Baru 5 Juta dari 25 Juta Pekerja di Jatim Terdaftar JHT, OJK Sebut Potensi Dana Pensiun Masih Besar
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kepesertaan program Jaminan Hari Tua (JHT) di Jawa Timur (Jatim) masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan. Dari sekitar 25 juta tenaga kerja aktif di provinsi tersebut, baru sekitar 5 juta pekerja yang tercakup dalam program JHT.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso menilai, peningkatan kepesertaan program jaminan hari tua menjadi salah satu hal penting untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus memperdalam sektor keuangan.
Menurutnya, kebiasaan menabung perlu dibangun sejak seseorang mulai bekerja agar masyarakat memiliki persiapan finansial yang memadai ketika memasuki masa pensiun.
“Kita ada 25 juta pegawai aktif, tapi yang masuk JHT, program wajib dana pensiun ketenagakerjaan baru 5 juta. Jadi kalau kita mau jadi Australia, kita kejar itu, bisa tidak 25 juta semuanya masuk di JHT. Inilah yang di depan mata, and that's a matter of kebiasaan kita menabung sejak pertama kerja,” ujar Adi dalam Digital Financial Literacy 2026, Senin (12/10/2026).
Baca Juga
Ia menambahkan, besarnya jumlah tenaga kerja aktif di Jawa Timur merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas kepesertaan program jaminan hari tua. Dengan begitu, persiapan finansial masyarakat pada masa pensiun dapat semakin kuat.
Adi juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan pengembangan dana pensiun Indonesia dibandingkan dengan Australia. Ia menyebut, aset dana pensiun Australia telah mencapai 130% dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan Indonesia baru berada di kisaran 6%-7% dari PDB.
Baca Juga
Bertemu Menkeu, Said Iqbal Ingin Usulkan JHT Kena Tarif Pajak 0%
Kesenjangan tersebut menunjukkan besarnya ruang pengembangan dana pensiun nasional. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam instrumen tabungan jangka panjang dinilai dapat mendukung pendalaman sektor keuangan sekaligus memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi masa tua.
Dalam konteks tersebut, Adi menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari otoritas keuangan hingga pemerintah pusat dan daerah. Sinergi diperlukan untuk mendorong peningkatan literasi keuangan, memperluas akses terhadap layanan keuangan, serta membangun kebiasaan menabung secara berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi, dengan inovasi, kemajuan anda akan lebih cepat,” katanya.
