Celios Ingatkan Pembentukan BUMN Ekspor Tak Ulang Kegagalan BPPC

MAKASSAR, investortrust.id - Ekonom Center for Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai langkah pemerintah membentuk badan usaha negara ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) tak mengulang Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC).

Kekhawatiran Nailul bukan tanpa alasan. Sebab, indeks persepsi korupsi memburuk sejak 2009-2025. Walhasil BUMN ekspor rentan terhadap politisasi bisnis dan praktik korupsi.

Artinya, Indonesia punya tantangan besar dalam sistem hukum, kebebasan sipil dan tata kelola. Di saat yang sama, data BPS pada 2025 menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia semakin permisif terhadap tindakan korupsi dalam aktivitas ekonomi.

“Mulai dari masuk lewat jalur orang dalam hingga korupsi pengadaan barang publik,” kata Huda, dalam keterangan resminya, Jumat (22/5/2026).

Baca Juga

Badan Ekspor Terbentuk, Data Bea Cukai Bakal Terintegrasi ke Danantara

Kondisi tersebut mencerminkan melemahnya nilai-nilai demokrasi dan tata kelola yang baik. Jika dibiarkan, situasi ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap negara, tetapi berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi karena menciptakan ketidakadilan dan menghambat iklim investasi.

Pada dekade 1990-1998, BPPC menjadi satu-satunya pembeli sekaligus penjual cengkeh nasional. Petani tidak diperbolehkan menjual hasil panennya di luar lembaga tersebut. Pabrik rokok juga dilarang membeli cengkeh kecuali melalui BPPC.

Saat industri rokok tak mampu membayar harga tinggi dari BPPC, mereka mengurangi produksi. Gudang cengkeh penuh dan industri tidak menyerap produksi petani. Akibatnya, harga cengkeh di tingkat petani anjlok drastis dan menimbulkan kemarahan petani. Pengalaman tersebut menjadi peringatan jika BUMN ekspor melakukan monopoli pasar, ini bisa merugikan petani maupun pelaku usaha.

Dari perspektif petani, kebijakan ekspor tidak boleh mengorbankan pekebun skala kecil, terutama masyarakat di Indonesia Timur yang selama ini bergantung pada sektor perkebunan. Namun, skala keuntungan mereka tidak bisa disejajarkan dengan ekspor minyak kelapa sawit dari perkebunan industri atau komoditas tambang. Sebab, pekebun rakyat menanam kelapa, cengkih, pala dengan luas lahan yang jauh lebih kecil ketimbang perusahaan pertambangan.