Rupiah dan Bayang-bayang Overshoot 1998

Oleh: Bambang Intojo *)

INVESTORTRUST - Ketika rupiah kembali bergerak di kisaran Rp17 ribu per dolar pada 2026, ingatan kolektif Indonesia segera kembali ke 1998. Media sosial dipenuhi kecemasan. Grafik kurs kembali menjadi simbol kepanikan. Pertanyaan lama muncul lagi: apakah Indonesia sedang menuju krisis baru?

Trauma itu memang belum pernah benar-benar hilang. Bagi banyak orang Indonesia, kurs dolar bukan sekadar angka ekonomi. Ia adalah memori sosial. Ia mengingatkan pada runtuhnya bank, ledakan harga, PHK massal, kerusuhan politik, dan jatuhnya rezim Orde Baru. Dalam imajinasi publik, pelemahan rupiah hampir selalu diasosiasikan dengan ancaman kehancuran nasional.

Tetapi pertanyaannya: apakah pelemahan rupiah hari ini benar-benar mengarah ke situ?

Untuk menjawabnya, kurs tidak bisa dibaca hanya sebagai angka nominal dan informasi tunggal. Sebab kurs nominal sering menipu. Ia tampak objektif, padahal menyembunyikan banyak lapisan ekonomi yang lebih dalam: inflasi, produktivitas, industrialisasi, hingga psikologi pasar.

Dalam ekonomi internasional, ada satu konsep lama yang sering dipakai untuk membaca “kewajaran” nilai tukar yaitu: 𝙥𝙪𝙧𝙘𝙝𝙖𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙥𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙥𝙖𝙧𝙞𝙩𝙮 (𝙋𝙋𝙋), atau paritas daya beli.

Konsep ini sederhana: jika harga-harga di Indonesia naik lebih cepat daripada di Amerika, maka dalam jangka panjang rupiah memang seharusnya melemah terhadap dolar. Dengan kata lain, tidak semua pelemahan kurs berarti kehancuran ekonomi. Sebagian hanyalah konsekuensi normal dari inflasi.

Jika pendekatan PPP digunakan, hasilnya justru cukup mengejutkan. Dengan memperhitungkan akumulasi inflasi Indonesia dan Amerika sejak tahun 1990, kurs “teoritis” rupiah hari ini berada di kisaran Rp17–18 ribu per dolar. Sementara kurs aktual 2025–2026 bergerak di sekitar Rp16,5–17,5 ribu.

Artinya, secara kasar, rupiah hari ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari jalur fundamental inflasi jangka panjang.

𝗞𝘂𝗿𝘀 𝗔𝗸𝘁𝘂𝗮𝗹 𝘃𝘀 𝗞𝘂𝗿𝘀 𝗣𝗣𝗣 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮

Gambar itu sebenarnya bisa mengubah cara membaca sejarah moneter Indonesia. Selama ini, banyak orang melihat grafik kurs sebagai bukti kemerosotan terus-menerus. Padahal jika dibandingkan dengan 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝘀𝗶 Indonesia dan Amerika, sebagian besar depresiasi rupiah ternyata cukup “normal”.

Anomali terbesar justru terjadi pada krisis 1998. Saat itu rupiah jatuh jauh di bawah nilai fundamentalnya. Pasar tidak lagi bereaksi terhadap inflasi semata, melainkan terhadap kepanikan: keruntuhan perbankan, pelarian modal, kekacauan politik, dan hilangnya kepercayaan terhadap negara.

Dalam teori moneter, situasi seperti itu dikenal sebagai 𝙤𝙫𝙚𝙧𝙨𝙝𝙤𝙤𝙩𝙞𝙣𝙜: ketika pasar bergerak jauh melampaui fundamental ekonomi riil akibat kepanikan dan spiral psikologis.

Dengan kata lain, 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴𝘩𝘰𝘰𝘵 bukan sekadar pelemahan kurs. Ia adalah momen ketika pasar kehilangan jangkar kepercayaan. Dan trauma itu masih membayangi Indonesia hingga hari ini.

Karena itu, melihat kurs tanpa konteks inflasi sering menghasilkan ilusi optik sejarah. Angka nominal dolar tampak melonjak ekstrem, tetapi kita lupa bahwa nilai rupiah sendiri memang telah berubah drastis selama puluhan tahun. Harga nasi, ongkos transportasi, upah, dan harga tanah juga naik berkali-kali lipat.

Tetapi sampai di sini muncul pertanyaan yang lebih sulit. Jika depresiasi rupiah sebagian besar “wajar”, mengapa Indonesia tetap terasa tertinggal? Di sinilah persoalannya bergeser dari sekadar moneter menjadi struktural.

𝗔𝘀𝗶𝗮𝗧𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮: 𝗧𝗶𝗴𝗮𝗝𝗮𝗹𝘂𝗿𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗮

Perbandingan dengan Thailand dan Vietnam memberi gambaran menarik.

