PMI, Para Pahlawan Devisa dan Filosofi Mangan Ora Mangan Sing Penting Kumpul
Poin Penting
|
TAIPEI, Investortrust.id — Ada sebuah ironi besar dalam kehidupan jutaan Pekerja Migran Indonesia. Mereka meninggalkan keluarga justru karena ingin menyelamatkan kehidupan keluarga. Mereka berpisah agar anak tetap sekolah, orang tua bisa berobat, rumah dapat diperbaiki, sawah tidak dijual, dan dapur di kampung halaman tetap mengepul. Tubuh mereka berada ribuan kilometer dari Indonesia, tetapi sebagian penghasilan, pikiran, dan hati mereka terus mengalir pulang. Di balik angka remitansi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, sesungguhnya terdapat jutaan cerita tentang keberanian, pengorbanan, kerinduan, dan harapan untuk mengubah nasib.
Bagi masyarakat Jawa, ironi itu terasa semakin dalam karena ada sebuah filosofi yang diwariskan turun-temurun: mangan ora mangan sing penting kumpul, makan atau tidak makan, yang penting berkumpul. Di balik ungkapan itu terdapat nilai tentang kuatnya ikatan keluarga, solidaritas, kesetiaan, dan keyakinan bahwa hidup sederhana tetap dapat terasa tenteram selama orang-orang yang dicintai berada di dekat kita. Filosofi itu tidak mengajarkan kemiskinan atau menolak kemajuan, melainkan menempatkan kebersamaan sebagai salah satu sumber kebahagiaan yang tidak selalu bisa digantikan oleh materi.
Namun kehidupan tidak selalu memberikan pilihan semudah itu. Untuk bisa “mangan”, seseorang justru terkadang harus meninggalkan “kumpul”. Seorang ibu pergi ketika anaknya masih kecil. Seorang anak meninggalkan orang tua yang mulai menua. Seorang suami atau istri merayakan Lebaran melalui layar telepon. Mereka bukan meninggalkan filosofi mangan ora mangan sing penting kumpul. Sebaliknya, mereka pergi justru karena tanggung jawab kepada keluarga yang menjadi inti filosofi tersebut. Perpisahan itu bukan tujuan, melainkan harga yang harus dibayar agar kehidupan keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih baik.
Itulah wajah manusia di balik jutaan PMI yang tersebar di berbagai negara. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pada Agustus 2026 menyebut rujukan Bank Indonesia memperkirakan terdapat sekitar 4,9 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, dengan remitansi sekitar Rp288 triliun. Angka tersebut masih berupa estimasi karena tidak seluruh pekerja tercatat dengan pola yang sama. Ada yang memperpanjang kontrak, berpindah pekerjaan, menetap lebih lama, bahkan ada yang tidak sepenuhnya masuk dalam sistem pendataan nasional. Meski demikian, angka itu memberi gambaran betapa besarnya komunitas pekerja Indonesia yang hidup di luar negeri dan betapa penting kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional.
Jumlah itu sesungguhnya masih kecil jika dibandingkan dengan populasi Indonesia yang sudah lebih dari 285 juta jiwa. Indonesia adalah salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia, tetapi jumlah warga yang membangun karier dan kehidupan ekonomi di luar negeri belum sebesar negara-negara yang sejak lama memiliki tradisi diaspora kuat. Tantangan Indonesia karena itu bukan semata-mata menambah jumlah orang yang bekerja di luar negeri, melainkan menaikkan kualitas migrasi: dari pekerjaan berpendapatan rendah menuju pekerjaan berpendapatan tinggi, dari pekerja menjadi profesional, dari profesional menjadi pengusaha, dan dari pengusaha menjadi bagian permanen dari jaringan diaspora Indonesia di berbagai pusat ekonomi dunia.
Sepanjang 2025, pemerintah menempatkan 296.948 PMI, melampaui target nasional sebanyak 259.144 orang. Untuk 2026, terdapat sekitar 300.500 lowongan kerja luar negeri yang tercatat dalam SiskoP2MI. Taiwan menjadi salah satu tujuan terbesar bersama Hong Kong, Malaysia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan sejumlah negara di Timur Tengah. Namun angka sekitar 300.000 penempatan baru setahun masih terlalu kecil jika Indonesia ingin menjadikan pasar tenaga kerja dunia sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Masalahnya bahkan bukan karena dunia tidak membutuhkan pekerja Indonesia. Hingga 22 Agustus 2026, Kementerian P2MI mencatat tersedia 295.184 peluang kerja luar negeri, tetapi baru 76.622 posisi atau sekitar 26% yang berhasil terisi. Artinya, lebih dari 218.000 peluang kerja masih terbuka. Pekerjaannya ada, orang Indonesia yang membutuhkan pekerjaan juga banyak, tetapi jembatan antara keduanya belum cukup kuat. Bahasa asing menjadi hambatan, kompetensi belum selalu sesuai dengan standar negara tujuan, sertifikasi belum merata, informasi kesempatan kerja belum menjangkau seluruh daerah, dan pendidikan vokasi belum sepenuhnya diarahkan untuk membaca kebutuhan pasar global.
Di tengah statistik besar itu terdapat manusia seperti Yuni Lestari. Perempuan asal Pati, Jawa Tengah, tersebut bekerja sebagai caregiver di Taiwan. Hampir satu dekade ia hidup jauh dari keluarganya. Ia pergi bukan karena rumah tidak lagi mempunyai arti, melainkan karena kondisi ekonomi keluarga berubah setelah ayahnya mengalami kecelakaan. Yuni kemudian memilih mengambil tanggung jawab lebih besar. Ia menyeberangi laut, tinggal di negeri orang, dan membangun kehidupan dari pekerjaannya merawat orang yang membutuhkan pendampingan sehari-hari.
