APBN 2027 Jadi Penopang Target Pertumbuhan Ekonomi 6%

JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Keuangan menyiapkan tiga strategi kebijakan fiskal untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada 2027. Ketiga pendekatan tersebut meliputi strategi pragmatis, transformatif, dan diplomatis di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional, meskipun perlu mewaspadai risiko global, termasuk arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat serta dinamika harga energi dan perdagangan dunia.

“Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” ujar Wahyu dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Outlook Ekonomi 2027” di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Menurut Wahyu, Indonesia memiliki sejumlah indikator domestik yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi, antara lain inflasi yang terkendali, neraca perdagangan yang surplus, cadangan devisa yang memadai, serta pertumbuhan kredit dua digit.

Kinerja APBN hingga September juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara tumbuh 25,5%, sementara belanja negara meningkat 19%. Pada periode yang sama, keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun.

Wahyu menjelaskan, APBN akan dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Pemerintah juga akan mempercepat belanja produktif dengan tetap menjaga disiplin fiskal.

Baca Juga

Cak Imin Minta Kemenkeu Tak Pelit Anggarkan Program Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan pragmatis difokuskan pada penguatan sumber pertumbuhan yang sudah ada, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung sektor produktif, seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Percepatan belanja serta pemberian insentif diharapkan dapat mendorong produksi, membuka lapangan kerja, dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Sementara itu, pendekatan transformatif ditempuh melalui sinergi kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk mendorong investasi, industrialisasi, serta pengembangan industri berorientasi ekspor.

Adapun pendekatan diplomatis diarahkan untuk memperluas akses pasar, menarik investasi, serta membuka peluang perdagangan dan kesempatan kerja di luar negeri.

Baca Juga

Kemenkeu Targetkan Penerapan Cukai MBDK pada Semester II-2027

Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara direncanakan sebesar Rp4.106,3 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dipatok sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), di bawah batas 3%.

Belanja negara akan diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas pembangunan, termasuk anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun.

Dari sisi penerimaan, perpajakan diperkirakan menyumbang sekitar 75% terhadap pendapatan negara. Namun, peningkatan penerimaan juga perlu ditopang oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi dan perluasan basis usaha.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional Luthfi Ridho menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah perubahan kondisi global. Pergerakan suku bunga internasional dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar sehingga perlu diantisipasi melalui kebijakan yang terukur.

Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menambahkan, kepastian kebijakan diperlukan agar dunia usaha dapat merealisasikan investasi.

Menurut dia, APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta. Pemerintah juga dapat memperkuat keterhubungan perusahaan besar dan UMKM melalui pendampingan berkelanjutan serta insentif bagi perusahaan yang membantu UMKM masuk ke rantai pasok industri.