Anggaran Infrastruktur Berbasis Masyarakat Dipangkas Jadi Rp 950 Miliar dari Usulan Rp 5,48 T
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan anggaran infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) pada rencana daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal tahun anggaran 2026 hanya sebesar Rp 950 miliar, setelah dilakukan pemotongan dalam proses optimalisasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dody menjelaskan, sebelumnya alokasi IBM direncanakan sebesar Rp 4,8 triliun dan meningkat menjadi Rp 5,48 triliun setelah pembahasan. Namun, dalam proses optimalisasi pagu, kegiatan tersebut menjadi salah satu yang dipotong karena kurangnya data pendukung.
“Terkait keputusan anggaran pada rencana pagu DIPA awal tahun anggaran 2026 dapat kami laporkan bahwa untuk infrastruktur berbasis masyarakat yang awalnya kita alokasikan Rp 4,8 triliun, kemudian hasil diskusi terakhir menjadi Rp 5,48 triliun,” kata Dody dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga
Menteri PU Kaji Pembangunan Bendungan dan Pulihkan Instalasi Air Pascabencana Aceh
Pada rencana optimalisasi pagu, salah satu kegiatan yang dilakukan pemotongan oleh Kementerian Keuangan adalah kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat yang lebih disebabkan karena kurangnya data pendukung. "Jadi per detik ini kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat hanya Rp 950 miliar,” sambung dia.
Meski demikian, Dody menyatakan pihaknya telah melakukan pembahasan internal untuk mengembalikan alokasi anggaran IBM sesuai komitmen awal sebesar Rp 5,48 triliun. Rincian lebih lanjut akan disampaikan setelah memperoleh persetujuan dari Kemenkeu.
“Kami sedang melakukan konsolidasi agar optimalisasi penganggaran tersebut tidak dilakukan pada infrastruktur berbasis masyarakat, sehingga kami akan tetap mengalokasikan anggaran untuk IBM sebesar Rp 5,48 triliun dengan konsekuensi penyesuaian pada anggaran kegiatan non-infrastruktur berbasis masyarakat,” ujar Dody.
Ia melaporkan, dengan total alokasi Rp 5,48 triliun, target lokasi program IBM pada 2026 mencapai 15.364 lokasi. Target tersebut terdiri atas program Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) sebanyak 12.000 lokasi, jembatan gantung 118 unit, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew) 808 lokasi, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsinas) 906 lokasi, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sasinmas) 523 lokasi, Sanitasi LPK 553 lokasi, serta 56 lokasi tempat pengolahan sampah- reduce, reuse, recycle (TPS-3R).
Kementerian PU memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 118,5 triliun pada 2026. Anggaran tersebut tercantum dalam DIPA yang terbit pada 1 Desember 2025.
Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan, pagu anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu indikatif awal yang ditetapkan sebesar Rp 70,86 triliun. Penambahan anggaran sebesar Rp 47,64 triliun diberikan setelah adanya kesepakatan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Kementerian Keuangan telah menetapkan pagu alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum 2026 sebesar Rp 118,50 triliun melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 29 September 2025,” kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, dipantau melalui siaran TV Parlemen, Rabu (4/2/2026).
Dody menjelaskan, anggaran Rp118,5 triliun tersebut dialokasikan ke sejumlah bidang prioritas. Bidang Jalan dan Jembatan yang diampu Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga memperoleh porsi terbesar dengan alokasi Rp 45,62 triliun yang digunakan untuk pembangunan jalan baru, peningkatan dan preservasi jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, pembangunan jembatan gantung, serta pembangunan jalan tol.
Sementara itu, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) mendapatkan alokasi Rp 34,74 triliun yang diprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, serta penyediaan air baku.
Baca Juga
Kena Efisiensi, Anggaran Kementerian PU Dipangkas dari Rp 118 Triliun Jadi Rp 106,18 Triliun
Adapun Ditjen Prasarana Strategis memperoleh anggaran Rp 24,11 triliun yang digunakan untuk pembangunan sarana pendidikan, pasar, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, serta prasarana strategis lainnya.
Lebih lanjut, Ditjen Cipta Karya dialokasikan anggaran Rp 12 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis, serta infrastruktur berbasis masyarakat.
Dody menambahkan, DIPA Kementerian PU Tahun Anggaran 2026 mengalami revisi melalui pergeseran anggaran ke rincian output khusus (RO khusus) sebesar Rp 6,85 triliun sebagai tindak lanjut arahan Presiden terkait kegiatan prioritas nasional.