Ketahanan Fiskal Terancam, Tantangan Serius Menkeu Baru
JAKARTA, investortrust.id – Kondisi terkini yang memicu pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak mentah menjadi tantangan serius bagi calon menteri keuangan kabinet Prabowo Subianto nanti. Kedua hal tersebut mengancam ketahanan fiskal, sehingga menkeu baru harus disiplin menjaga defisit fiskal maupun rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sekitar 300 rudal dan drone milik Iran berhamburan di langit Israel, Sabtu malam (13/4/2024). Serangan balasan itu menandai memanasnya konflik Iran dengan Israel. Dampaknya, serangan itu mengakibatkan data perekonomian dunia bergejolak. Setelah tekanan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang negara lain, konflik diprediksi akan memicu kenaikan harga minyak dunia dan mengganggu rantai pasok di Selat Hormuz. Kondisi eksternal ini akan mengganggu pemulihan ekonomi Indonesia yang memasuki transisi kepemerintahan.
Wakil Direktur The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan situasi yang berkembang saat ini dapat menjadi rintangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, presiden dan wakil presiden terpilih dalam pilpres 2024, termasuk calon menteri keuangan.
"Saya rasa, karena pemerintahan Pak Prabowo, kalau misalkan MK sudah memutuskan, itu lebih banyak program yang arahnya populis," ujar Eko kepada investortrust.id, Rabu (17/4/2024).
Menurut Eko, program populis seperti makan siang gratis perlu dipikirkan ulang strategi pengembangannya. Sebab, APBN yang ada diperlukan sebagai bantalan dan stimulus perekonomian.
"Bukan untuk proyek populis. Jangan sampai defisit melebar, tapi produktivitas perekonomian nggak naik," ucap dia.
Sementara itu, ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin menyebut melihat kondisi geopolitik yang menjadi ancaman, menteri keuangan (menkeu) yang terpilih di kepemimpinan Prabowo-Gibran perlu disiplin menjaga kebijakan fiskal. Dia menyebut, kebijakan fiskal yang perlu diambil menkeu terpilih harus memperhatikan ketidakpastian dunia dan tetap realistis.
"Sosok menkeu sebaiknya yang memiliki kemampuan teknis tinggi di bidang ekonomi dan finansial," ujar dia.
Eddy mengatakan, baginya menkeu baru perlu melihat secara jeli batas defisit 3% dari PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut dia, melebarkan defisit lebih dari 3% dari PDB akan membawa masalah besar.
"Government budget deficit to GDP ratio maksimal 3%" ujar Eddy.
Selain soal defisit, menkeu baru juga perlu menjaga government debt to GDP ratio maksimal 60% dan BI Rate maksimal di atas suku bunga acuan tertinggi negara Asia Tenggara.
Sementara itu, Eko menilai batas defisit 3% dari PDB telah cukup. Dia beralasan, pelebaran defisit tidak mendukung saat situasi global bergejolak.
"Kecuali kalau rupiah kira cukup kuat, terus ekspor kuat, mungkin melebarkan defisit akan bagus, tapi untuk mendorong ekonomi," ujar Eko.
Eko menerangkan, menaikkan defisit lebih dari 3% dari PDB akan saat konflik meningkat dapat membawa sentimen negatif ke investor. Alasannya, dengab melebarnya defisit, kepercayaan terhadap kemampuan APBN untuk membayar utang jadi bermasalah.
Calon Menkeu Non-politisi
Eddy menyebut sosok yang tepat untuk menjadi menkeu di kabinet nanti terbagi menjadi tiga, di antara internal, eksternal, dan akademisi. Mewakili tokoh internal pemerintahan, Eddy menyebut sosok Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara atau Kepala Badan Keuangan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu. Sementara dari sisi eksternal, dia menawarkan sosok ekonom senior Chatib Basri dan Denny Purbasari.
"Dari UGM saya rasa ada ekonom top seperti Elan Satriawab, Edhue Purnawan. Atau mau usulkan saya juga boleh," ujar Eddy.
Sementara itu, Eko menggambarkan, sosok calon menkeu yang cocok di kabinet mendatang perlu memiliki perspektif makro yang kuat. Sebab, menkeu nantinya bertugas menggawangi kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah.
"Ekonomi kita terrepresentasikan dari makroekonomi kita, rasionalitas dalam anggaran APBN harus benar-benar realistis," ujar dia.
Dia mewanti-wanti, sosok menkeu sebisa mungkin tidak berasal dari kelompok partai atau politikus. "Jangan dari orang politik praktis, apalagi ketua parpol. Itu risiko sekali. Biasanya kalau orang politik pasar reaksinya agak negatif," kata dia.
Eko menyebut nama yang cocok menjadi menkeu beberapa diantaranya yaitu Chatib Basri. Dia menilai, sosok menkeu era Susilo Bambang Yudhoyono itu punya kemampuan menjaga ekonomi makro tetap stabil. Selain Chatib, ada pula nama Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wiroatmojo.
"Beruntungnya tiga orang yang menguat di media itu media itu bukan orang politik," kata Eko berkelakar.