RAPBN 2027: Merawat Optimisme dan Menjaga Kredibilitas

“Keberhasilan APBN 2027 tidak hanya diukur dari realisasi anggaran atau defisit di bawah 3%, tetapi juga dari meningkatnya produktivitas, menurunnya kemiskinan, bertambahnya pekerjaan berkualitas, membaiknya layanan publik dan menguatnya fondasi fiskal.”

Oleh: Anton Hendranata - Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Direktur Utama BRI Research Institute *)

INVESTORTRUST - Optimisme mewarnai RAPBN 2027. Ekonomi ditargetkan tumbuh 6,0%, jauh di atas sasaran tahun 2026 sebesar 5,4%. Asumsi lainnya ialah inflasi 2,5%, nilai tukar Rp17.500 per dollar AS, imbal hasil SBN 10 tahun 6,9%, dan harga minyak mentah Indonesia 75 dollar AS per barel.

Target itu mencerminkan tekad mempercepat pertumbuhan ekonomi. Agar dapat diwujudkan, penerimaan, belanja, pembiayaan, dan eksekusi harus bergerak selaras.

Keselarasan itu bermula dari sisi penerimaan. Pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun, naik 6,8% dari outlook tahun 2026. Dari jumlah itu, Rp2.908 triliun berasal dari penerimaan perpajakan, yang terdiri atas pajak serta kepabeanan dan cukai. Target penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 10,5%. Rinciannya, penerimaan pajak ditargetkan Rp2.591,4 triliun atau naik 12,1%. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai diproyeksikan turun 1,2% menjadi Rp316,6 triliun. Sumber pendapatan lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang ditargetkan Rp517,4 triliun atau turun 10%.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pajak menjadi tumpuan utama ketika sumber penerimaan lain diproyeksikan menurun. Sebagai gambaran sederhana, dengan pertumbuhan riil 6,0% dan inflasi 2,5%, pertumbuhan ekonomi nominal diperkirakan berada di kisaran 8,5%. Sementara itu, penerimaan pajak ditargetkan tumbuh 12,1%. Selisih tersebut menunjukkan bahwa target pajak tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membutuhkan perluasan basis, peningkatan kepatuhan, dan administrasi perpajakan yang lebih efektif.

Digitalisasi perlu mengintegrasikan data transaksi, aset, kepabeanan, dan ekonomi digital. Penegakan hukum harus konsisten dan memberi kepastian bagi wajib pajak patuh. Perluasan basis dapat menjangkau peserta baru tanpa membebani kelompok patuh. Insentif fiskal perlu dinilai dari tambahan investasi, lapangan kerja, ekspor, dan pajak.

Rasio pajak 2027 ditargetkan mencapai 9,27% terhadap PDB, membaik dari outlook tahun 2026 sebesar 8,97%. Namun, rasio pendapatan negara turun tipis dari 12,45% menjadi 12,25% terhadap PDB. Perbedaan arah ini menunjukkan bahwa kenaikan pajak belum sepenuhnya diikuti sumber pendapatan lain. Penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dipengaruhi oleh perubahan pengelolaan dividen BUMN. Karena itu, PNBP perlu dikelola agar memberi kontribusi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Penerimaan yang kokoh perlu diimbangi belanja berkualitas. Belanja negara direncanakan Rp4.097,2 triliun, tumbuh 3,9%. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah Rp735 triliun. Anggaran pendidikan Rp820,9 triliun, perlindungan sosial Rp549,9 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun.

Komposisi belanja pusat juga patut diperhatikan. Belanja kementerian/lembaga turun 7,7% menjadi Rp1.504,7 triliun, sementara belanja non-kementerian/lembaga meningkat 15% menjadi Rp1.857,5 triliun. Pergeseran ini perlu disertai penjelasan mengenai alokasi subsidi, bunga, pensiun, program prioritas, hasil yang hendak dicapai, serta ruang antisipasi terhadap guncangan.

Semangat “spending better” dapat diwujudkan melalui ketepatan memilih prioritas. Pendidikan diarahkan pada hasil belajar dan relevansi keterampilan, sedangkan anggaran kesehatan memperkuat layanan primer dan pencegahan. Perlindungan sosial memerlukan data mutakhir, serta program pemberdayaan agar penerima bantuan secara bertahap dapat mandiri dan tidak lagi bergantung pada bansos. Dalam ketahanan pangan, peningkatan produksi perlu berjalan bersama produktivitas, kelancaran distribusi, stabilitas harga, serta kesejahteraan petani dan nelayan.

Karena belanja masih melampaui pendapatan, kualitas pembiayaan menjadi penentu berikutnya. Defisit dirancang Rp671,2 triliun atau 2,40% PDB, lebih rendah dari outlook tahun 2026 sebesar 2,85%. Keseimbangan primer masih defisit Rp20,9 triliun, tetapi jauh membaik dari minus Rp152,1 triliun.

Penurunan defisit merupakan sinyal positif. Kualitas pembiayaan selanjutnya ditentukan oleh biaya, tenor, mata uang, jatuh tempo, dan penggunaan dana. Dengan imbal hasil SBN 10 tahun 6,9%, kehati-hatian tetap relevan. Pembiayaan inovatif dan sinergi dengan Danantara akan lebih kredibel apabila disertai keterbukaan mengenai kewajiban kontinjensi dan pembagian risiko.

Kehati-hatian pembiayaan tidak terpisah dari asumsi makro. Target pertumbuhan 6,0% menjadi jangkar penerimaan dan belanja. Target ini di atas capaian beberapa tahun terakhir dan hendak diraih di tengah ketidakpastian perdagangan, geopolitik, harga energi, dan suku bunga global. Konsumsi rumah tangga tetap penting, tetapi akselerasi menuju 6,0% membutuhkan investasi produktif, industrialisasi bernilai tambah, diversifikasi ekspor, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Itulah fondasi pertumbuhan sehat.

Asumsi nilai tukar Rp17.500 per dollar AS mencerminkan antisipasi terhadap tekanan eksternal yang masih cukup kuat. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan penerimaan berbasis dollar AS, tetapi sekaligus menambah beban subsidi energi, biaya impor, pembayaran bunga, dan biaya usaha. Harga minyak 75 dollar AS per barel juga berdampak dua arah pada penerimaan migas dan subsidi.

Interaksi antar-asumsi menjadikan skenario risiko penting bagi kredibilitas APBN. Skenario ini dapat menunjukkan dampak pertumbuhan di bawah target, pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil, atau lonjakan harga minyak. Kesiapan merespons perubahan memperkuat daya tahan APBN, tanpa mengurangi perlindungan masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

Dengan demikian, RAPBN 2027 memuat ambisi akselerasi sekaligus komitmen konsolidasi. Keduanya dapat berjalan bersama apabila penerimaan meningkat tanpa mengganggu daya tumbuh, belanja menghasilkan dampak terukur, dan pembiayaan menciptakan aset produktif dengan risiko terkelola. Ruang fiskal akan semakin kokoh ketika pajak dipungut secara adil, belanja dipilih secara cermat, dan utang dikelola secara terbuka.

Keberhasilan APBN 2027 tidak hanya diukur dari realisasi anggaran atau defisit di bawah 3%, tetapi juga dari meningkatnya produktivitas, menurunnya kemiskinan, bertambahnya pekerjaan berkualitas, membaiknya layanan publik dan menguatnya fondasi fiskal.

Dengan kebijakan yang selaras dan eksekusi konsisten, pertumbuhan 6.0% dapat menjadi lompatan realistis menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Di situlah optimisme RAPBN 2027 berpijak.

*) Pandangan pribadi penulis