Seberapa Panjang Napas APBN 2026?

Oleh: Anton Hendranata *)

INVESTORTRUST - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Triwulan I 2026 menyampaikan satu pesan yang cukup jelas: fiskal menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Di tengah tekanan global yang meningkat—mulai dari eskalasi geopolitik hingga volatilitas harga minyak—APBN bergerak ekspansif. Pilihan ini mencerminkan pendekatan kebijakan yang tidak lagi sekadar responsif, tetapi mulai bersifat antisipatif dalam menjaga momentum ekonomi domestik.

Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan. Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp 815,0 triliun, meningkat lebih cepat sebesar 31,4%yoy. Defisit melebar menjadi Rp 240,1 triliun atau sekitar 0,93% terhadap PDB. Secara level, posisi ini masih dalam batas aman, namun arah pergerakannya menunjukkan bahwa fiskal memang dioptimalkan sejak awal untuk menopang aktivitas ekonomi.

Perubahan pendekatan tersebut tercermin dari pola belanja yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya akselerasi cenderung terjadi di akhir tahun, pada tahun 2026 dorongan tersebut dimajukan ke Triwulan I. Belanja pemerintah pusat tumbuh tinggi, mencapai Rp 610,3 triliun atau naik 47,7%yoy. Ini mengindikasikan adanya strategi front loading fiskal—langkah terukur untuk memastikan mesin pertumbuhan tetap berjalan sejak awal, tanpa menunggu dorongan di paruh kedua.

Dampaknya terlihat cukup nyata. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026 mencapai 5,61%yoy, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. Berbagai stimulus—mulai dari bantuan sosial, subsidi, hingga kebijakan musiman seperti THR dan diskon transportasi—berperan menjaga daya beli masyarakat, terutama pada periode Ramadan dan Idulfitri yang menjadi puncak aktivitas konsumsi domestik.

Dalam kerangka tersebut, fungsi APBN sebagai shock absorber juga berjalan efektif. Ketika harga minyak global bergejolak dan meningkat, tekanan inflasi dapat diredam melalui kebijakan subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 118,7 triliun, melonjak signifikan 266,5%yoy. Stabilitas harga tetap terjaga, sehingga konsumsi domestik tidak mengalami tekanan yang berarti.

Dari sisi penerimaan, kinerja pajak menunjukkan perkembangan yang konstruktif dengan pertumbuhan 20,7%yoy. Peningkatan ini mencerminkan kombinasi antara aktivitas ekonomi yang membaik dan penguatan administrasi melalui implementasi Coretax. Ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal, meskipun penguatan struktur penerimaan yang lebih stabil masih menjadi agenda ke depan.

Namun, justru di tengah kinerja yang terlihat kuat tersebut, beberapa titik kewaspadaan mulai muncul dan perlu dicermati secara lebih dalam.

Akselerasi belanja di awal tahun memang memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama mengurangi ruang fleksibilitas di sisa tahun. Ketika sebagian stimulus telah direalisasikan lebih awal, kemampuan APBN untuk merespons tekanan tambahan di paruh kedua menjadi lebih terbatas. Di sinilah pentingnya menjaga ritme belanja agar tetap adaptif.

Selain itu, struktur penerimaan masih menunjukkan sensitivitas terhadap dinamika eksternal. PNBP, khususnya dari sektor migas, dipengaruhi oleh pergerakan lifting dan harga komoditas. Ketergantungan ini menjadi pengingat bahwa penguatan basis penerimaan yang lebih stabil dan berkelanjutan tetap menjadi prioritas jangka menengah.

Dari sisi belanja, perkembangan harga minyak dunia menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Fluktuasi harga memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan subsidi, sehingga pengelolaannya memerlukan keseimbangan yang cermat antara menjaga stabilitas harga dan memastikan ketahanan fiskal tetap terjaga.

Nilai tukar juga menjadi kanal penting dalam transmisi risiko. Pergerakan Rupiah, meskipun masih dalam rentang yang terkendali, tetap berdampak pada belanja negara dan pembiayaan. Dalam konteks ini, konsistensi dan koordinasi kebijakan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas secara keseluruhan.

Di atas seluruh dinamika tersebut, keseimbangan primer menjadi indikator yang paling relevan untuk menilai kualitas fiskal. Secara sederhana, keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Dengan kata lain, mencerminkan apakah operasional fiskal sehari-hari sudah mampu dibiayai dari penerimaan sendiri tanpa bergantung pada utang. Hingga Triwulan I 2026, posisi ini masih mencatatkan defisit, yang menunjukkan bahwa penerimaan negara belum sepenuhnya menutup belanja di luar pembayaran bunga utang. Dalam fase ekspansi, kondisi ini masih dapat dipahami, namun tetap menjadi ruang penting untuk penguatan ke depan.

Dengan demikian, kinerja APBN Triwulan I 2026 mencerminkan kebijakan yang aktif dan adaptif. Fiskal tidak hanya berperan sebagai penopang pertumbuhan, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Ke depan, tantangannya menjadi lebih menuntut. Bukan lagi sekadar menjaga APBN tetap ekspansif, tetapi memastikan ekspansi tersebut tetap berkualitas dan berkelanjutan. Keseimbangan antara dorongan pertumbuhan dan ketahanan fiskal menjadi kunci agar ruang kebijakan tetap tersedia ketika dibutuhkan.

Dalam konteks global yang masih dibayangi ketidakpastian, kekuatan APBN tidak hanya diukur dari seberapa besar ia mampu mendorong ekonomi, tetapi dari kemampuannya bertahan ketika tekanan datang secara berlapis. Nafas APBN, pada akhirnya, bukan sekadar tentang ekspansi—melainkan tentang daya tahannya dalam menjaga keseimbangan.

Di titik ini, pertanyaan menjadi semakin relevan: seberapa panjang nafas APBN 2026 mampu bertahan hingga akhir tahun? APBN telah bergerak cepat di awal, ini presetasi luar biasa. Ke depan, fokusnya adalah menjaga kesinambungan arah kebijakan hingga akhir tahun—terutama ketika ruang gerak mulai menyempit dan setiap keputusan perlu diambil dengan presisi.

*) Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

CEO BRI Research Institute

(Pandangan pribadi penulis)