UNCTAD Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2% pada 2025
JAKARTA, investortrust.id - United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 dalam laporan Trade and Development Report 2024. Dalam laporan tersebut UNCTAD meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan 5,2%.
“UNCTAD memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh kuat pada 2025 dengan prospek suku bunga yang lebih rendah serta konteks eksternal yang membaik sehingga menopang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%” tulis laporan tersebut diakses, Jumat (27/12/2024).
Sementara itu, UNCTAD memperkirakan bahwa Indonesia akan terus tumbuh pesat pada 2024 sebesar 5,1%. Ramalan ini muncul karena konsumsi swasta yang menjadi tumpuan utama pertumbuhan mengalami peningkatan.
UNCTAD mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang menaikkan BI Rate di level 6% pada April 2024 dan mempertahankannya pada Desember 2024. Langkah ini sebagai bentuk menghindari perbedaan suku bunga yang signifikan dengan Amerika Serikat (AS).
Baca Juga
Catatan Akhir Tahun: Strategi Industri Kunci Sukses Pertumbuhan Ekonomi 8%
“Perbedaan tersebut dapat memberikan tekanan lebih lanjut terhadap rupiah, yang secara historis sangat sensitif terhadap jalur suku bunga yang berbeda,” bunyi laporan tersebut.
Menurut UNCTAD, peningkatan pengeluaran fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan skema bantuan sosial membantu mendukung pertumbuhan. Selain itu, peningkatan kedatangan wisatawan mendorong ekspor jasa.
“Sementara peningkatan volume ekspor logam dasar, terutama nikel, meningkatan neraca sektor eksternal,” tulis laporan tersebut.
Meski demikian, UNCTAD meminta World Trade Organization (WTO) untuk meninjau ulang aturan mengenai subsidi industri dan hambatan perdagangan. Langkah ini untuk memungkinkan askes pasar dan persaingan yang adil untuk mendukung eksportir bahan mentah dan menambah nilai tambah ekspor.
“Berdasarkan pendekatan yang ada, upaya Indonesia untuk mendorong lebih banyak peleburan bijih nikel dan kromium lokal dibutuhkan untuk perluasan produksi baterai serta produksi lokal baterai, sebagai jenis skenario atas perselisihan WTO,” kata laporan itu.