Target Normalisasi Kali Ciliwung 33 Km Meleset Jadi 2029, AHY Ungkap Penyebabnya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah mengungkap target penyelesaian normalisasi Kali Ciliwung, Jakarta sepanjang 33 kilometer (km) mundur hingga 2028-2029 dari rencana awal yang ditargetkan rampung pada 2027.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, mundurnya target proyek dipengaruhi sejumlah faktor dan dinamika di lapangan, terutama persoalan pembebasan lahan.
“Tadi penjelasan dari Kepala BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Ciliwung Cisadane, rencananya memang waktu itu 2027 bisa selesai. Namun, karena tentu ada sejumlah faktor, dinamika dan lain-lain termasuk tadi banyak terkait urusan lahan. Maka ini mundur 2028-2029 lah,” kata AHY kepada wartawan di Inlet Sodetan Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2026).
Baca Juga
Pembangunan Tanggul Kali Ciliwung 16 Km Butuh Anggaran Rp 1,2 Triliun
AHY menjelaskan, dari total 33 km normalisasi Kali Ciliwung, sebanyak 52% atau sekitar 17 km telah diselesaikan. Sementara sisanya sepanjang 16 km masih dikejar penyelesaiannya. “Sebetulnya dari 33 km, separuh lebih, 52% sudah dituntaskan. Nah sisanya kita kejar,” ujar dia.
Ia menyampaikan, pemerintah telah mengidentifikasi empat titik prioritas yang akan didahulukan karena dinilai paling rentan dan membutuhkan penguatan infrastruktur segera. “Oleh karena itu sisa 16 km tadi, saya berharap bisa dilakukan secara progresif. Mudah-mudahan tidak ada hambatan yang terlalu berarti,” kata AHY.
Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan, kendala utama proyek berada pada pembebasan lahan di sisa trase sepanjang 16 km tersebut.
“Nah, 16 km ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja,” jelas Diana.
Ia menegaskan, Kementerian PU telah menyiapkan anggaran pembangunan tanggul tersebut, namun target pelaksanaan proyek terus bergeser karena pembebasan lahan belum selesai.
“Anggarannya sebenarnya kemarin sudah ada, tapi karena belum ada (kejelasan pembebasan lahan 16 km, red), ya kita geser, kita geser, dan kita geser lagi (targetnya, red),” terang Diana.
Menurut Diana, Kementerian PU saat ini bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempercepat pembebasan lahan sepanjang 16 km itu.
“Nah, kami saat ini sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI, dan Pemprov DKI saat ini sudah sangat-sangat koperatif sekali untuk melakukan pembebasan tanah itu,” tambah dia.
Selain DKI Jakarta, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar) terkait pembebasan lahan di wilayah yang masuk area proyek normalisasi. “DKI Jakarta saya acungi jempol karena sangat koperatif, tinggal yang di Jawa Barat. Nanti kami juga tetap akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat,” tutur Diana.
Baca Juga
Menko AHY Ungkap Normalisasi Kali Ciliwung Sudah Tembus 17 Km
Sebelumnya, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane menyampaikan, pembangunan tanggul Kali Ciliwung sepanjang 16 km membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun.
Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, David Partonggo Oloan Marpaung mengatakan, pembangunan dapat segera dilakukan setelah pembebasan lahan di sepanjang sempadan sungai telah tuntas, namun kebutuhan anggaran yang cukup besar membuat konstruksi tidak bisa langsung dimulai.