Ada paradoks dan ironi yang sangat kuat dalam perjalanan Yuni. Di Taiwan, ia mendapatkan penghasilan dengan merawat orang lain. Pada saat yang sama, anaknya sendiri tumbuh di Jawa tanpa kehadiran ibunya secara langsung. Uangnya pulang, tetapi Yuni belum pulang. Tahun berganti tahun, anak bertambah besar, orang tua bertambah tua, dan hubungan keluarga dipelihara melalui telepon, foto, serta panggilan video. Di sinilah kita melihat bahwa remitansi bukan sekadar arus uang. Di balik setiap transfer terdapat waktu yang hilang, pertemuan yang tertunda, ulang tahun yang dilewatkan, dan kerinduan yang tidak pernah benar-benar selesai.
Kerinduan itu tumpah pada Minggu, 23 Agustus 2026, di New Taipei City. Di atas panggung Grand Launching BRImo Taiwan, sebuah video keluarga Yuni di Pati diputar. Dalam rekaman tersebut, ibundanya, Suyati, bercerita bahwa ketika rasa rindu datang begitu kuat, ia terkadang mengambil pakaian Yuni yang masih tersimpan di rumah. Baju itu dipegang sebagai cara sederhana seorang ibu memperpendek jarak antara Pati dan Taiwan. Yuni menangis. Ia belum mengetahui bahwa ibunya sesungguhnya sudah berada di Taiwan.
Melalui program Tali Kasih “Teman Seperjuangan BRI”, Suyati diterbangkan dari Indonesia tanpa sepengetahuan putrinya. Ketika Direktur Utama BRI Hery Gunardi kemudian bertanya bagaimana seandainya sang ibu ternyata berada di Taiwan, Yuni menoleh. Suyati muncul dan berjalan mendekati panggung. Hampir satu dekade kerinduan runtuh dalam sebuah pelukan. Pada saat itu, mangan ora mangan sing penting kumpul tidak lagi terdengar sebagai pepatah. Ia menjadi sesuatu yang hidup, nyata, dan menggetarkan.
Namun kisah Yuni bukan semata cerita tentang perpisahan keluarga. Ia adalah bagian dari sebuah kekuatan ekonomi yang sangat besar. Setiap bulan jutaan PMI menerima gaji dalam ringgit Malaysia, dolar Taiwan, dolar Hong Kong, yen Jepang, won Korea, riyal Saudi, dolar Singapura, euro, dan berbagai mata uang lainnya. Sebagian digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sebagian ditabung, dan bagian yang besar dikirim kembali kepada keluarga di Indonesia. Uang itu menjadi biaya sekolah, cicilan rumah, pengobatan orang tua, sepeda motor, sawah, toko kelontong, modal usaha, tabungan, hingga biaya kuliah anak.
Nilai remitansi pekerja migran Indonesia mencapai sekitar Rp288 triliun berdasarkan estimasi yang disampaikan Kementerian P2MI pada 2026. Bank Dunia juga mencatat bahwa remitansi yang masuk ke Indonesia setara sekitar 1,2% dari PDB pada 2025. Angka itu menunjukkan bahwa PMI bukan fenomena sosial pinggiran. Mereka adalah salah satu sumber devisa nasional yang nyata dan tersebar luas. Tidak datang dari satu perusahaan besar, tidak bergantung pada satu proyek, tetapi berasal dari jutaan transaksi kecil yang dilakukan orang-orang Indonesia di berbagai negara.
Baca Juga
Dari Taiwan Bawa Pulang Keahlian, BRI Peduli Dorong PMI Naik Kelas Jadi Entrepreneur
Karena itulah mereka disebut pahlawan devisa. Namun sebutan itu seharusnya bukan akhir dari perjalanan. Indonesia perlu mulai mengubah ukuran keberhasilan kebijakan pekerja migran. Pertanyaan jangan hanya berhenti pada berapa banyak PMI yang ditempatkan setiap tahun, tetapi harus bergerak menuju pertanyaan yang jauh lebih penting: pekerjaan seperti apa yang mereka peroleh, berapa pendapatannya, keterampilan apa yang mereka kuasai, berapa banyak yang naik jabatan, berapa banyak yang memiliki tabungan dan aset, dan berapa banyak yang akhirnya berubah dari pekerja menjadi pengusaha.
Mengirim satu juta pekerja berpendapatan rendah tentu menghasilkan devisa. Namun menempatkan ratusan ribu perawat, insinyur, teknisi, programmer, koki profesional, pekerja konstruksi bersertifikat, tenaga kesehatan, pelaut terampil, dan manajer dengan pendapatan beberapa kali lebih besar akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar. Indonesia karena itu jangan hanya bercita-cita menjadi eksportir tenaga kerja. Indonesia harus menjadi eksportir kompetensi.
Calon pekerja harus menguasai bahasa negara tujuan sebelum berangkat. SMK dan politeknik perlu membaca kebutuhan dunia. Sekolah keperawatan yang membidik Jepang harus menyediakan bahasa Jepang dan memahami standar layanan kesehatan Jepang. Pendidikan vokasi yang mengincar Jerman perlu memasukkan bahasa Jerman dan sertifikasi yang diakui di sana. Calon teknisi untuk Taiwan perlu dibekali kemampuan teknis sekaligus kemampuan Mandarin yang memadai. Anak-anak muda Indonesia harus dipersiapkan bukan sekadar agar bisa bekerja, tetapi agar dapat memperoleh posisi dan pendapatan yang tinggi.
