PU Bidik Pemulihan Seluruh Akses Jalan Pascabencana Aceh Rampung Desember Ini
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pemulihan seluruh akses jalan terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh rampung pada Desember 2025.
Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi fokus utama penanganan pascabencana agar distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan dapat berjalan lancar.
“Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).
Di Kabupaten Gayo Lues, katanya, penanganan dilakukan pada sejumlah ruas jalan nasional. Pada ruas Blangkejeren–Batas Kabupaten Gayo Lues/Aceh Tenggara, badan jalan yang amblas di kawasan Ise-Ise dan Ponomon ditangani melalui penimbunan darurat. "Pekerjaan kira targetkan selesai pada 28 Desember 2025 sehingga akses dapat kembali difungsikan secara bertahap," terang Dody.
Sementara itu, pada ruas Batas Kabupaten Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kota Kutacane, terdapat dua jembatan putus serta beberapa titik longsor dan amblas badan jalan. Penanganan meliputi penimbunan oprit jembatan, pemasangan jembatan Bailey, serta perbaikan tiga dari total empat titik longsoran. "Ruas ini ditargetkan kembali fungsional pada 30 Desember 2025," jelas Dody.
Menurut Dody, akses menuju Kabupaten Gayo Lues juga mulai membaik. Ruas Simpang Uning (Batas Kota Takengon)–Uwaq–Batas Aceh Tengah/Gayo Lues–Blangkejeren telah dapat dilalui kendaraan roda dua. "Pembukaan jalur untuk kendaraan roda empat ditargetkan rampung pada 15 Desember 2025," tuturnya.
Selain pemulihan akses jalan, lanjut Dody, Kementerian PU menyalurkan prasarana layanan dasar berupa dua unit mobil tangki air, 10 unit hidran umum, lima unit septic tank, dan lima unit toilet portable untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi warga terdampak.
“Penanganan darurat tidak hanya difokuskan pada konektivitas jalan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak agar aktivitas warga dapat kembali berjalan,” pungkasnya.