IDEAS: Populasi Kelas Menengah RI Menyusut Tinggal 16,59%, Ini Pemicunya

JAKARTA, investortrust.id — Fondasi makroekonomi domestik Indonesia tengah menghadapi sinyal waspada seiring dengan menyusutnya populasi kelas menengah secara signifikan. Mesin utama penggerak konsumsi nasional ini terus mengalami tekanan hebat akibat jepitan kebijakan moneter ketat dan lonjakan biaya hidup di kawasan urban.

Berdasarkan perhitungan terbaru dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), porsi kelas menengah di Indonesia kini dilaporkan menyusut dan hanya tersisa 16,59% atau sekitar 46,6 juta penduduk, sebuah angka yang mencerminkan kerentanan serius di tengah stagnasi pendapatan.

Peneliti IDEAS, Agung Pardini, mengungkapkan bahwa penurunan tajam ini dipicu oleh kombinasi tekanan dari kenaikan harga energi dan kebijakan Bank Indonesia yang mengerek suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen secara bersamaan. Kebijakan bank sentral tersebut dinilai sebagai langkah rasional demi meredam inflasi dan menahan kejatuhan nilai tukar rupiah yang sempat terdepresiasi hingga Rp17.893 per dolar AS per Jumat sore (29/5/2026). Namun, pengetatan moneter ini membawa efek samping yang mengikis ruang fiskal rumah tangga karena kemandirian kelas menengah selama ini kerap disalahartikan sebagai ketahanan terhadap segala bentuk tekanan ekonomi.

“Kelas menengah memang selalu diposisikan sebagai mesin penggerak dan tulang punggung perekonomian. Namun, walau memiliki tingkat Marginal Propensity to Consume yang relatif rendah, kelas ini tetap berpotensi menjadi rapuh ketika tiba-tiba berhadapan dengan guncangan ekonomi,” ujar Agung Pardini dalam keterangannya kepada Investortrust, Jumat (29/5/2026).

Bagi masyarakat urban dan suburban, kenaikan harga energi memicu efek domino yang langsung mengerek harga bahan pokok dan tarif transportasi. Tekanan ini berlipat ganda karena mereka tidak hanya menanggung biaya hidup harian, tetapi juga terjebak dalam kewajiban berbagai cicilan tetap yang mengikat. Mulai dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kendaraan, gawai, biaya pendidikan, hingga premi asuransi, semuanya menjadi beban bulanan yang tidak bisa dihindari. Kenaikan suku bunga acuan pun dipastikan akan mendorong penyesuaian bunga kredit perbankan yang pada akhirnya memangkas dana siap belanja mereka.

“Saat suku bunga naik, kelas rumah tangga ini memang tidak seketika jatuh, tetapi ruang diskresionernya menyempit. Banyak kebutuhan tersier dikurangi, upgrade kendaraan ditahan, bahkan tabungan darurat ikut terkikis,” jelas Agung mengenai dampak transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Baca Juga

Pemulihan Kelas Menengah Dekati Level Normal, Tekanan terhadap Daya Beli Masih Membayangi

Kondisi pelik ini memaksa konsumen kelas menengah melakukan penurunan gaya hidup secara drastis untuk bertahan. Menurut Agung, pilihan alternatif yang paling masuk akal bagi konsumen kelas menengah dalam kondisi seperti saat ini biasanya adalah beralih ke produk dengan kualitas lebih rendah disertai gaya hidup yang lebih hemat. Ia juga menyarankan agar masyarakat mulai mengurangi penggunaan instrumen kredit jangka pendek dan layanan paylater agar tidak memperparah jeratan utang.

Merosotnya populasi ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tren kontraksi yang terjadi secara konsisten dalam lima tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia masih tercatat mencapai 57,33 juta jiwa atau sekitar 21,45% dari total populasi. Angka tersebut terus merosot pasca-pandemi menjadi 53,83 juta jiwa atau 19,82% pada 2021, kemudian turun lagi menjadi 49,51 juta jiwa pada 2022, menyusut ke 48,27 juta jiwa pada 2023, hingga akhirnya menyentuh 47,85 juta jiwa atau hanya 17,13% dari populasi pada tahun 2024.

Di sisi lain, penurunan kelas menengah ini berbanding lurus dengan membengkaknya kelompok di bawahnya, yaitu aspiring middle class (menuju kelas menengah) yang kini mendominasi hingga 50,4% atau sekitar 141,65 juta jiwa dari total penduduk. Secara akumulatif, gabungan kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah ini mencakup 66,35% populasi sekaligus menyumbang hingga 81,49 persen dari total konsumsi nasional. Dampaknya akan sangat fatal bagi pertumbuhan domestik jika kelompok dengan kontribusi konsumsi sebesar itu mengalami pelemahan daya beli secara berkepanjangan.

“Pelemahan mereka melalui kenaikan suku bunga dan harga energi akan menyentuh mesin utama ekonomi domestik,” tutur Agung. Ia menambahkan bahwa kelompok ini mengemban tiga fungsi ekonomi strategis sekaligus bagi negara, yakni sebagai konsumen terbesar nasional, pembayar pajak potensial, dan penabung domestik utama.

Kondisi ini diperparah oleh arsitektur jaring pengaman sosial pemerintah yang dinilai memiliki titik buta karena terlalu berfokus pada kelompok miskin melalui skema bantuan sosial (bansos), sementara kelas menengah dibiarkan bertarung sepenuhnya di pasar bebas. Kelas menengah seolah berada di zona tak terlihat karena dianggap terlalu mampu untuk menerima bansos, tetapi pada kenyataannya mereka belum cukup kuat menghadapi lonjakan biaya hidup yang tinggi, terutama pada pos pengeluaran transportasi, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

“Yang salah adalah bila negara hanya punya dua mode: bansos untuk miskin atau pasar bebas untuk kelas menengah. Padahal, di antara keduanya ada kelompok besar yang rentan turun kelas,” kritiknya tajam.

Guna mencegah risiko kejatuhan massal akibat guncangan mikro seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), IDEAS mendorong pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan afirmatif yang menyasar langsung kelas menengah bawah. Solusi mendesak yang ditawarkan antara lain pembangunan bantalan energi yang lebih tertarget serta proteksi bagi pemilik rumah pertama dari lonjakan bunga perbankan melalui opsi suku bunga tetap (fixed rate) sementara.

Di samping itu, penguatan moda transportasi publik sebagai instrumen antiinflasi riil serta penciptaan jaring pengaman adaptif dinilai jauh lebih krusial. “Bangun jaring pengaman untuk kelas menengah rentan. Bentuknya bukan bansos permanen, melainkan adaptive social protection seperti bantuan sementara saat PHK dan penciptaan lapangan kerja berkualitas,” pungkas Agung.