Mereka juga harus dibekali literasi keuangan. Gaji tinggi tidak otomatis menciptakan kesejahteraan bila seluruh pendapatan habis untuk konsumsi. Setiap PMI perlu mempunyai rencana untuk menabung, membeli aset, berinvestasi, membangun usaha, dan mengembangkan jaringan. Dengan begitu, setelah lima atau sepuluh tahun meninggalkan Indonesia, mereka tidak lagi berada pada posisi yang sama. Mereka telah naik kelas.
Di sinilah Indonesia perlu mengubah satu pandangan yang telah lama tertanam: setiap orang Indonesia yang berhasil di luar negeri seolah-olah harus pulang untuk membuktikan cintanya kepada Tanah Air. Tidak selalu demikian. Indonesia juga membutuhkan orang-orang yang tidak pulang. Bukan karena mereka meninggalkan Indonesia, tetapi karena Indonesia membutuhkan manusia yang berakar di pusat-pusat ekonomi dunia.
Pengalaman berbagai diaspora memberi pelajaran penting. Komunitas Tionghoa selama berabad-abad membangun jaringan perdagangan dan usaha di Asia Tenggara, Amerika Utara, Australia, dan berbagai wilayah lain. India memiliki diaspora besar yang berperan kuat di bidang teknologi, kedokteran, keuangan, pendidikan, dan bisnis. Berbagai komunitas Eropa juga membangun jaringan ekonomi dan keluarga lintas benua selama beberapa generasi. Sementara komunitas Yahudi tersebar di berbagai negara dan membentuk jaringan kuat dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, bisnis, budaya, dan kehidupan profesional. Pengalaman kelompok-kelompok tersebut tentu berbeda dan tidak dapat disederhanakan menjadi satu model, tetapi ada satu pelajaran yang relevan: suatu bangsa dapat memperoleh manfaat besar ketika warganya dan keturunannya berhasil berakar di berbagai pusat ekonomi dunia sambil tetap mempertahankan hubungan dengan negeri asal.
Indonesia perlu mempunyai keberanian yang sama. Anak muda Indonesia harus didorong melihat dunia sebagai ruang kesempatan. Bekerja di Tokyo bukan kegagalan Indonesia. Menjadi insinyur di California bukan kehilangan bagi Indonesia. Menjadi dokter di Berlin tidak berarti kurang nasionalis. Membangun perusahaan di Sydney bukan bentuk meninggalkan Tanah Air. Membuka jaringan restoran di Taipei justru dapat menjadi pintu masuk produk Indonesia ke pasar dunia. Yang penting, migrasi itu legal, aman, berbasis kompetensi, memberikan pendapatan tinggi, dan menghasilkan mobilitas ekonomi ke atas.
Sri Purwati memberikan gambaran mengenai kemungkinan itu. Perempuan asal Cilacap tersebut pertama kali datang ke Taiwan bukan sebagai pengusaha besar. Ia pernah bekerja mengasuh anak. Namun setelah tinggal di Taiwan, Sri melihat peluang. Banyak masyarakat Indonesia membutuhkan makanan halal dengan rasa Indonesia. Ia mulai memasak, menerima pesanan daring, dan mengantarkan makanan. Dari usaha sederhana itu kemudian lahir sebuah kedai.
Satu kedai berkembang menjadi dua, dua menjadi tiga, dan kini empat Kedai Sri Rahayu berdiri di Taipei. Sri telah menikah dengan warga Taiwan dan membangun kehidupan permanen di negeri itu. Tetapi semakin lama ia tinggal di Taiwan, Indonesia justru semakin besar hadir dalam kehidupannya. Restorannya menjual masakan Indonesia, sebagian bumbu datang dari Indonesia, pelanggan Taiwan mengenal makanan Nusantara, komunitas Indonesia mendapatkan tempat berkumpul, dan sebagian hasil usahanya mengalir kembali ke Tanah Air.
Sri tidak lagi hanya menjual tenaga kerja. Ia menjual produk, merek, pengalaman, dan identitas Indonesia. Ia berubah dari pekerja menjadi pemilik usaha. Dari menerima gaji menjadi menciptakan pendapatan. Dari seorang perantau menjadi bagian dari jaringan ekonomi yang menghubungkan Taiwan dan Indonesia. Inilah transformasi yang harus diperbanyak.
Bayangkan apabila jutaan orang Indonesia melakukan perjalanan seperti Sri. Seorang pekerja restoran di Jepang suatu hari membuka lima restoran Indonesia. Seorang perawat di Jerman kemudian memiliki perusahaan elderly care. Seorang teknisi di Australia mendirikan perusahaan konstruksi. Seorang programmer di Amerika Serikat membangun perusahaan teknologi dan membuka pusat pengembangan perangkat lunak di Bandung. Seorang pekerja logistik di Dubai menjadi pemilik perusahaan ekspor-impor yang memasarkan produk UMKM Indonesia ke Timur Tengah. Seorang pelaut yang puluhan tahun bekerja di kapal asing akhirnya memiliki perusahaan maritim yang mempekerjakan ratusan pelaut Indonesia.
PMI Belum Masuk 10 Besar Dunia
Jutaan orang Indonesia memang sudah bekerja di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan berbagai negara lain. Mereka mengirimkan hasil keringatnya setiap bulan ke kampung halaman. Namun dibandingkan India, Tiongkok, Meksiko, Bangladesh, Filipina dan sejumlah negara lain yang telah membangun diaspora besar, jumlah pekerja dan diaspora ekonomi Indonesia masih relatif kecil.
