Bandingkan dengan Tetangga, Apindo Keluhkan Izin Perusahaan Asing di RI Butuh 65 Hari
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani memaparkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang tengah menghadapi tantangan struktural serius. Dalam agenda Indonesia Economic Summit (IES) 2026, Shinta mengungkapkan bahwa meskipun angka pengangguran berada di kisaran 7,5 juta orang, terdapat isu yang lebih mendesak terkait kualitas dan stabilitas lapangan kerja di Tanah Air.
Shinta menjabarkan bahwa saat ini terdapat jutaan pekerja yang terjebak dalam kondisi ekonomi rentan. "Pada tahun 2025, kita memiliki sekitar 7,5 juta orang yang menganggur. Jadi itu tidak buruk, kan? 7,5 juta. Tetapi yang lebih penting, kita memiliki 19 juta pekerja tanpa upah dan 31 juta pekerja wiraswasta yang bertahan hidup dalam kondisi rentan," ujar Shinta di Shangri-La Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Lebih lanjut, Shinta menekankan bahwa jumlah pekerja di sektor informal yang rapuh telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Menurut hitungannya, ada sekitar 57,5 juta pekerja yang berada di posisi tidak stabil.
"Jadi, jika kita memasukkan keluarga mereka, sekitar 180 juta orang Indonesia bergantung pada penghidupan yang tidak stabil. Jadi, inilah isu utama kita," tegas Shinta.
Baca Juga
Apindo Nilai Target Pertumbuhan Manufaktur 5,51% di 2026 Realistis, Tapi Ada Catatan
Shinta juga menyoroti fenomena deindustrialisasi yang menjadi akar masalah sulitnya menciptakan lapangan kerja formal. Ia mencatat bahwa kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun dari kisaran 23-24% menjadi hanya sekitar 19%.
"Dahulu, sektor manufaktur merupakan tulang punggung pekerjaan layak. Mengapa? Karena sektor manufaktur menciptakan lapangan kerja formal. Namun saat ini, sektor manufaktur sebenarnya, 64% pekerjaan di sektor manufaktur adalah pekerjaan informal," ungkap Shinta.
Selain masalah dari sisi permintaan, Shinta menggarisbawahi persoalan besar dari sisi penawaran, yakni rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Ia memaparkan data bahwa 36,5% tenaga kerja Indonesia hanya lulusan sekolah dasar, di saat industri mulai menuntut keterampilan tinggi.
"Jadi, ini benar-benar masalah besar karena kita memiliki tenaga kerja berketerampilan rendah, bukan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Dan pencocokan dan keterkaitan sekarang juga menjadi masalah," tambah Shinta.
Baca Juga
Menanggapi situasi tersebut, Shinta pun mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah struktural, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga peningkatan daya saing biaya. Ia membandingkan kemudahan berinvestasi di Indonesia yang masih tertinggal jauh dari negara tetangga.
"Mendirikan perusahaan asing di Indonesia membutuhkan waktu 65 hari, sedangkan yang lainnya hanya sekitar satu hari. Jadi, ini masih menjadi kendala dalam mendatangkan investasi asing," jelas Shinta.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya memperkuat industri hulu agar Indonesia tidak terus bergantung pada bahan baku impor yang saat ini mencapai 70%. "Sementara sekarang pemerintah sedang bergerak menuju hilirisasi, kita juga membutuhkan industri hulu tersebut. Karena kita tidak bisa mengandalkan 70% bahan baku dari impor. Jadi ini adalah beberapa hal struktural yang perlu kita atasi," pungkas Shinta.

