Akademisi Ungkap UMKM Sulit Dapat Kredit Bukan karena Tak Produktif, tapi Minim Data

JAKARTA, Investortrust.id - Persoalan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai bukan semata karena keterbatasan modal. Minimnya data formal justru membuat banyak UMKM sulit terlihat dalam sistem keuangan.

Akademisi sekaligus Dosen Universitas Paramadina, Adrian Azhar Wijanarko mengatakan, banyak UMKM sebenarnya memiliki aktivitas usaha dan pendapatan yang berjalan. Namun, kondisi tersebut sulit diterjemahkan menjadi profil risiko oleh perbankan karena keterbatasan pembukuan dan riwayat kredit.

“Isunya bukan tentang kurangnya modal, tetapi visibilitas UMKM dalam sistem data formal,” kata Adrian dalam seminar di Univesitas Paramadina, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, UMKM konvensional masih menghadapi sejumlah kendala ketika mengakses pembiayaan formal. Masalahnya mulai dari tidak ada agunan, riwayat kredit, hingga catatan keuangan dan arus kas yang terdokumentasi.

Kondisi ini membuat UMKM berpotensi dikategorikan sebagai debitur berisiko tinggi. Padahal, status tersebut belum tentu mencerminkan kemampuan usaha yang sebenarnya.

“Menjadi risiko tinggi tidak selalu sama dengan sulit dinilai,” ujar Adrian. Menurutnya, keterbatasan data membuat bank kesulitan memahami profil UMKM secara akurat.

Adrian menilai integrasi data dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki persoalan tersebut. Salah satunya melalui konsep Digital Single ID dari pemerintah yang mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga.

Data tersebut dapat mencakup identitas penduduk dari Dukcapil, informasi sosial ekonomi dari BPS, data bantuan sosial dari Kemensos, hingga data jaminan ketenagakerjaan dan konsumsi listrik. Integrasi ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi ekonomi pelaku UMKM.

Pentingnya integrasi data

Lebih jauh, integrasi data juga berpotensi membuka penerapan alternative credit scoring bagi UMKM. Penilaian kredit tidak lagi hanya mengandalkan laporan keuangan dan riwayat kredit konvensional.

Baca Juga

Ribuan UMKM Manjakan Lidah Masyarakat yang Hadiri Perayaan HUT Ke-81 RI di Istana Merdeka

Sebagai contoh, data pembayaran listrik dapat menjadi salah satu indikator tambahan untuk menilai kemampuan dan profil calon debitur. Pendekatan ini berpotensi membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya sulit masuk sistem kredit formal.

Adrian menegaskan, Digital Single ID tidak dimaksudkan untuk menggantikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sistem tersebut justru dapat menjadi fondasi data untuk melengkapi program pembiayaan yang sudah berjalan.

“Digital Single ID tidak dimaksudkan untuk menggantikan KUR, melainkan melengkapi program yang ada dengan menyediakan fondasi data yang lebih kuat,” ujarnya.

Menurut Adrian, integrasi data juga telah memiliki contoh implementasi di tingkat daerah. Banyuwangi, Jawa Timur, disebut menjadi wilayah yang menjalankan pilot project Digital Single ID sejak September 2024 melalui integrasi dengan Banyuwangi ID.

Jika dikembangkan lagi, kata Adrian, pendekatan berbasis data tersebut berpotensi memperkuat inklusi keuangan UMKM. Perbankan pun mendapat informasi yang lebih lengkap, sementara pemerintah dapat menyalurkan dukungan secara lebih tepat sasaran.