Baca Juga
Bank Indonesia memperkirakan stok PMI berada di kisaran 4,2 juta orang pada akhir 2025. Angka yang lebih luas dari pemerintah bahkan dapat mencapai sekitar 4,9 juta orang karena persoalan pendataan, perpanjangan kontrak, pekerja yang menetap lebih lama, serta pekerja nonprosedural. Apa pun angka yang digunakan, jumlah tersebut tetap kecil jika dibandingkan dengan populasi Indonesia. Empat sampai lima juta orang hanya sekitar 1,5%-1,7% dari penduduk Indonesia. Artinya, dari setiap 100 orang Indonesia, belum sampai dua orang yang bekerja sebagai migran di luar negeri.
Kecilnya angka itu semakin terlihat ketika Indonesia disandingkan dengan negara-negara asal migran terbesar dunia. Data International Migrant Stock 2024 Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan jumlah migran internasional dunia telah mencapai sekitar 304 juta orang. India berada di lapisan teratas dengan sekitar 18,5 juta warga kelahiran India yang hidup di luar negeri. Tiongkok dan Meksiko masing-masing mempunyai diaspora sekitar 11 juta lebih, disusul Ukraina dan Rusia dengan sekitar 9 juta lebih. Dalam berbagai kompilasi data UN DESA, kelompok sepuluh besar juga diisi negara-negara seperti Suriah, Bangladesh, Pakistan, Filipina dan Afghanistan. Indonesia belum masuk kelompok sepuluh besar negara asal migran dunia.
Perbandingan itu tentu harus dibaca secara hati-hati. Statistik PBB mengenai international migrant stock tidak sama persis dengan statistik PMI. PBB menghitung orang yang berpindah negara tempat tinggal berdasarkan negara kelahiran atau kewarganegaraan, tanpa membatasi alasan perpindahannya hanya untuk bekerja. Sementara data PMI lebih spesifik berkaitan dengan pekerja Indonesia di luar negeri. Namun perbedaan metodologi tersebut tidak menghilangkan pesan besarnya: untuk negara sebesar Indonesia, jaringan manusia Indonesia di luar negeri masih sangat kecil.
Sepanjang 2025, Kementerian P2MI mencatat 296.948 PMI ditempatkan ke luar negeri, melampaui target nasional 259.144 orang. Pencapaian 114,58% terhadap target tentu pantas diapresiasi. Tetapi pertanyaan yang lebih besar adalah apakah targetnya sendiri sudah cukup ambisius untuk sebuah negara dengan jumlah angkatan kerja sebesar Indonesia. (KP2MI)
Taiwan menjadi tujuan terbesar penempatan baru PMI pada 2025 dengan sekitar 89.960 orang. Setelah Taiwan terdapat Hong Kong sekitar 76.157 orang, Malaysia 54.434 orang, Jepang 19.970 orang, dan Singapura 15.621 orang. Negara tujuan lainnya antara lain Arab Saudi, Korea Selatan, Turki, Italia dan Brunei Darussalam. Dengan kata lain, arus pekerja Indonesia masih sangat terkonsentrasi di Asia Timur, Asia Tenggara dan Timur Tengah.
Dari sisi asal daerah pun polanya sangat jelas. Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat konsisten menjadi tiga provinsi utama pengirim pekerja migran. Ponorogo, Cilacap, Blitar, Malang, Tulungagung, Indramayu dan berbagai kabupaten lainnya telah lama menjadi kantong PMI. Tidak ada statistik resmi yang mengklasifikasikan pekerja migran berdasarkan etnis, sehingga tidak tepat mengatakan secara statistik bahwa mayoritas PMI adalah etnis Jawa. Namun besarnya pekerja yang berasal dari Pulau Jawa menunjukkan kuatnya latar sosial dan budaya Jawa serta Sunda di dalam komunitas pekerja Indonesia di berbagai negara, termasuk Taiwan.
Taiwan menjadi contoh menarik. Jumlah pekerja dan warga Indonesia yang tinggal di wilayah tersebut sudah mencapai ratusan ribu orang. Estimasi berdasarkan berbagai data administratif berada di sekitar 313.000 hingga 350.000 orang pada akhir 2025. Pada akhir pekan di Taipei dan New Taipei City, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa begitu mudah terdengar. Warung Indonesia bermunculan. Produk Indonesia dijual. Masjid menjadi tempat bertemu. Di stasiun dan taman kota, Taiwan pada hari libur seperti mempunyai potongan-potongan kecil Indonesia.
Namun Taiwan yang sudah terasa begitu “Indonesia” itu menyerap kurang dari 100.000 penempatan baru PMI setahun. Jepang hanya sekitar 20.000. Korea Selatan lebih kecil lagi. Padahal kedua negara tersebut menghadapi penuaan penduduk dan kekurangan pekerja di berbagai sektor. Dunia membutuhkan tenaga kerja, sementara Indonesia mempunyai jutaan anak muda usia produktif. Yang belum bertemu adalah kebutuhan dunia dengan kualitas, keterampilan, bahasa dan sertifikasi tenaga kerja Indonesia.
Untuk 2026, pemerintah bahkan mencatat sekitar 300.500 lowongan kerja luar negeri dalam SiskoP2MI yang perlu dioptimalkan pemenuhannya. Artinya, persoalannya bukan tidak ada pekerjaan. Kesempatan sudah tersedia, tetapi Indonesia belum mampu mengisi seluruhnya secara cepat dengan calon pekerja yang memenuhi kualifikasi.
