Kementan Perkuat Pengawalan Swasembada Pangan Lewat Jaringan BRMP di 38 Provinsi

JAKARTA, Investortrust.id -- Kementerian Pertanian terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi.

Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan program prioritas pemerintah dapat berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi komoditas, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Melalui jaringan BRMP yang tersebar di berbagai daerah, Kementerian Pertanian memperkuat pendampingan program, verifikasi dan validasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), percepatan tanam, penerapan modernisasi pertanian, hilirisasi, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala di lapangan. Keberadaan BRMP ini sekaligus menjadi simpul koordinasi utama Kementerian Pertanian di daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas agar berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi para petani.

Penguatan peran tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 yang mengatur bahwa pengusulan CPCL bantuan pemerintah dilakukan melalui Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian bersama penyuluh pertanian dan atau dinas yang membidangi pertanian di daerah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian nasional membutuhkan pengawalan yang kuat hingga ke tingkat daerah.

“Kita harus bekerja cepat, solid, dan fokus mengawal program agar produksi pangan terus meningkat dan target swasembada dapat tercapai,” ujar Amran dikutip dari laman Kementan, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Amran, seluruh jajaran Kementerian Pertanian harus bergerak dalam satu komando untuk memastikan program pemerintah benar-benar terlaksana dengan baik di lapangan, di mana penguatan pendampingan, percepatan koordinasi daerah, serta pengawasan implementasi program menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas dan stabilitas pangan nasional.

Di berbagai wilayah, BRMP Provinsi juga telah memperkuat pengawalan program strategis Kementerian Pertanian melalui verifikasi dan validasi CPCL bantuan pemerintah, koordinasi pengusulan program, hingga pendampingan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional. Sebagai contoh nyata, BRMP Bali telah melakukan penguatan tata kelola pengusulan CPCL bantuan pemerintah melalui pembentukan tim verifikasi dan validasi, penguatan mekanisme supervisi, serta koordinasi intensif bersama penyuluh dan dinas pertanian kabupaten atau kota guna mempercepat proses usulan program di daerah.

Sementara itu, BRMP Sulawesi Barat melakukan langkah serupa dengan mempercepat finalisasi CPCL kakao bersama penyuluh dan dinas daerah guna meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah di tingkat lapangan.

Baca Juga

Prabowo Optimistis RI Bakal Swasembada Daging pada 2030

Penguatan pengawalan program pertanian ini turut diaplikasikan oleh BRMP Sulawesi Tengah melalui percepatan penyiapan data CPCL cetak sawah dan pengembangan kelapa secara terintegrasi. Di wilayah Sumatera Barat, BRMP setempat terus gencar melakukan sosialisasi pengusulan CPCL komoditas perkebunan kepada petugas lapangan dan pemangku kepentingan daerah demi menyamakan persepsi.

Selain itu, BRMP Kepulauan Bangka Belitung juga ikut memperkuat koordinasi mekanisme verifikasi bantuan pemerintah berbasis e-Banper sebagai bagian dari upaya nyata meningkatkan akurasi, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan program Kementerian Pertanian di daerah.

Kepala BRMP Kementerian Pertanian Fadjry Djufry menyampaikan bahwa BRMP memiliki komitmen penuh dalam mendukung seluruh program utama Kementerian Pertanian melalui penguatan peran unit kerja di daerah. Menurutnya, keberadaan BRMP Provinsi menjadi ujung tombak utama dalam memastikan program strategis kementerian dapat berjalan optimal hingga tingkat lapangan.

“BRMP terus memperkuat koordinasi dan pengawalan program strategis Kementerian Pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Melalui BRMP Provinsi dan penguatan koordinasi wilayah, kami memastikan pendampingan program berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Fadjry.