73% Penduduk Indonesia akan Tinggal di Kota, Tim Amin Siapkan Konsep Ini
JAKARTA, investortrust.id - Sekitar 73% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan dalam dua dekade mendatang. Untuk mengantisipasi hal itu, Tim Kampanye Nasional Anies-Muhaimin (Timnas Amin) menyiapkan konsep yang bertumpu pada infrastruktur mikro kota.
“Infrastruktur mikro kota harus dikelola lebih baik, terutama di bidang pengelolaan air minum, baik air bersih (clean water) maupun air limbah (waste water),” ujar Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Amin Subekti di Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (01/02/2024).
Baca Juga
Timnas AMIN: Pembangunan 40 Kota Existing Percepat Pemerataan Ekonomi
Mengutip kajianBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Bank Dunia tentang tren demografi, Amin Subekti mengungkapkan,sekitar 56% dari 278 juta penduduk Indonesia saat ini tinggal di perkotaan.
Pada usia Indonesia ke-100 (tahun 2045), menurut dia, sekitar 73% atau 255 juta dari 354 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.
“Artinya, kita butuh pengelolaan infrastruktur mikro kota yang jauh lebih baik. Jadi, challenge-nya adalah pengelolaan air minum yang bersih maupun waste water," kata Amin.
Amin Subekti membeberkan, dalam visi-misi Amin terdapat agenda strategis yang disebut “8 sayap kemajuan”. Dalam agenda ini,ekosistem daerah aliran sungai (DAS) strategis dipulihkan sebagai sumber air baku untuk air minum. DAS akan bertumpu pada fondasi ketahanan air di Pulau Jawa, meliputi Citarum, Cisadane, Ciliwung, Brantas, dan Bengawan Solo.
Amin Subekti menjelaskan, ekstraksi di Jakarta memicu terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) di DKI Jakarta. "Saya pernah mendampingi pak Anies di Jakarta, menyaksikan betul bagaimana yang namanya ekstraksi air di Jakarta itu menurunkan land subsidence-nya," tutur dia.
Baca Juga
Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6,5%, Timnas AMIN: Progresif tapi Realistis!
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menemukan penyebab land subsidence di DKI Jakarta terjadi akibat ekstraksi berlebih.
"Land subsidence di Jakarta kan isu besar. Itu bisa terjadi karena over extraction air tanah," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (19/01/2023).