Empat juta lebih pekerja Indonesia di luar negeri memang menghasilkan devisa yang sangat berarti. Remitansi mengalir dari Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan berbagai negara lainnya. Berdasarkan statistik Bank Indonesia dan data internasional, remitansi Indonesia sepanjang 2025 berada di kisaran US$17 miliar lebih, atau sekitar Rp270 triliun-Rp280 triliun jika dihitung dengan kurs Rp16.000 per dolar AS.
Angka itu terlihat luar biasa. Hampir Rp300 triliun dikirim pulang oleh orang-orang yang bekerja ribuan kilometer dari rumah. Uang tersebut tidak datang melalui satu transaksi besar, melainkan mengalir melalui jutaan transfer kecil. Seorang caregiver di Taiwan mengirim uang kepada ibunya, pekerja pabrik mengirim biaya sekolah anak, pelaut mengirim penghasilan kepada istrinya, pekerja restoran mengirim modal usaha kepada keluarga di kampung.
Tetapi begitu Indonesia dibandingkan dengan dunia, angka tersebut kembali tampak kecil. Data Bank Dunia menunjukkan India tetap menjadi raksasa remitansi. Untuk 2025, data World Development Indicators bahkan mencatat personal remittances received India sekitar US$150,7 miliar. Nilai tersebut hampir sembilan kali remitansi yang diterima Indonesia.
Dalam kompilasi peringkat remitansi global 2025 yang digunakan dalam bahan tulisan ini, Indonesia berada sekitar peringkat ke-13, di bawah India, Meksiko, Filipina, Pakistan, Tiongkok, Bangladesh dan sejumlah negara lainnya. Dengan demikian, Indonesia belum masuk sepuluh besar penerima remitansi dunia, meskipun merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di planet ini.
Filipina memberikan pembanding yang paling dekat. Populasi Filipina tidak sampai separuh penduduk Indonesia, tetapi negara tersebut mampu membangun ekosistem pekerja migran jauh lebih matang. Perawat Filipina bekerja di rumah sakit Amerika dan Eropa. Pelaut Filipina mengisi kapal-kapal internasional. Tenaga perhotelan, teknisi, profesional, caregiver dan pekerja jasa mereka berada di berbagai belahan dunia. Bangko Sentral ng Pilipinas mencatat personal remittances pekerja Filipina sudah berada pada puluhan miliar dolar setiap tahun, dengan remitansi tunai melalui sistem perbankan saja mencapai lebih dari US$34 miliar pada 2024 dan terus bertumbuh pada 2025.
Inilah ironi Indonesia. Jumlah penduduk hampir 2,5 kali Filipina, tetapi remitansi PMI bahkan belum separuh remitansi pekerja Filipina. Masalahnya bukan semata jumlah pekerja yang lebih sedikit. Struktur pekerjaannya juga menentukan. Negara yang menempatkan banyak tenaga kesehatan, pelaut, teknisi, insinyur, ahli teknologi dan profesional tentu memperoleh remitansi lebih tinggi daripada negara yang sebagian besar pekerjanya masih terkonsentrasi pada pekerjaan berupah rendah.
Orientasi kebijakan PMI harus bergerak dari placement menuju high-income placement. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa orang berangkat, tetapi berapa gaji yang mereka peroleh, keterampilan apa yang mereka bawa, seberapa cepat pendapatannya meningkat, berapa besar tabungan yang dimiliki, dan apakah setelah sepuluh tahun mereka masih menjadi pekerja pada posisi yang sama atau sudah naik menjadi supervisor, manajer bahkan pengusaha.
Indonesia tidak boleh puas menjadi pemasok tenaga kerja murah dunia. Indonesia harus menjadi pemasok tenaga kerja terampil dunia. Perawat, caregiver bersertifikat, teknisi, welder, pekerja konstruksi profesional, koki, pekerja perhotelan, pelaut, ahli teknologi informasi, insinyur hingga tenaga kesehatan harus menjadi wajah baru PMI.
Bahasa asing harus menjadi bagian dari strategi ekonomi. Jika Jepang membutuhkan ratusan ribu tenaga kerja karena penduduknya menua, Indonesia harus menyiapkan anak muda yang berbahasa Jepang. Jika Taiwan membutuhkan caregiver dan teknisi, pendidikan vokasi harus menyiapkan bahasa Mandarin sekaligus kompetensi profesinya. Jika Jerman membutuhkan perawat, sekolah keperawatan Indonesia perlu mempunyai jalur yang sejak awal diarahkan pada standar dan bahasa Jerman. Dengan cara itu, Indonesia tidak hanya mengirim manusia. Indonesia mengekspor kompetensi.
Dari Pekerja Migran Menjadi Diaspora Ekonomi
Indonesia harus mulai meninggalkan anggapan bahwa keberhasilan seorang pekerja migran selalu harus berakhir dengan kepulangan. Pulang tentu baik. Banyak pekerja migran kembali membawa tabungan, keterampilan, disiplin, pengalaman, bahasa asing, dan jaringan yang kemudian digunakan untuk membangun kehidupan baru di Tanah Air. Namun tidak semua harus pulang. Negara besar juga membutuhkan warganya berakar di pusat-pusat ekonomi dunia, membangun karier, memiliki aset, mendirikan perusahaan, dan menjadi bagian dari masyarakat negara tempat mereka tinggal tanpa harus memutuskan hubungan dengan Indonesia.
