Pejabat dan Pegawai Pindah ke IKN, Menkeu: Kita Akan Temani
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, dirinya akan menemani sejumlah eselon I yang bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski begitu, Sri Mulyani tak memastikan secara detail jadwal kepindahan pejabat Kemenkeu ke IKN.
“Pasti kita temani, kita serius. Nanti kita lihat Kanwil di sana,” kata Sri Mulyani, usai konferensi pers APBN KiTa, Senin (27/5/2024).
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, dia dan tim sekretariat menjadi bagian dari kelompok pertama penghuni IKN. “Sekretaris Jenderal dan tim sekretariat yang akan berangkat duluan ke IKN,” kata Heru.
Heru bilang pihaknya akan terus berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) mengenai besaran kuota pegawai yang akan bertugas di IKN. Saat ini, kata dia, 292 pegawai dan pejabat telah diajukan ke Kemenpan RB.
“Jumlah ini memang masih bergerak naik atau turun, tergantung dari ketersediaan sarana dan prasarana di sana,” ujar dia.
Heru mengatakan Kemenkeu membagi proses kepindahan pegawai dan pejabatnya menjadi dua tahap. Tahap pertama, sebanyak 198 pegawai dan pejabat pada September 2024. Tahap kedua, yaitu kepindahan 94 pegawai dan pejabat pada November 2024.
Untuk tahap pertama, sebanyak 198 pegawai dan pejabat yang diusulkan terdiri dari pejabat setingkat eselon I sebanyak 17 orang, eselon II sebanyak 29 orang, dan setingkat pelaksana sampai eselon II sebanyak 152 orang.
Untuk tahap kedua pada bulan November, sebanyak 94 pegawai-pejabat terdiri dari pejabat setingkat eselon I sebanyak 4 orang, eselon II sebanyak 9 orang, dan setingkat pelaksana sampai eselon III sebanyak 81 orang.
Hingga akhir April 2024 realisasi anggaran IKN yang sudah digelontorkan pemerintah yaitu sebesar Rp 4,8 triliun atau 12,1% dari pagu Rp 39,8 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan klaster infrastruktur sebesar Rp 2,8 triliun dan realisasi klaster non-infrastruktur sebesar Rp 2 triliun. Selama 2022 hingga 2024 pemerintah telah menggelontorkan Rp 72,3 triliun.