Untuk masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, rumah adalah investasi menjanjikan untuk masa akan datang. Jumlah penduduk terus bertambah, sedang tanah tidak bertambah. Ketika dolar AS, mata uang kuat dunia,  mengalami depresiasi dan harga komoditas jatuh, demikian Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James T. Riady, properti menjadi instrumen investasi yang menguntungkan. Investasi di properti memberikan return tinggi pada masa akan datang.

Sedang masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah jutaan rumah tangga yang belum memiliki rumah. Idealnya, setiap rumah tangga menghuni rumah sendiri. Pemerintahan Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan tiga juta rumah per tahun dengan fokus utama rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini perlu didukung oleh semua pihak, terutama pengembang dan perbankan.

Terlalu banyak keluarga di Indonesia saat ini  yang hidup tanpa memiliki rumah yang layak huni. Mereka hidup berdesakan dalam dalam gubuk darurat atau kamar sewaan kecil, tanpa privasi, tanpa kenyamanan, dan tanpa rasa memiliki. Bagi mereka, musim penghujan dan musim kemarau sama susahnya. Setiap musim hujan mereka khawatir akan datangnya banjir yang bisa menyapu semuanya. Sedang pada musim kemarau, mereka hawa panas menembus dinding rumah ruang yang sempit.

Kita bisa membayangkan bagaimana  menjadi orang tua di tempat seperti itu. Orang tua yang mencoba membesarkan anak-anak di ruangan kecil tanpa jendela. Tidak ada tempat bagi mereka untuk belajar. Tidak ada tempat yang aman untuk tumbuh. Mereka hidup dalam ketidakpastian yang tak berujung. Karena hidup di rumah kecil-pengap  yang bukan milik sendiri  kapan saja bisa disuruh pergi oleh pemilik lahan. Kalau pun tidak disuruh pergi, rumah yang rapuh bisa runtuh kapan saja.

Rumah menunjukkan martabat seseorang. Meski kecil, jika itu milik sendiri, pemilik rumah memiliki martabat sebagai manusia.  Rumah tidak sekadar bangunan, melainkan penentu martabat seseorang dan fondasi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Karena itu, setiap rumah tangga Indonesia harus memiliki rumah sendiri. Program tiga juta rumah yang digulirkan pemerintah perlu didukung.

Apa arti rumah kecil bagi anak  masyarakat berpenghasilan rendah? Pertama, rumah kecil yang terjangkau dengan atap yang kokoh memberikan rasa aman kepada  anak-anak. Mereka dapat  dapat tidur nyenyak di malam hari. Kedua, meski  kecil, rumah adalah  komunitas kecil yang aman bagi anak-anak. Mereka dapat bermain dengan aman, jauh dari jalanan yang berbahaya. Ketiga, memiliki rumah dengan  pintu yang bisa dikunci memberikam mereka rasa aman.

Di hadapan awak media, para pengembang, dan pejabat Kementerian PUPR‑PKP, Chairman Grup Lippo, James Riady di Lippo Mall Nusantara, (12/6/2025) menegaskan bahwa perumahan kecil yang terjangkau bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi cerdas bagi masa depan Indonesia. Sebuah investasi pada martabat, kesempatan, dan kemakmuran bersama.

Perumahan terjangkau membawa harapan karena memungkinkan keluarga membangun akar di komunitasnya, menegaskan bahwa mereka penting dan impian mereka pantas diinvestasikan. Seperti diungkap seorang warga Bekasi, “Rumah kecil dapat mengubah hidup. Dulu aku cemas saat hujan; sekarang pikiranku tertuju pada sekolah anak‑anak dan masa depan mereka.” Pernyataan itu menggambarkan suasana psikologis yang muncul ketika tersedia sebuah hunian yang layak yang mampu melindungi penghuninya.  

Backlog Perumahan

Indonesia sendiri masih menghadapi kesenjangan,  lebih dari 12 juta keluarga tinggal di hunian tidak layak, sementara angka resmi Kementerian PKP menyebut masih terjadi backlog 9,9 juta. Sedangkan Wamen Kementerian Perumahan dan Permukiman, Fahri Hamzah sempat mengungkap data backlog perumahan mencapai 15 juta unit.

"Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta," ujar Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025 di Jakarta  beberapa waktu lalu (21/4/2025). Artinya, saat ini masih banyak warga yang  berdesakan di ruang sempit perumahan yang tidak memadai, berjuang di tempat tinggal yang penuh sesak, dan tidak aman.

Untuk itu sebuah program perumahan terjangkau karenanya mendesak diselenggarakan agar setiap keluarga, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah, bisa mendapatkan rumah aman dan terjangkau. 

Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. Ir. Jonathan Parapak, menegaskan,  “Perumahan terjangkau bukanlah hak istimewa; itu kebutuhan dasar manusia. Ini tentang memberi keluarga harapan dan kesempatan.”

Pemerintah sejatinya telah menggelar program 3 juta rumah dalam setahun, sebagai bentuk upaya membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak. Program ini pun semakin dipertajam dengan sasaran masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Program perumahan terjangkau bekerja di tiga lini. Pertama, memperluas akses rumah layak bagi keluarga berpenghasilan rendah dan rentan. Kedua, menahan laju permukiman kumuh dengan menyediakan opsi formal terjangkau. Ketiga, meningkatkan kesehatan serta keselamatan publik melalui lingkungan yang lebih baik.

Digelarnya program perumahan dengan harga terjangkau bukan belanja sosial semata, tapi juga memutar perekonomian. Setidaknya dalam satu kesempatan Menteri PKP Maruarar Sirait pernah mengemukakan bahwa sektor konstruksi‑properti menyumbang Rp 2.349 triliun hingga  Rp2.865 triliun per tahun, atau sekitar  14%‑16% PDB nasional.

Proyek konstruksi  dipastikan menciptakan lapangan kerja dan peluang kerja, dari tenaga kerja terampil hingga pemasok lokal, hingga mendukung ekonomi lokal lewat meningkatnya permintaan akan bahan, layanan, dan infrastruktur. Tak hanya itu, sektor perumahan dan konstruksi juga akan mampu menarik investasi dari pihak swasta, begitu  pemerintah dengan berani memimpin dan melangkah dengan kebijakan, insentif, atau subsidi yang tepat. Pengembangan sektor perumahan akan mampu membuka kemitraan sektor swasta dan mendorong investasi lebih lanjut di sektor perumahan dan infrastruktur.

Bila dikelola baik, perumahan terjangkau menjadi motor pertumbuhan kota yang berkelanjutan. Ia menekan ekspansi pemukiman kumuh, meminimalkan kemacetan, dan mendukung target pembangunan berkelanjutan Indonesia. Sebuah pilar utama kemajuan nasional, memastikan setiap orang Indonesia memiliki tempat yang aman untuk disebut rumah.

Masih menurut James Riady, permasalahan perumahan di Indonesia bukan sekadar soal ketersediaan fisik hunian, melainkan juga soal keadilan sosial, kualitas hidup, dan masa depan bangsa. Dalam konteks ini, program perumahan yang terjangkau memainkan peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara, kota yang lebih tertata, serta ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif. 

Program perumahan yang terjangkau, kata James, mendorong terciptanya kesetaraan yang lebih besar dalam masyarakat. Pertama, program ini akan sanagt membantu  keluarga berpenghasilan rendah yang tidak mampu bersaing di pasar perumahan bebas. Dengan memberikan akses terhadap hunian yang layak, negara menyamakan kedudukan seluruh warga dalam hal hak atas tempat tinggal.

Kedua, akses terhadap perumahan yang layak merupakan faktor penting dalam memutus rantai kemiskinan. Ketika keluarga memiliki tempat tinggal yang aman dan sehat, mereka dapat mengalokasikan energi dan sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi.