Lihatlah India. Jutaan warga dan keturunan India tidak sekadar bekerja di luar negeri. Mereka menjadi dokter, profesor, insinyur, bankir, eksekutif perusahaan teknologi, pengusaha, ilmuwan, dan pemilik aset. Di Silicon Valley, London, Dubai, Singapura, Sydney, dan berbagai kota global lainnya, diaspora India membentuk jaringan yang kuat dan tetap mempunyai hubungan ekonomi, profesional, keluarga, maupun budaya dengan tanah leluhurnya. Keberadaan mereka tidak hanya menghasilkan remitansi, tetapi juga membuka akses terhadap modal, pasar, teknologi, pendidikan, dan jaringan bisnis internasional.
Hal serupa terlihat dalam sejarah diaspora Tionghoa. Migrasi berlangsung lintas generasi. Mereka menetap, membangun bisnis, memiliki properti, menguasai bahasa setempat, dan menjadi bagian integral dari masyarakat negara tujuan. Namun hubungan perdagangan, keluarga, dan investasi dengan jaringan asal tetap hidup. Pengalaman berbagai diaspora Eropa dan Yahudi juga memperlihatkan bagaimana komunitas yang tersebar di pusat-pusat ekonomi dunia dapat membangun jejaring pengetahuan, perdagangan, investasi, pendidikan, dan pengaruh lintas negara. Setiap diaspora tentu mempunyai sejarah dan karakter yang berbeda, tetapi pelajarannya bagi Indonesia sama: sebuah bangsa tidak harus kehilangan anak-anak bangsanya hanya karena mereka tinggal jauh dari tanah kelahiran.
Indonesia membutuhkan keberanian membangun pola serupa. Bukan dengan mendorong jutaan orang pergi tanpa keterampilan dan perlindungan, melainkan dengan menciptakan migrasi yang legal, aman, terampil, dan berpendapatan tinggi. Sebagian pekerja kelak kembali ke Indonesia. Sebagian lainnya dapat memilih menetap dan berkembang di negara tujuan apabila kesempatan terbuka dan hukum setempat memungkinkan. Keduanya sama-sama berharga selama mereka tetap mempunyai jembatan ekonomi, keluarga, budaya, pengetahuan, atau profesional dengan Indonesia.
Sri Purwati memperlihatkan bagaimana transformasi itu bisa terjadi. Perempuan asal Cilacap tersebut pernah bekerja sebagai pengasuh anak di Taiwan. Ia datang sebagai pekerja, tetapi tidak berhenti sebagai pekerja. Setelah hidup cukup lama di sana, Sri melihat kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap makanan halal bercita rasa Nusantara. Dari dapur kecil, ia mulai menerima pesanan makanan secara daring dan mengantarkannya kepada pelanggan. Kesempatan sederhana itu kemudian berkembang menjadi usaha yang jauh lebih besar.
Sri membuka sebuah kedai. Satu kedai berkembang menjadi dua, kemudian tiga, dan akhirnya empat Kedai Sri Rahayu berdiri di Taipei. Ia menikah dengan warga Taiwan dan kini membangun kehidupan permanen di sana. Namun semakin lama tinggal di Taiwan, Indonesia justru semakin nyata hadir dalam kehidupannya. Makanan Indonesia dijual di restorannya, sebagian bumbu Nusantara didatangkan melalui pemasok, pelanggan Taiwan mengenal cita rasa Indonesia, dan masyarakat Indonesia memperoleh tempat berkumpul. Sebagian hasil usahanya pun terus mengalir ke Indonesia. Nilai remitansi Sri bahkan dapat mencapai sekitar NT$2 juta setahun atau mendekati Rp1 miliar, tergantung kurs.
Sri tidak lagi sekadar menjual tenaga. Ia menjual produk, merek, pengalaman, dan Indonesia. Ia tidak lagi hanya menerima gaji, tetapi menciptakan pendapatan dan kegiatan ekonomi. Dari pekerja migran, Sri berubah menjadi pengusaha dan kemudian menjadi bagian dari diaspora ekonomi Indonesia. Transformasi seperti inilah yang seharusnya diperbanyak.
Bayangkan jika perjalanan serupa terjadi pada jutaan orang Indonesia. Seorang pekerja restoran di Jepang suatu hari memiliki jaringan restoran sendiri. Seorang perawat Indonesia di Jerman berkembang menjadi pengelola perusahaan pelayanan lansia. Seorang teknisi di Australia menjadi kontraktor. Seorang programmer Indonesia di Amerika Serikat membangun perusahaan teknologi dan membuka pusat pengembangan di Bandung atau Yogyakarta. Seorang pekerja logistik di Dubai menjadi pemilik perusahaan ekspor-impor yang membawa produk UMKM Indonesia ke Timur Tengah. Seorang pelaut yang puluhan tahun bekerja di kapal asing kemudian memiliki perusahaan maritim yang mempekerjakan ratusan pelaut Indonesia.
Ketika transformasi itu terjadi, kontribusi diaspora tidak lagi berhenti pada remitansi. Mereka menciptakan pasar bagi produk Indonesia, membuka pintu bagi pekerja Indonesia berikutnya, menarik investasi, mengirim teknologi dan pengetahuan, memperkenalkan budaya, serta menjadi jembatan perdagangan. Dalam proses migrasi dikenal mekanisme jaringan: keberhasilan seorang migran akan mengurangi biaya dan risiko bagi orang berikutnya karena sudah tersedia informasi, referensi pekerjaan, tempat tinggal sementara, jejaring sosial, bahkan modal. Satu orang membuka jalan untuk sepuluh, sepuluh membuka jalan untuk seratus, dan seratus membuka jalan untuk ribuan. Begitulah diaspora besar bertumbuh.
