Jokowi Ungkap Rencana RI Akuisisi Saham Freeport hingga 61%
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia berencana untuk mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia hingga 61%. Hal ini penting untuk semakin menambah pemasukan negara.
Dijelaskan oleh Jokowi bahwa saat ini Freeport sebenarnya sudah bisa dibilang menjadi milik Indonesia. Sebab, Indonesia saat ini memiliki saham mayoritas 51% di perusahaan pertambangan terkemuka dunia tersebut.
“Freeport sebelumnya kita memiliki saham di situ hanya 9%, kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi. Sudah milik Indonesia, milik negara kita,” kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/3/2024).
Baca Juga
Dengan kepemilikan saham 51% saat ini, Jokowi menyebut 70% pendapatan Freeport masuk ke kantong negara. Maka dari itu, Jokowi berencana memperbanyak kepemilikan saham di Freeport agar Indonesia bisa mendapatkan pemasukan yang semakin besar.
“Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Inilah proses-proses. Tapi untuk mendapatkan hal seperti itu tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian,” beber mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Jokowi tidak memungkiri bahwa negosiasi untuk menambah kepemilikan saham RI di PT Freeport Indonesia berjalan dengan alot. Namun, untuk saat ini Jokowi akan menyiapkan regulasinya terlebih dahulu.
Baca Juga
“Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu (61%) akan bisa kita dapatkan. Namanya negosiasi ya alot banget. Ini regulasinya rampung dulu, baru negosiasinya bisa segera difinalkan,” sebut dia.
Adapun regulasi yang dimaksud adalah revisi regulasi untuk mewujudkan perpanjangan kontrak Freeport. Regulasi yang ingin direvisi adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Jokowi berharap negosiasi ini sendiri bisa diselesaikan secepatnya, mengingat negosiasi sudah berjalan cukup lama sejak tahun lalu. Ia menargetkan paling lambat Juni 2024 negosiasi rampung.