IRGC Berencana Kenakan “Transit Toll” di Hormuz, Harga Minyak Melonjak Lagi

JAKARTA, Investortrust — Ancaman Iran untuk mengendalikan dan mengenakan transit toll atau biaya pelayaran di Selat Hormuz kembali mengguncang pasar energi global. Di tengah negosiasi damai yang belum tuntas dengan Amerika Serikat, pernyataan Teheran mengenai “biaya navigasi” di jalur laut paling strategis dunia memicu lonjakan volatilitas minyak dan kekhawatiran baru terhadap kebebasan pelayaran internasional.

Laporan media bisnis AS, CNBC, yang diterbitkan Selasa (26/05/2026) menyebut harga minyak Brent sempat menguat setelah muncul spekulasi bahwa Iran dapat meminta pungutan atau transit toll bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan AS.

Kepala S&P Global Energy, Dave Ernsberger, mengatakan pasar berada dalam kondisi gamang karena sinyal yang saling bertolak belakang dari Washington dan Teheran. “People are afraid to take a position,” ujarnya, menggambarkan kehati-hatian pelaku pasar.

Pernyataan Iran muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyatakan bahwa meskipun “tidak ada tarif resmi”, pelestarian ekosistem Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Laut Oman “memiliki biaya”. CNBC menyebut salah satu opsi yang dibahas adalah pengelolaan bersama Selat Hormuz oleh Iran dan Oman dengan skema pungutan lingkungan atau biaya transit kapal.

Baca Juga

AS Serang Iran Lagi di Tengah Negosiasi Damai, Selat Hormuz Masih Membara

Selat Hormuz merupakan urat nadi energi global. Sekitar 20% pasokan minyak laut dunia dan LNG internasional melintas di jalur sempit antara Iran dan Oman tersebut. Karena itu, setiap ancaman gangguan langsung mengguncang pasar energi dan perdagangan internasional.

Namun, hingga perkembangan terakhir, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Amerika Serikat sudah kalah di Selat Hormuz dan dunia bertekuk lutut pada IRGC? Jawabannya lebih kompleks. Investigasi Reuters pada 20 Mei 2026 menunjukkan Iran memang berhasil membangun kendali de facto atas Selat Hormuz melalui sistem berlapis yang mengatur pelayaran, termasuk verifikasi kapal, pengaturan lintasan, hingga dugaan pembayaran untuk jalur aman.

Reuters melaporkan beberapa kapal bahkan membayar hingga US$150.000 demi menjamin keselamatan pelayaran. Negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Teheran seperti China, Rusia, India, dan Pakistan disebut memperoleh prioritas lebih tinggi dalam sistem tersebut.

Dalam praktiknya, Iran memanfaatkan kombinasi rudal pantai, drone, ranjau laut, dan kapal cepat IRGC yang membuat risiko pelayaran meningkat tajam. Akibatnya, ribuan kapal sempat tertahan di Teluk Persia dan lalu lintas turun drastis dibanding kondisi normal. Reuters bahkan menyebut konflik Hormuz sebagai salah satu krisis energi terburuk dalam sejarah modern.

Namun, kendali de facto tidak identik dengan kemenangan geopolitik total. AS tetap mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran dan operasi pengawalan kapal komersial. Washington juga melakukan serangan terhadap kapal kecil, drone, dan rudal IRGC yang dianggap mengancam pelayaran internasional.

Reuters melaporkan bahwa Iran memang mampu “menutup efektif” Hormuz melalui ancaman militer, tetapi AS terus mempertahankan operasi kontra-blokade dan kehadiran maritimnya di kawasan. Dengan kata lain, situasi Hormuz saat ini lebih menyerupai kebuntuan strategis ketimbang kemenangan sepihak.

AS dan China Menolak

Penolakan terhadap pungutan Selat Hormuz juga datang dari banyak pihak, bukan hanya AS dan China. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio secara tegas menyatakan sistem pungutan atau tolling system akan membuat kesepakatan damai dengan Iran menjadi “tidak mungkin”. Rubio menilai pungutan pelayaran di Hormuz bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan kebebasan navigasi global.

Menariknya, posisi tersebut juga mendapat dukungan China. Reuters melaporkan pejabat senior AS dan China telah mencapai titik temu bahwa tidak boleh ada negara yang memungut biaya pelayaran di Hormuz. Kesamaan sikap dua rival global ini menunjukkan bahwa komunitas internasional masih memandang kebebasan navigasi sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan.

Ernsberger dari S&P Global Energy menilai isu sebenarnya bukan sekadar nilai pungutan—yang diperkirakan sekitar US$1 per barel—melainkan preseden geopolitiknya. “Yang dipertaruhkan adalah prinsip kebebasan arus maritim,” katanya kepada CNBC.

Baca Juga

IRGC Berencana Kenakan “Transit Toll” di Hormuz, Harga Minyak Melonjak Lagi

Diplomasi Masih Berjalan

Hingga 27 Mei 2026, lalu lintas di Selat Hormuz masih sangat terbatas. Data maritim dan laporan Reuters maupun Wall Street Journal menunjukkan hanya sebagian kecil kapal yang melintas, sebagian bahkan mematikan sistem pelacakan AIS demi menghindari ancaman serangan. IRGC tetap mempertahankan patroli laut intensif, sementara kepercayaan pelaku pelayaran global belum pulih. Namun, diplomasi belum mati.

Reuters melaporkan Iran dan AS kini tengah membahas kerangka awal kesepakatan yang dapat membuka kembali Hormuz secara bertahap ke tingkat sebelum perang dalam waktu sekitar satu bulan. Draf tersebut mencakup pembukaan kembali pelayaran komersial, pengelolaan lalu lintas bersama Iran–Oman, serta penarikan sebagian tekanan militer AS di sekitar kawasan.

Karena itu, narasi bahwa AS sudah kalah total atau dunia telah tunduk pada IRGC masih terlalu dini dan tidak sepenuhnya didukung fakta lapangan. Yang terjadi justru adalah IRGC menunjukkan kemampuan asimetris yang sangat kuat dalam mengganggu jalur energi global, sementara AS dan sekutunya masih mempertahankan kapasitas militer, diplomatik, dan ekonomi untuk menahan dominasi penuh Iran.

Dengan demikian, Selat Hormuz saat ini bukan simbol kemenangan mutlak salah satu pihak, melainkan arena adu daya tahan, legitimasi, dan diplomasi yang hasil akhirnya masih terbuka. Harga minyak, pasar keuangan, dan stabilitas energi global akan tetap bergerak mengikuti perkembangan di jalur laut paling sensitif di dunia tersebut.