Investasi Naik, Lapangan Kerja Formal Malah Turun, Kadin Soroti Hal Ini!

JAKARTA, Investortrust.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menyoroti kualitas investasi nasional yang mencapai Rp 1.500 triliun lebih di tengah penurunan jumlah pekerja sektor formal. Menurutnya, peningkatan investasi perlu diikuti penguatan sektor padat karya agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Karena investasi naik tapi kok tenaga kerja yang formal menurun, informal naik. Kalau saya rasa ini lebih daripada sebab-akibat, tapi juga suatu fenomena yang dua-duanya datang bersamaan,” ujar Anin di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dia menjelaskan, tidak semua investasi memiliki karakteristik penyerapan tenaga kerja yang sama. Investasi padat modal seperti pusat data, smelter, dan proyek hilirisasi umumnya membutuhkan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan industri padat karya.

Karena itu, Anin mendorong penguatan investasi di sektor yang dapat menyerap banyak pekerja, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, garmen, alas kaki, furnitur, dan kopi. Pengembangan sektor-sektor tersebut juga dinilai dapat mendukung peningkatan ekspor Indonesia.

Menurut Ketua Umum Kadin, dunia usaha perlu memprioritaskan ekspor sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. "Strategi investasi juga perlu mempertimbangkan kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, bukan hanya besarnya modal yang masuk," jelas Anin.

Baca Juga

Kadin Dorong Peningkatan Ekspor Nasional, Bidik UMKM Tembus Pasar Global

Kadin turut menyoroti tingginya aktivitas usaha informal yang perlu didorong masuk ke sektor formal. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah memperluas pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), disertai pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha.

“Kadin ingin melakukan pembinaan, pendampingan, supaya yang tenaga kerja informal bisa jadi formal dan kita bisa meningkatkan apa daya saingnya,” kata Anin.

Dia menilai penguatan dunia usaha membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah dan sektor swasta. Kondisi bisnis yang membaik akan mendukung penerimaan negara, investasi, serta kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan menjaga konsumsi domestik.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah Rapimnas Kadin Indonesia 2026 M. Azis Syamsuddin juga menekankan pentingnya kepastian hukum untuk menarik investasi. Menurutnya, investor membutuhkan iklim usaha yang kondusif dan penegakan hukum yang berjalan sesuai mekanisme.

Azis juga menilai penyelarasan prosedur dan standar usaha dapat membantu meningkatkan kualitas ekspor Indonesia. "Sehingga rule of law dalam hal law enforcement-nya itu harus sesuai dengan tataran, sehingga investasi yang akan masuk itu melihat dari helicopter view-nya itu dia melihat oh ini law enforcement-nya akan sesuai dengan mekanisme," imbuhnya.

Sebelumya Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi Indonesia secara year to date hingga triwulan III (Januari-September) 2026 berhasil mencapai Rp1.539,2 triliun. Capaian ini tumbuh sebesar 7,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Realisasi investasi Indonesia secara year to date hingga akhir triwulan ketiga di tahun 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,3 persen dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya," ucap Rosan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Pada triwulan III 2026, realisasi investasi tercatat mencapai Rp 528,7 triliun. Akumulasi investasi sepanjang sembilan bulan pertama ini telah memenuhi 75,4% dari total target realisasi investasi tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 2.041,3 triliun.