Kesatupaduan Organisasi Kabinet dan BUMN

Oleh Defiyan Cori,
Ekonom Konstitusi

INVESTORTRUST.ID - Dalam sebuah percakapan bersama kolega yang membahas soal penempatan seseorang di sebuah organisasi (job placement), tiba-tiba muncul istilah "siapa cantolan atau gantungan anda" agar bisa masuk? Tentu saja, pertanyaan ini aneh secara teori organisasi dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang diajarkan berbagai kampus perguruan tinggi (PT).

Sebab, selama ini, ilmu pengetahuan terkait penempatan personalia pada suatu organisasi umunnya selalu mendasarkan pada aspek kualifikasi dan kompetensi pribadi (personal). Dengan demikian, seseorang yang ditempatkan pada posisi tertentu dalam sebuah organisasi diharapkan telah memiliki kapasitas (kemampuan) dan kapabilitas (kecakapan/keahlian). 

Lalu apa hubungan dengan 'cantolan' dan 'tali gantungan' yang dimaksud salah seorang kolega itu? Apakah 'cantolan' dan 'tali gantungan' itu berasosiasi dengan suatu jaminan (garansi) dari seseorang atau sekelompok orang?

Bagaimanakah manfaat dan dampak dari jaminan personalia itu dengan akomodasi struktur organisasi dan manajemen suatu kabinet dan badan usaha milik negara (BUMN)? Tulisan ini mencoba menganalisa secara ringkas fenomena perilaku organisasi dan manajemen yang berkembang dalam kabinet dan BUMN pemerintahan Republik Indonesia, pascareformasi tahun 1998.

Baca Juga

Pendapatan Negara dari Dividen BUMN 2024 Capai Rp 85,5 Triliun, Meningkat Jadi Rp 90 Triliun di 2025

Kesamaan Kepentingan dan Tujuan
Presiden Ke-8 Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto tercatat dilantik dan diambil sumpah jabatannya di hadapan Sidang Paripurna Majelis Permusyaratan Rakyat (SP-MPR), pada 20 Oktober 2024. Sehari setelah itu (21 Oktober 2024), ia melantik para menterinya berjumlah 48 orang, wakil menteri (wamen) dan setingkatnya 56 orang, serta pejabat setingkat menteri 5 orang. 

Total jajaran pembantu presiden RI berjumlah 109 orang (di luar badan dan staf ahli/utusan khusus), sebuah organisasi yang tak hanya gemuk, tapi supergemuk. Pertanyaannya, selain pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden RI, secara rasional atau akal sehat apakah organisasinya mampu bekerja efektif dan efisien?

Menurut banyak ahli organisasi, salah seorang di antaranya Stephen P Robbins, organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan dengan batasan-batasan yang relatif dapat diidentifikasi dan bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Stephen P Robbins juga menyatakan, desain organisasi mengakui adanya kebutuhan untuk mengoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal, sedangkan struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan mendukung pencapaian tujuan. Atas dasar inilah, organisasi kabinet yang dinamakan Merah Putih dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai visi misi Asta Cita-nya.

Sebelum para pembantu Presiden RI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka ada dua kegiatan pembekalan (up grading) yang telah diberikan dalam rangka kesatupaduan (team work) untuk mencapai kepentingan tujuan bersama tersebut. Sebelum pelantikan, pada 16-17 Oktober, pembekalang di Hambalang mendatangkan narasumber asing seperti Riaz Shah, Michael Housman, Maryam Hussain, dan Richard Abbey. Pada pembekalan di Hambalang ini, para calon menteri dan wamen diberikan pengetahuan kognitif dengan tema pemerintahan yang bersih dan antikorupsi, geopolitik, geostrategis, serta strategi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembekalan kedua pascapara menteri dan wamen dilantik pada 24-27 Oktober 2024 di Magelang, yang lebih menekankan pada soal stamina dan kedisiplinan.

Baca Juga

Wamenkeu Suahasil Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2025 Lebih Tinggi dari Asumsi APBN 5,2%

Sejauh manakah efektifitas organisasi kabinet Presiden RI yang telah diberikan pembekalan materi berkualitas itu atas kesatupaduannya mencapai tujuan Asta Cita secara bersama? Waktu yang akan membuktikan kelak, apalagi pada saat pengambilsumpahan di Sidang Paripurna MPR, Presiden RI telah menekankan dua hal penting bagi para pembantunya, yaitu tidak ada toleransi bagi korupsi dan bekerja untuk rakyat, bukan kerabat.

Pernyataan tersebut diulangi saat pembekalan di Magelang, yang penuh dengan budaya egaliter, bahwa para menteri dan wamen bukan bekerja untuk Prabowo Subianto, tapi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mungkinkah dengan portofolio kabinet yang personalianya sebagian besar berasal dari para ketua umum partai politik (ketum parpol), atau terkait dengan elite parpol, akan tercipta komitmen Presiden RI tersebut? Secara nalar atau 'rasa-rasanya' tidak mungkin!

Meski begitu, tentu, publik akan menunggu pembuktiannya melalui berbagai fakta kinerja para menteri dan wamen bekerja sama memenuhi komitmen pemerintahan yang bersih, antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mencapai tujuan Asta Cita. Meski, publik meragukan komitmen tersebut akan tercapai berdasar rekam jejak personalia kabinet yang sebagian besar berasal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, publik patut mengapresiasi langkah yang akan diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap para pembantunya, jika tidak memenuhi komitmen dan loyalitas tunggal (monoloyalitas) serta kesatupaduan dalam mencapai tujuan bersama, Asta Cita. Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang harus diterapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dalam membentuk struktur organisasi dan penempatan personalia jajaran direksi dan komisarisnya.

Lalu, benarkah para menteri dan wamen serta para dewan direksi dan komisaris yang menempati pos kementerian, badan, dan lembaga negara itu tidak bekerja demi kepentingan parpol 'cantolan/tiang gantungan' dan kerabat mereka? Kesatupaduan (team work) dan loyalitas para menteri dan wamen akan diuji dan dicermati oleh masyarakat luas, khususnya konsistensi penerapan ideologi Pancasila dan pengembangan entitas koperasi dan BUMN sesuai perintah Pasal 33 UUD 1945. Dan, seperti apakah evaluasi kinerja yang akan diterapkan Presiden RI, akankah me-reshuffle Kabinet Merah Putih yang supergemuk itu? Kita tunggu gebrakan Presiden Prabowo 1-3 bulan ke depan! (pd)