Ketiga, penyediaan hunian yang memadai juga dapat mencegah ketidakstabilan sosial. Permukiman kumuh dan hunian yang tidak layak kerap menjadi pemicu ketidakpuasan dan keresahan sosial yang dapat berkembang menjadi konflik. Dengan demikian, program ini juga berperan sebagai strategi preventif terhadap potensi gejolak sosial.

Mendukung Perencanaan Kota dan Pembangunan Berkelanjutan

Pertumbuhan perkotaan yang tidak terencana telah menimbulkan berbagai masalah seperti penyebaran permukiman liar, kemacetan lalu lintas, dan kerusakan lingkungan. Program perumahan terjangkau yang dirancang dengan perencanaan matang dapat menjadi solusi nyata untuk tantangan tersebut.

Pertama, perumahan terjangkau mendukung urbanisasi yang berkelanjutan dengan cara mengintegrasikan kawasan hunian baru ke dalam wilayah yang sudah terhubung dengan transportasi umum, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya.

Kedua, program ini mendorong pembangunan kota yang kompak dan layak huni. Dengan menghindari persebaran permukiman yang tak terkontrol dan mengadopsi prinsip desain yang ramah lingkungan, kota-kota Indonesia dapat berkembang secara lebih manusiawi dan efisien. Ketiga, seluruh upaya ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya  perihal Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan.

Selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Pemerintah Indonesia telah menetapkan perumahan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Program Sejuta Rumah merupakan manifestasi nyata dari komitmen politik negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Perumahan yang terjangkau tidak hanya memperluas capaian program tersebut, tetapi juga memastikan inklusivitas dengan memprioritaskan keluarga yang paling membutuhkan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi fisik semata, tetapi juga dari aspek pemerataan dan kesejahteraan sosial.

Agar program perumahan terjangkau berjalan efektif, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif dan terukur. Beberapa pilar penting dalam pelaksanaan program ini meliputi:

1. Dukungan lahan dan infrastruktur dari pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan tidak terkendala masalah legalitas atau ketersediaan fasilitas dasar.
2. Insentif langsung berupa subsidi dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga rendah agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses kepemilikan rumah.
3. Kemitraan publik-swasta yang sehat dan transparan untuk membagi risiko, mempercepat pembangunan, dan mengintegrasikan keahlian dari berbagai pihak.
4. Sistem kelayakan yang adil dan transparan agar distribusi bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
5. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan—termasuk masyarakat penerima manfaat—dalam perencanaan dan pelaksanaan, untuk memastikan kesesuaian kebutuhan serta membangun rasa kepemilikan.

Investasi Sosial dan Ekonomi untuk Masa Depan

Perumahan terjangkau bukan hanya soal membangun bangunan fisik, tetapi juga tentang membangun manusia dan masa depan bangsa. Dengan mengatasi defisit perumahan melalui kebijakan, subsidi, dan insentif yang terarah, Indonesia dapat memberdayakan jutaan keluarga untuk hidup lebih stabil dan sejahtera.

Program perumahan terjangkau juga akan memperkuat perekonomian melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan aktivitas sektor konstruksi, membangun komunitas yang sehat, inklusif, dan tangguh terhadap krisis.

Investasi pada perumahan adalah investasi pada orang tua yang bekerja keras untuk anak-anak mereka. Ini adalah investasi pada generasi muda yang akan tumbuh dengan stabilitas, lingkungan yang mendukung, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.  

Dengan berinvestasi dalam perumahan yang terjangkau, Indonesia sedang menanam fondasi bagi komunitas yang lebih kuat, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan.

Grup Lippo sendiri telah memiliki mock up atau rancangan rumah layak huni bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Di Lippo Mall Nusantara, Grup Lippo memamerkan mock up rumah subsidi  tipe satu kamar yang bisa ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 100 juta.  

Lippo menawarkan dua tipe rumah yang menjadi percontohan, yakni tipe dua kamar tidur dengan luas bangunan 23,4 meter persegi dan satu kamar tidur seluas 14 meter persegi. James menjelaskan rumah dengan harga paling rendah, cicilannya hanya Rp 600 ribu per bulan dengan bunga flat.