Karena itu, Indonesia tidak perlu malu mempunyai ambisi besar. Dengan penduduk lebih dari 285 juta jiwa, mengapa dalam dua atau tiga dekade mendatang Indonesia tidak mempunyai 20 juta, 30 juta, bahkan lebih diaspora ekonomi yang hidup di berbagai negara? Mereka tentu tidak harus seluruhnya berstatus PMI sepanjang hidup. Justru tujuan akhirnya adalah membuat status pekerja migran menjadi sebuah pintu masuk menuju mobilitas ekonomi yang jauh lebih tinggi.
Lima tahun pertama seseorang mungkin bekerja sebagai tenaga terampil. Sepuluh tahun kemudian ia menjadi supervisor atau manajer. Lima belas tahun kemudian ia mempunyai usaha sendiri. Anak-anaknya masuk universitas terbaik dan generasi berikutnya tumbuh menjadi dokter, profesor, bankir, ilmuwan, insinyur, eksekutif perusahaan, investor, dan pemilik bisnis. Pada titik itu, Indonesia tidak lagi sekadar mempunyai pekerja migran, melainkan jaringan manusia Indonesia yang berakar dan mempunyai pengaruh di berbagai pusat ekonomi dunia.
Sebagian dari mereka kelak pulang ke Indonesia. Mereka membawa modal, keterampilan, disiplin, bahasa asing, pengalaman kerja, teknologi, dan jaringan. Sebagian lainnya menetap permanen di negara tempat mereka bekerja. Yang menetap dapat menjadi simpul Indonesia di luar negeri: membuka pasar bagi produk nasional, menarik investasi, mengenalkan merek Indonesia, membantu pekerja Indonesia berikutnya memperoleh pekerjaan, serta menghubungkan perusahaan dan talenta Indonesia dengan ekonomi global. Inilah perbedaan mendasar antara sekadar mengirim tenaga kerja dan membangun diaspora. Yang pertama menghasilkan remitansi. Yang kedua menghasilkan remitansi sekaligus perdagangan, investasi, teknologi, pengetahuan, diplomasi budaya, jaringan, dan akses pasar yang dapat bertahan lintas generasi.
Untuk mewujudkan itu, kebijakan negara harus melakukan lompatan. Capaian 296.948 penempatan PMI sepanjang 2025 memang melampaui target, tetapi negara tidak boleh merasa puas hanya karena sebuah target administratif terlampaui. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan kebutuhan tenaga kerja global yang terus meningkat, skala sekitar 300.000 penempatan per tahun terlalu kecil untuk dijadikan ambisi jangka panjang. Pertanyaannya bukan hanya berapa orang yang berhasil diberangkatkan, tetapi berapa banyak pekerjaan berpendapatan tinggi yang berhasil direbut oleh tenaga kerja Indonesia.
Kementerian P2MI karena itu tidak boleh hanya menjadi kementerian yang mengurus keberangkatan dan perlindungan ketika masalah muncul. Perlindungan tetap mutlak, tetapi kementerian juga harus menjadi pemburu kesempatan kerja berpendapatan tinggi di seluruh dunia. Kedutaan besar dan kantor perwakilan Indonesia harus mempunyai peta kebutuhan tenaga kerja lima sampai sepuluh tahun ke depan di setiap negara, lalu informasi itu diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri.
Berapa perawat yang akan dibutuhkan Jepang? Berapa caregiver yang diperlukan Taiwan? Berapa tenaga kesehatan yang dicari Jerman? Berapa teknisi yang dibutuhkan Korea Selatan? Berapa welder dan pekerja konstruksi yang diperlukan Australia? Berapa tenaga hotel dan restoran yang dibutuhkan Dubai, Abu Dhabi, Doha, dan Riyadh? Berapa programmer, insinyur, dan tenaga digital yang dibutuhkan perusahaan global? Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya mempunyai jawaban berbasis data, kemudian menjadi dasar penyusunan kurikulum SMK, politeknik, universitas, dan balai latihan kerja.
Bila suatu negara memperkirakan membutuhkan 100.000 perawat pada 2030, Indonesia jangan menunggu 2029 untuk mencarinya. Mulailah sekarang dengan menyiapkan 150.000 calon tenaga kerja. Ajari bahasa, latih keterampilan, siapkan sertifikasi, bekali budaya kerja, hubungkan dengan perusahaan pengguna, pastikan kontraknya baik, kemudian berangkatkan. Jangan menunggu lowongan datang baru mencari orang. Cari pasarnya terlebih dahulu, kemudian bentuk manusianya.
Ada satu prinsip yang tidak boleh hilang dalam ambisi memperbesar diaspora: Indonesia jangan mendorong rakyatnya meninggalkan keluarga hanya untuk memperoleh penghasilan yang sedikit lebih tinggi dibanding di kampung halaman. Harga emosional migrasi terlalu mahal untuk itu. Yuni Lestari membayar hampir sepuluh tahun hidup berjauhan dari anak dan ibunya. Jutaan keluarga lain mengalami pengorbanan serupa. Jika seseorang harus hidup ribuan kilometer dari orang-orang yang dicintainya, manfaat ekonominya harus benar-benar sepadan.
Karena itu, target kebijakan tidak seharusnya sekadar job placement, melainkan high-income placement. Ukuran keberhasilan harus berubah: berapa rata-rata gaji PMI, berapa persen yang masuk pekerjaan terampil, berapa yang memperoleh kenaikan jabatan, berapa yang mempunyai tabungan dan aset produktif setelah kontraknya selesai, berapa yang kemudian menjadi pengusaha, dan berapa yang akhirnya mempekerjakan pekerja Indonesia lainnya. Indikator seperti itu jauh lebih bermakna daripada hanya menghitung jumlah keberangkatan.
