Dituduh Dibiayai Khaddafi saat Kampanye, Eks Presiden Prancis Terancam Dipenjara

JAKARTA, Investortrust.id – Mantan presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang tengah  menjalani tahanan rumah selama satu tahun, berpotensi menghadapi hukuman penjara lebih dari 10 tahun  jika dia dinyatakan bersalah dalam persidangan berikutnya, menyusul tuduhan ia telah dibiayai oleh mendiang Presiden Libya Moammar Khadaffi saat kampanye presiden Prancis di periode pertamanya.

Persidangan kasus paling serius yang menimpa mantan presiden Prancis itu dimulai Senin (6/1/2025), kurang dari sebulan setelah Mahkamah Agung Prancis menguatkan hukuman korupsi   dan memerintahkan dia menjalani tahanan rumah selama satu tahun.

Sarkozy dituduh menerima uang secara ilegal dari mendiang pemimpin Libya, Moammar Khaddafi, untuk membiayai kampanye presiden periode pertamanya. Mantan menteri dalam negeri yang kerap berbicara keras ini terpilih sebagai presiden Prancis pada tahun 2007, dan telah berulang kali menyatakan dirinya tidak bersalah, dan mengklaim dirinya telah menjadi korban konspirasi.

Persidangan  dilakukan setelah penyelidikan selama satu dekade oleh media investigasi Prancis, Mediapart. Media ini pada tahun 2012  menerbitkan dokumen yang menunjukkan bahwa Khaddafi diduga telah setuju untuk menyediakan €50 juta untuk kampanye Sarkozy.

Baca Juga

Moody's Turunkan Peringkat Kredit Prancis Setelah Bayrou Dilantik Jadi PM Baru

Rumor mengenai dukungan keuangan Libya untuk kampanye Sarkozy mulai beredar setahun sebelum laporan Mediapart, pada bulan Maret 2011. Saat itu perang saudara Libya baru saja dimulai, dan Prancis di bawah kepemimpinan Sarkozy sebagai panglima tertinggi,  menjadi ujung tombak upaya NATO untuk menggulingkan Khaddafi.

Perintah dakwaan tahun 2023 dari jaksa keuangan Prancis, seperti  dilaporkan AFP berisi tuduhan bahwa “perjanjian korupsi dibuat antara Nicolas Sarkozy dan Moammar Khaddafi untuk membiayai pemilu Nicolas Sarkozy.”

Sepekan sebelum pasukan Barat mengintervensi Libya, kantor berita resmi rezim tersebut merilis sebuah laporan yang mengklaim bahwa “rahasia yang mungkin membahayakan karier politik kepala negara Prancis” akan segera terungkap.

Pada tanggal 16 Maret, ketika intervensi NATO semakin dekat, putra Khaddafi, Saif, melontarkan tuduhannya lewat Euronews, yang mengatakan bahwa Sarkozy “harus mengembalikan uang yang dia terima dari Libya untuk membiayai kampanye pemilunya.”

“Hal pertama yang kami minta dari badut ini adalah dia mengembalikan uang tersebut kepada rakyat Libya. Kami membantunya sehingga dia bisa membantu rakyat Libya, tapi dia mengecewakan kami,” kata Khaddafi muda ini.

Terlibat ‘Karachi Affair’

Di kemudian hari muncul pula pernyataan dari Ziad Takieddine, seorang pialang senjata Lebanon-Prancis yang memiliki hubungan dengan pejabat tinggi sayap kanan politik Prancis, termasuk lingkaran Sarkozy. Mulai tahun 2011, Takieddine beberapa kali diinterogasi oleh penyelidik yang menyelidiki skandal penjualan senjata yang dikenal sebagai Karachi Affair. Dalam satu sidang, Takieddine menyebutkan sebanyak €50 juta bantuan keuangan Libya diberikan untuk kampanye kepresidenan Sarkozy.

Takieddine mengatakan kepada Mediapart pada tahun 2018, bahwa dia telah memperkenalkan Sarkozy kepada Khaddafi dan secara pribadi mengirimkan “koper” uang antara Libya dan Prancis.

Takieddine kemudian dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas kasus Karachi, tetapi melarikan diri dari Prancis ke Lebanon pada tahun 2020  sebelum pihak berwenang dapat memenjarakannya.  Lebanon memang  tidak mengekstradisi warganya.

Saat berada di Lebanon, Takieddine secara janggal mencabut kesaksiannya yang memberatkan selama wawancara dengan saluran televisi Prancis BFMTV dan mingguan Paris Match. Dia kemudian berbalik arah lagi, mengklaim pernyataannya telah dikutip di luar konteks.

Pihak berwenang sedang menyelidiki potensi perubahan sikap tadi didorong oleh gangguan saksi. Sarkozy dan istrinya, Carla Bruni-Sarkozy, secara resmi telah diselidiki sehubungan dengan kasus tersebut.

Takieddine akan diadili secara in-absentia bersama Sarkozy atas tuduhan yang salah satunya  keterlibatan dalam pendanaan kampanye ilegal, pencucian uang dan korupsi pasif.

Banyak mantan rekan terdekat Sarkozy, termasuk dua mantan menteri dalam negeri, Claude Guéant dan Brice Hortefeux, serta mantan Menteri Anggaran Eric Woerth – yang sekarang menjadi anggota parlemen dari Partai Renaissance pimpinan Presiden Emmanuel Macron – juga diadili atas dugaan keterlibatan mereka dalam skema tersebut.   Ketiganya secara terbuka membantah melakukan kesalahan.

Ini adalah kasus ketiga yang menyeret Sarkozy ke pengadilan sejak ia meninggalkan Elysée pada tahun 2012. Pada tahun 2021, ia didakwa karena sengaja melampaui batas pengeluaran selama kampanye presiden keduanya pada tahun 2012, saat ia kalah dari François Hollande. Pengadilan banding menguatkan keputusan tersebut, namun Sarkozy telah membawa kasus ini ke pengadilan tertinggi di Prancis yang memutuskan banding , dan Sarkozy  dianggap tidak bersalah.