Thailand mengalami krisis 1997 sangat berat, tetapi setelah itu berhasil menjaga stabilitas baht relatif baik. Inflasi rendah, manufaktur ekspor kuat, dan surplus eksternal membuat baht bergerak relatif stabil terhadap dolar selama dua dekade terakhir.

Menariknya, 𝗕𝗮𝗵𝘁 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 bahkan sering bergerak lebih kuat daripada jalur PPP-nya. Pasar memberi premium stabilitas kepada Thailand. Namun stabilitas itu tidak diikuti lompatan ekonomi besar. Thailand justru mulai mengalami stagnasi pertumbuhan dan terjebak middle income trap.

Vietnam mengambil jalur berbeda. 𝗗𝗼𝗻𝗴𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 terus melemah terhadap dolar selama puluhan tahun, tetapi depresiasi itu bergerak cukup dekat dengan jalur PPP. Yang paling penting: pelemahan dong berjalan bersamaan dengan industrialisasi agresif. Vietnam masuk ke rantai pasok manufaktur global, menikmati relokasi industri dari Tiongkok, dan mengalami lonjakan ekspor industri.

Artinya, mata uang melemah tidak selalu berarti ekonomi gagal. Dalam kasus Vietnam, depresiasi justru menyertai transformasi produktivitas besar-besaran.

Indonesia berada di antara keduanya. Rupiah tidak sestabil baht Thailand, tetapi Indonesia juga tidak mengalami akselerasi industrial secepat Vietnam. Yang terjadi adalah depresiasi gradual jangka panjang, sementara transformasi ekonomi berjalan lebih lambat.

Akibatnya, rupiah mengalami apa yang bisa disebut sebagai depresiasi struktural: melemah perlahan bukan karena kehancuran mendadak, melainkan karena produktivitas nasional tumbuh lebih lambat dibanding negara-negara pesaing. Kurs menjadi cermin yang lebih dalam daripada sekadar angka tukar mata uang.

Indonesia pasca reformasi memang relatif berhasil menjaga stabilitas makro. Inflasi tidak lagi segila era 1960-an atau krisis 1998. Perbankan lebih kuat. Fiskal relatif terkendali. Kurs pun perlahan kembali mendekati jalur fundamentalnya.

Tetapi stabilitas ternyata tidak otomatis menghasilkan lompatan produktivitas.

Selama dua dekade terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh cukup konsisten, tetapi transformasi industrial berjalan lebih lambat dibanding Vietnam atau Tiongkok. Ekonomi masih sangat bergantung pada komoditas, konsumsi domestik, dan arus modal.

𝗠𝗲𝗺𝗮𝘀𝘂𝗸𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟲?

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, rupiah kembali mengalami tekanan kuat dan sempat bergerak di kisaran Rp17.500 lebih per dolar. Kepanikan publik kembali muncul, seolah Indonesia sedang mendekati krisis baru.

Namun jika dilihat dari pendekatan PPP dan fundamental makro, situasinya tidak sesederhana itu.

Inflasi Indonesia masih relatif rendah. Sistem perbankan jauh lebih kuat dibanding 1998. Cadangan devisa masih besar. Negara tidak sedang mengalami kehancuran finansial seperti era krisis Asia. Tetapi pasar mulai memberi sinyal lain: 𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗻𝘆𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗸 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺 terhadap Indonesia.

Tekanan terhadap rupiah hari ini bukan lagi sekadar soal 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝘀𝗶, melainkan juga soal kepercayaan. Kekhawatiran terhadap fiskal, ketidakpastian global, arus modal keluar dari 𝘦𝘮𝘦𝘳𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵𝘴, dan pertanyaan tentang kemampuan Indonesia meningkatkan produktivitas mulai masuk ke dalam pembentukan harga rupiah.

Karena itu, kondisi 2026 tampaknya belum menyerupai krisis 1998, tetapi mulai memperlihatkan sesuatu yang lain: erosi kepercayaan bertahap.

Secara fundamental, kurs rupiah hari ini masih relatif dekat dengan jalur PPP jangka panjang. Tetapi pasar tampaknya juga sedang mengatakan sesuatu yang lebih dalam:

bahwa stabilitas makro saja tidak lagi cukup.

Yang semakin dipersoalkan bukan sekadar kemampuan menjaga inflasi atau mempertahankan cadangan devisa, melainkan kemampuan Indonesia melakukan transformasi produktif yang lebih besar.

Mungkin Indonesia belum berada di tepi jurang 1998. Tetapi bayang-bayang overshoot itu tampaknya belum benar-benar pergi. Karena overshoot pada akhirnya tidak lahir dari angka ekonomi semata. Ia lahir ketika pasar mulai kehilangan keyakinan terhadap masa depan. ***

*) Bambang Intojo, penulis independen, pengamat transformasi sosial politik era digital