BI Paparkan 3 Tantangan Stabilitas Sistem Keuangan ke Depan, Ada Gejolak Timur Tengah
JAKARTA, investortrust.id - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung memaparkan tiga tantangan stabilitas sistem keuangan ke depan, termasuk memanasnya geopolitik Timur Tengah.
"Tantangan yang kita hadapi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan harus direpsons. Kita persiapkan, termasuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," kata Juda saat peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 43, di Gubernur BI, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).
Dia mengatakan, tantangan pertama stabilitas sistem keuangan, yaitu dari sisi global. Industri keuangan perlu memanfaatkan siklus suku bunga yang mulai longgar untuk meningkatan pembiayaan terhadap perekonomian Indonesia. "Sebab, tahun-tahun ke depan dibutuhkan pembiayaan ekonomi lebih besar," kata dia.
Baca Juga
Dia mengatakan, kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi keuangan global yang dapat berubah cepat. "Termasuk, risiko geopololitik yang kita saksikan dalam beberapa hari terakhir di Timur Tengah yang tentu berimplikasi ke ekonomi, baik itu harga minyak, value global supply chain dan sebagainya yang tentu ini risiko yang harus dicermati dan dikelola ke depan," ujar dia.
Tantangan kedua, dipaparkan Juda, yaitu peningkatan risiko operasional yang muncul dari digitalisasi keuangan. Digitalisasi membawa manfaat yang besar bagi perekonomian dalam bentuk akses keuangan dan inklusi keuangan yang mendorong perekonomian.
"Tapi kita harus sadari manfaat-manfaat tersebut datangnya bersamaan dengan risiko-risiko baru yang harus kita antisipasi," ucap dia.
Tantangan ketiga, kata Juda, yaitu risiko perubahan iklim. Saat ini, kerentanan perubahan iklim yang muncul tidak hanya terkait risiko fisik, seperti banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, tapi juga mengarah ke risiko transisi seperti penuruna nilai aset berbasis energi fosil. "Ataupun kesulitan pendanaan akibat atlktivitas bisnis yang bersifat brown," kata dia
Penguatan SSK
Dalam buku Kajian Stabilitas Keuangan nomor 43 September 2024, BI menyebut dalam rangka memperkuat ketahanan SSK melalui terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inovasi kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi intermediasi dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan.
Baca Juga
Kebijakan makroprudensial longgar terus dilanjutkan untuk mendukung intermediasi sesuai siklus keuangan melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan optimalisasi pinjaman luar negeri bank yang berbasis risiko melalui kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN).
Penguatan KLM yang efektif diimplementasikan per 1 Juni 2024 mencakup perluasan cakupan sektor serta redistribusi besaran insentif dengan tambahan insentif KLM apabila pertumbuhan kredit bank pada sektor prioritas melebihi median industri.
Sementara itu, kebijakan RPLN yang diimplementasikan pada 1 Agustus 2024 bertujuan memberikan ruang fleksibilitas dalam pengelolaan pendanaan luar negeri jangka pendek bank yang berbasis risiko dan berlandaskan prinsip kehati-hatian (risk-based), dengan turut mempertimbangkan siklus keuangan dan ekonomi.
Baca Juga
Serangan Rudal Iran ke Israel Picu Kenaikan Harga Minyak Dunia
Langkah ini didukung ketahanan sistem keuangan dan optimisme pertumbuhan ekonomi sehingga stabilitas sistem keuangan diprakirakan tetap terjaga.
Outlook pertumbuhan kredit pada akhir tahun 2024 diprakirakan terjaga dalam sasaran 10% hingga 12% dan terus meningkat pada tahun 2025 dalam kisaran 11-13%. Optimisme pertumbuhan kredit turut didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga global pada semester II, yang diprakirakan berdampak positif pada prospek perekonomian global dan domestik, di tengah inflasi dan nilai tukar yang tetap terjaga.