Orang Indonesia yang bekerja sepuluh tahun di luar negeri seharusnya tidak pulang hanya membawa koper. Ia harus membawa modal, bahasa asing, keahlian, disiplin, jaringan, pengalaman, pemahaman teknologi, dan bila memungkinkan sebuah bisnis. Bahkan jika ia memutuskan tidak pulang, hubungan ekonominya dengan Indonesia dapat terus berkembang. Sri Purwati memperlihatkan bahwa menetap di negeri lain tidak selalu berarti menjauh dari Tanah Air. Dari Taipei, ia dapat membantu keluarga, membeli produk Indonesia, memperkenalkan makanan Indonesia, membangun usaha, dan menjadi simpul bagi masyarakat Indonesia lainnya.
Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan lagi mengapa begitu banyak orang Indonesia bekerja di luar negeri. Pertanyaannya justru: mengapa masih begitu sedikit? Indonesia mempunyai lebih dari 285 juta penduduk, tetapi stok PMI hanya sekitar empat sampai lima juta orang. Indonesia belum masuk sepuluh besar negara asal migran dunia. Remitansinya sekitar US$17 miliar lebih dan juga belum masuk kelompok sepuluh besar penerima remitansi terbesar. India mempunyai diaspora belasan juta orang dan menerima remitansi lebih dari US$150 miliar, sedangkan Filipina dengan jumlah penduduk jauh lebih kecil mampu memperoleh remitansi lebih dari dua kali Indonesia.
Semua itu menunjukkan bahwa ruang yang belum dimanfaatkan Indonesia masih luar biasa besar. Indonesia membutuhkan puluhan juta manusia yang berani merantau, tetapi bukan untuk menjadi tenaga murah. Mereka harus pergi untuk mengejar pendapatan tinggi, keterampilan tinggi, posisi tinggi, kepemilikan aset, dan pada akhirnya kemakmuran yang lebih tinggi. Sebagian akan kembali. Sebagian akan menetap selamanya. Keduanya dapat sama-sama berguna bagi Indonesia selama mereka pergi dengan kompetensi, bekerja secara bermartabat, memperoleh penghasilan yang layak, terus naik kelas, dan tetap mempunyai jembatan menuju Tanah Air.
Yuni Lestari memperlihatkan keberanian seorang Indonesia meninggalkan rumah untuk mengubah nasib keluarga. Sri Purwati menunjukkan tahap berikutnya: datang sebagai pekerja, menangkap peluang, menetap, membangun usaha, dan berubah menjadi diaspora ekonomi. Indonesia masih membutuhkan jutaan Yuni, tetapi Indonesia harus melahirkan semakin banyak Sri. Jalan idealnya adalah perjalanan dari pekerja migran menjadi profesional, dari profesional menjadi manajer, dari manajer menjadi pengusaha, dan dari pengusaha menjadi diaspora mapan yang mempunyai jaringan serta pengaruh ekonomi.
Pada akhirnya, filosofi mangan ora mangan sing penting kumpul tidak perlu ditinggalkan. Yang perlu diperluas adalah makna “kumpul”. Dahulu kumpul berarti berada dalam satu rumah. Hari ini sebuah keluarga dapat tinggal di tiga negara dan tetap menjadi satu kesatuan. Besok, sebuah bangsa dapat mempunyai puluhan juta orang yang hidup di seluruh dunia tetapi tetap terhubung melalui ekonomi, pengetahuan, budaya, keluarga, dan solidaritas.
Mungkin seorang anak tinggal di Jakarta, kakaknya menjadi dokter di Sydney, adiknya menjalankan restoran di Tokyo, sepupunya menjadi insinyur di Jerman, dan pamannya mempunyai perusahaan logistik di Dubai. Mereka tidak tinggal dalam satu rumah, tetapi ketika salah seorang membutuhkan pekerjaan, yang lain membuka jalan. Ketika seseorang membangun bisnis, yang lain menyediakan modal. Ketika perusahaan asing mencari pemasok, mereka menghubungkannya dengan Indonesia. Ketika produk Indonesia hendak memasuki pasar dunia, diaspora menjadi pintunya.
Itulah bentuk modern dari sing penting kumpul: bukan selalu berkumpul secara fisik, melainkan tetap terhubung dalam jaringan, kepentingan, solidaritas, dan kemajuan bersama. Kalau untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik orang Indonesia harus merantau, pergilah sejauh mungkin. Rebut pekerjaan dengan pendapatan terbaik, kuasai keterampilan, naiklah setinggi mungkin, bangun aset dan usaha, menetaplah bila peluang kehidupan yang lebih baik terbuka, dan jangan pernah memutuskan hubungan dengan Indonesia.
Sebab devisa hanyalah manfaat pertama dari diaspora. Manfaat yang jauh lebih besar lahir ketika jutaan orang Indonesia memiliki pekerjaan, rumah, perusahaan, aset, jaringan, pengetahuan, dan pengaruh di berbagai penjuru dunia. Bangsa besar tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang tinggal di dalam batas negaranya. Bangsa besar juga dibangun oleh anak-anak bangsanya yang berhasil menancapkan kaki, membangun usaha, menciptakan kekayaan, membuka jaringan, dan mempunyai pengaruh di berbagai pusat ekonomi dunia. (PD)