BPS Catat 9,29 Juta Keluarga Belum Miliki Hunian dan 18,01 Juta Menghuni Rumah Tak Layak
Rumah Tak Layak Huni di RI 2 Kali Lipat yang Tak Punya Rumah, Ini Datanya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan masih ada 9,29 juta rumah tangga atau keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah pada 2026. Angka tersebut setara dengan 12,39% dari total rumah tangga secara nasional.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, angka tersebut tercermin dari backlog kepemilikan rumah atau backlog 1. Jumlah itu turun 350.000 rumah tangga dibandingkan 2025 yang mencapai 9,64 juta rumah tangga atau 13% secara nasional.
"Jumlah backlog 1 pada tahun 2026 sebanyak 9,29 juta rumah tangga atau turunnya sebanyak 350.000 dari tahun sebelumnya," kata Amalia dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, dikutip dari kanal youtube BPS Statistics, Kamis (13/8/2026).
Baca Juga
Prabowo Akan Saksikan Akad Massal KPR FLPP di Batang, Libatkan 62.000 Debitur
Selain backlog kepemilikan rumah, BPS mencatat backlog rumah layak huni atau backlog 2 masih mencapai 18,01 juta rumah tangga. Angka tersebut setara dengan 24,03% dari total rumah tangga nasional.
Jumlah tersebut juga turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 18,77 juta rumah tangga. "Baik backlog 1 ataupun backlog 2 mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan," ujar Amalia.
Dengan demikian, jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri tetapi tidak layak huni tercatat hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah.
Amalia mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meningkatkan kuota program bedah rumah.
"Kalau kita lihat dari sisi backlog kepemilikan rumah dengan backlog kepemilikan rumah layak huni, ternyata dua kali lebih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah tidak layak huni dibandingkan yang tidak memiliki rumah. Oleh karena itu, saya kira keputusan Kementerian PKP untuk menaikkan kuota program bedah rumah merupakan keputusan yang tepat," jelasnya.
Sejumlah program pembangunan perumahan yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta turut membantu menekan angka backlog. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga jalur, yakni pelaksanaan negara, pengembangan perumahan, serta swadaya dan gotong royong.
Salah satu upaya mengurangi backlog rumah layak huni dilakukan melalui program bedah rumah. Sepanjang semester I/2026, sebanyak 88.635 unit rumah tidak layak huni mendapatkan bantuan bedah rumah di Indonesia. Capaian tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan total capaian program bedah rumah sepanjang 2025.
Sementara itu, backlog kepemilikan rumah salah satunya ditekan melalui program rumah subsidi menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pada semester I/2026, realisasi program FLPP mencapai 91.531 unit rumah. Angka tersebut setara dengan sekitar 75,66% dari capaian pada periode yang sama pada 2025.
Baca Juga
Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, publikasi statistik perumahan yang dirilis BPS merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.
Maruarar, kerap disapa Ara, meyakini bahwa data yang dipublikasi BPS menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah maupun membutuhkan perbaikan rumah.
"Masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Masih jutaan rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Masih jutaan rakyat Indonesia yang rumahnya perlu diperbaiki. Jadi PR kami masih banyak sekali," tutur Maruarar.