Menkeu Suahasil Rombak Pejabat Eselon I Kemenkeu, Astera Primanto Jadi Sekjen
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melantik lima pejabat pimpinan tinggi madya (pejabat eselon I) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Para pejabat yang dilantik, yaitu Astera Primanto Bhakti sebagai sekretaris jenderal (sekjen), Tri Budhianto sebagai direktur jenderal perbendaharaan (DJPb), Nufransa Wira Sakti sebagai direktur jenderal perimbangan keuangan (DJPK), Hidayat Amir sebagai staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional, serta Neilmaldrin Noor sebagai staf ahli bidang pengawasan pajak.
Dalam pelantikan tersebut, Suahasil menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit dan sinergi dalam menjalankan tugas Kemenkeu agar kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dapat diwujudkan.
Baca Juga
Soal Isu Gaji ASN lewat Kopdes Merah Putih, Menkeu Suahasil: Tetap seperti Sekarang
Suahasil mengatakan tanggung jawab Kemenkeu tidak dapat dijalankan secara terpisah oleh masing-masing unit. Setiap pejabat perlu memahami keterkaitan antarkebijakan, memperkuat koordinasi, dan bekerja bersama agar pengelolaan keuangan negara dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintah secara efektif.
“Tidak ada tanggung jawab Kementerian Keuangan yang dapat dikerjakan hanya oleh kotak yang Anda isi sendiri. Karena itu, kita akan terus melanjutkan upaya bekerja bersama,” kata Suahasil.
Suahasil meminta Sekjen Kemenkeu Astera Primanto Bhakti memperkuat penguatan fungsi dukungan manajemen, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, hingga pengelolaan aset. Dukungan yang efektif, tata kelola yang baik, dan budaya kerja yang kuat diperlukan agar seluruh unit Kemenkeu dapat menjalankan mandatnya secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Suahasil juga berpesan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan Tri Budhianto untuk melanjutkan transformasi menuju modern treasury operations. Modernisasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi pelaksanaan APBN dan memperkuat pengelolaan kas negara.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan kas juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian dan sektor keuangan sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Sementara itu, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti, Suahasil meminta penguatan desain, tata kelola, dan proses bisnis transfer ke daerah serta peningkatan dukungan kepada pemerintah daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Sinergisitas APBN dan APBD menjadi penting untuk memperkuat efektivitas desentralisasi fiskal, mendukung pemerataan pembangunan, dan memastikan manfaat kebijakan pemerintah menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Baca Juga
Menkeu Pastikan Defisit Terjaga Sesuai Target 2,85% dari PDB
Suahasil meminta para pejabat membangun kepemimpinan yang dekat dengan pegawai, terbuka terhadap gagasan, dan mampu menyiapkan pemimpin generasi berikutnya.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan Prabowo perlu dijawab dengan kerja kolaboratif, pelaksanaan tugas yang efektif, dan perubahan nyata yang mendukung pelaksanaan mandat Kemenkeu serta dirasakan oleh pegawai dan masyarakat.
“Gunakan kepercayaan tersebut untuk menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan, baik oleh pegawai internal Kementerian Keuangan maupun untuk masyarakat keseluruhan yang kita layani,” katanya.
