Pemerintah Percepat Penanganan Tuberkulosis Lewat Integrasi Cek Kesehatan Gratis

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah tengah mengakselerasi langkah strategis untuk menekan angka Tuberkulosis (TBC) yang masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban kasus terbesar di dunia. Berbagai upaya simultan mulai dari penguatan deteksi hingga perbaikan hunian pasien terus digulirkan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhamad Qodari, mengungkapkan hingga 3 Mei 2026, capaian program TBC nasional mencatat penemuan lebih dari 241.000 kasus. Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada tantangan dalam memenuhi target pengobatan yang telah ditetapkan.

"Saat ini inisiasi pengobatan baru mencapai 84 persen dari target 95 persen. Sementara itu, keberhasilan pengobatan berada di angka 80 persen dari target 90 persen. Kami sadar capaian ini memerlukan percepatan yang masif," ujar Qodari dalam konferensi pers update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Baca Juga

Targetkan Deteksi 1 Juta Kasus Tuberkolosis di Tahun 2025, Inilah Tiga Inovasi Kemenkes Perangi TBC

Salah satu terobosan utama yang diambil pemerintah adalah mengintegrasikan screening TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Saat ini, pemeriksaan kesehatan bagi pekerja telah aktif di 16 kementerian dan lembaga, serta direncanakan bakal diperluas ke 50 lembaga pemerintah lainnya dalam waktu dekat.

Tak hanya di instansi pemerintah, penguatan kapasitas deteksi juga menyasar garda terdepan kesehatan, yakni Puskesmas. Qodari menjelaskan, Puskesmas di seluruh Indonesia akan diperkuat dengan alat Near Point of Care Testing (NPOCT) dan penelusuran melalui teknologi X-ray yang dijadwalkan mulai berjalan pada semester dua tahun ini.

Lebih lanjut, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada faktor lingkungan sebagai pemicu penularan. Pada tahun 2026 ini, pemerintah mematok target ambisius untuk memperbaiki 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas dengan beban kasus tinggi. Angka ini naik signifikan dibandingkan rata-rata 300 rumah per tahun pada periode 2020-2023.

"Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TBC. Saat ini, sebanyak 5.453 rumah sudah diusulkan melalui aplikasi Sibaru untuk mendapatkan perbaikan agar rantai penularan di lingkup keluarga bisa segera diputus," tambah Qodari.

Baca Juga

Akui Cek Kesehatan Gratis Tak Populis, Prabowo: Bisa Hemat Miliaran Dolar AS

Upaya ini diperkuat dengan koordinasi nasional lintas sektor yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, hingga KSP. Rapat koordinasi telah dilakukan bersama seluruh gubernur dan wali kota di 514 kabupaten/kota untuk memastikan program ini berjalan serentak dari pusat hingga ke daerah.

Qodari menegaskan langkah-langkah ini bukan sekadar urusan medis, melainkan gerakan terpadu untuk melindungi masa depan bangsa. Integrasi CKG dan pengetasan TBC disebut sebagai bukti nyata pemerintah bergerak demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas dan sehat.